TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebut deklarasi dukungan terhadap pasangan capres dan cawapres Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin oleh 31 kepala daerah di Jateng, tidak melanggar aturan terkait kampanye.

Baca juga: Ganjar Targetkan Suara Jokowi - Ma'ruf 80 Persen di Jateng

"Kalau (deklarasi dukungan pasangan capres/cawapres dilaksanakan pada hari) libur kan boleh. Saya sudah ngomong, satu, kader partai, dua, harinya libur," kata Ganjar di Semarang, Senin, 28 Januari 2019.

Hal tersebut disampaikan Ganjar menanggapi rencana pengaduan dari tim pemenangan pasangan capres/cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno ke Bawaslu Jateng terkait deklarasi dukungan 31 kepala daerah yang dilaksanakan di Kota Surakarta, Sabtu, 26 Januari 2019 lalu.

Lebih lanjut Ganjar menyebutkan seluruh kepala daerah yang melakukan deklarasi dukungan kepada Jokowi-Ma'ruf, baik bupati/wakil bupati maupun wali kota/wakil wali kota, merupakan kader partai politik dan kegiatan dilakukan pada hari libur, sehingga hal itu memang diperbolehkan.

Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan kegiatan deklarasi tersebut sudah sesuai dengan regulasi dan taat etika, serta dipastikan tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

"Saya sampaikan kita taat regulasi, taat etika dan layanan masyarakat tidak terganggu. Kalau mau kampanye ambil cuti, kecuali hari libur," ujar Ganjar.

Sebelumnya, Badan Pemenangan Daerah Prabowo-Sandi Jateng berencana mengadu ke Bawaslu Jateng terkait kegiatan deklarasi dukungan untuk Jokowi - Ma'ruf yang dilakukan 31 kepala daerah di Jateng.

Baca juga: Markas Pemenangan Prabowo Pindah Jateng, Ganjar: Tambah Saudara

"Kami mempertanyakan terkait dengan perizinan, apakah sudah ada izin ke pihak berwenang sebelum deklarasi," kata Juru Bicara BPD Prabowo-Sandi Jateng Sriyanto Saputro.

Sementara itu, Koordinator Humas dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Jateng Roffiudin mengaku hingga Senin siang belum ada aduan yang masuk terkait deklarasi dukungan kepada pasangan capres/cawapres bernomor urut 01.