Perludem: Dukungan Kepala Daerah Bisa Dulang Suara dan Stigma

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (tengah) menjawab pertanyaan wartawan setelah menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis, 28 Juni 2018. Dalam persidangan dengan terdakwa Setya Novanto, Ganjar disebut-sebut menerima uang US$ 500 ribu, tapi dia berkali-kali membantahnya. ANTARA/Wibowo Armando

    Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (tengah) menjawab pertanyaan wartawan setelah menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis, 28 Juni 2018. Dalam persidangan dengan terdakwa Setya Novanto, Ganjar disebut-sebut menerima uang US$ 500 ribu, tapi dia berkali-kali membantahnya. ANTARA/Wibowo Armando

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini mengatakan ada dua kemungkinan yang bisa didapatkan dari dukungan kepala daerah terhadap pasangan calon presiden-wakil presiden dalam Pilpres 2019. Dukungan kepala daerah bisa jadi pendulang suara atau sebaliknya justru mendatangkan stigma bagi para kandidat yang didukung.

    "Bergantung penuh pada kinerja dan performa si calon," kata Titi, Senin, 28 Januari 2019. Apabila kinerjanya baik selama memimpin daerah, maka kemungkinan mendulang suara cukup besar.

    Baca: Ganjar Targetkan Suara Jokowi - Ma'ruf 80 Persen di Jateng

    Namun, meski kepala daerah itu melakukan deklarasi, jika performanya buruk dalam tata kelola dan pelayanan publik, akan sulit mendongkrak suara. “Bisa jadi justru mendatangkan sentimen negatif dari publik.”

    Sebanyak 31 Kepala Daerah di Jawa Tengah mendeklarasikan dukungannya kepada pasangan calon nomor urut 01, Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin. Deklarasi dilakukan di Hotel Alila, Solo, pada Sabtu, 26 Januari 2019, dipimpin Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

    Baca: Bawaslu Riau Panggil 11 Kepala Daerah Deklarasi Dukung Jokowi ...

    Deklarasi, menurut Titi, hanya bentuk seremonial yang sebetulnya tidak banyak berpengaruh. Pasalnya, kata dia, tanpa deklarasi sekalipun publik sudah mengetahui afiliasi politik sang kepala daerah, karena kepala daerah adalah jabatan politik yang diisi pula oleh aktor politik.

    Publik dapat melihat lapisan identitas yang melekat pada kepala daerah. Selain jabatannya di pemerintahan, kata Titi, publik juga melihat dia sebagai kader partai, atau elit partai tertentu. Maka menurutnya kinerja selama dia memimpin adalah keniscayaan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Baru E - Commerce yang Tertuang dalam PP PMSE

    Pemerintah resmi menerbitkan regulasi tentang e-commerce yang tertuang dalam PP PMSE. Apa yang penting dalam aturan baru tersebut?