Pengamat: Demokrat Merapat ke Jokowi demi Persiapkan AHY di 2024

Reporter:
Editor:

Tulus Wijanarko

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Istana Bogor, Rabu 22 Mei 2019. Dalam pertemuan tersebut Partai Demokrat menyampaikan selamat atas hasil Pilpres 2019 yang telah diumumkan oleh KPU. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

    Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Istana Bogor, Rabu 22 Mei 2019. Dalam pertemuan tersebut Partai Demokrat menyampaikan selamat atas hasil Pilpres 2019 yang telah diumumkan oleh KPU. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

    TEMPO.CO, Jakarta - Pakar politik Dewi Fortuna Anwar menilai Partai Demokrat bisa jadi merapat ke pemerintahan karena perlu menyiapkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk kontestasi Pilpres 2024. "Demokrat masuk ke pemerintahan dengan harapan bisa membuat Mas Agus (AHY) masuk kabinet," kata dia, di Jakarta, Senin, 28/7.

    Dengan masuknya AHY di kabinet, menurut dia, setidaknya bisa menjadi ajang pemanasan bagi putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu untuk berlaga pada Pilpres 2024 seiring dengan munculnya calon-calon baru. Pada Pilpres 2024, kata dia, partai-partai politik harus mengadu kandidat baru untuk figur calon presiden, sementara Demokrat sudah memiliki AHY yang tinggal diasah pengalamannya di pemerintahan.

    "Pada 2024, Jokowi kan enggak running lagi. Macam-macam parpol akan mengadu calon baru," katanya.

    Selain Demokrat, Dewi memperkirakan akan ada sejumlah parpol eks Koalisi Adil Makmur yang merapat ke koalisi pemerintahan Jokowi, di luar Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ia menyebutkan Partai Amanat Nasional (PAN) juga berpeluang masuk ke koalisi karena terbiasa main dua kaki, sementara PKS sepertinya akan tetap berada di oposisi.

    "Kalau Gerindra, menurut saya tidak bermartabat kalau masuk koalisi dan tidak sehat bagi demokrasi. Tetapi, bukan berarti hubungan baik tidak diteruskan," kata Dewi.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polusi Udara Pembunuh Diam-diam

    Perubahan iklim dan pencemaran udara menyebabkan lebih dari 12,6 juta kematian per tahun. Jumlah korban jiwa ini belum pernah terjadi sebelumnya.