Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pengamat: Demokrat Merapat ke Jokowi demi Persiapkan AHY di 2024

Reporter

image-gnews
Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Istana Bogor, Rabu 22 Mei 2019. Dalam pertemuan tersebut Partai Demokrat menyampaikan selamat atas hasil Pilpres 2019 yang telah diumumkan oleh KPU. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Istana Bogor, Rabu 22 Mei 2019. Dalam pertemuan tersebut Partai Demokrat menyampaikan selamat atas hasil Pilpres 2019 yang telah diumumkan oleh KPU. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pakar politik Dewi Fortuna Anwar menilai Partai Demokrat bisa jadi merapat ke pemerintahan karena perlu menyiapkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk kontestasi Pilpres 2024. "Demokrat masuk ke pemerintahan dengan harapan bisa membuat Mas Agus (AHY) masuk kabinet," kata dia, di Jakarta, Senin, 28/7.

Dengan masuknya AHY di kabinet, menurut dia, setidaknya bisa menjadi ajang pemanasan bagi putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu untuk berlaga pada Pilpres 2024 seiring dengan munculnya calon-calon baru. Pada Pilpres 2024, kata dia, partai-partai politik harus mengadu kandidat baru untuk figur calon presiden, sementara Demokrat sudah memiliki AHY yang tinggal diasah pengalamannya di pemerintahan.

"Pada 2024, Jokowi kan enggak running lagi. Macam-macam parpol akan mengadu calon baru," katanya.

Selain Demokrat, Dewi memperkirakan akan ada sejumlah parpol eks Koalisi Adil Makmur yang merapat ke koalisi pemerintahan Jokowi, di luar Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ia menyebutkan Partai Amanat Nasional (PAN) juga berpeluang masuk ke koalisi karena terbiasa main dua kaki, sementara PKS sepertinya akan tetap berada di oposisi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Kalau Gerindra, menurut saya tidak bermartabat kalau masuk koalisi dan tidak sehat bagi demokrasi. Tetapi, bukan berarti hubungan baik tidak diteruskan," kata Dewi.

ANTARA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Tanggapan Parpol Koalisi Indonesia Maju Soal Wacana Amendemen UUD 1945

10 jam lalu

Ilustrasi sidang MPR. Dok.TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo
Tanggapan Parpol Koalisi Indonesia Maju Soal Wacana Amendemen UUD 1945

Amendemen UUD 1945 yang membuat MPR berwenang memilih dan memberhentikan presiden akan mengebiri hak demokrasi rakyat.


Tolak Rencana Amendemen Kelima UUD, Demokrat Sebut Potensial Sandera Presiden

12 jam lalu

Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Alfian Mallarangeng mengumumkan secara resmi Partai Demokrat mencabut dukungan kepada Anies Baswedan saat jumpa pers di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat (1/9/2023). (ANTARA/Genta Tenri Mawangi)
Tolak Rencana Amendemen Kelima UUD, Demokrat Sebut Potensial Sandera Presiden

Partai Demokrat menolak tegas rencana amendemen kelima Undang-Undang Dasar atau UUD1945 oleh MPR yang mencuat belakangan ini.


AHY Sungkan Ajukan Anggaran Kementerian ATR/BPN 2025 sebesar Rp 14 Triliun

16 jam lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono, kerap disapa AHY (ketiga kanan) saat rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa (11/6/2024). (ANTARA/Muzdaffar Fauzan)
AHY Sungkan Ajukan Anggaran Kementerian ATR/BPN 2025 sebesar Rp 14 Triliun

AHY awalnya ingin mengajukan anggaran sebesar Rp 14 triliun untuk kementerian yang dipimpinnya. Namun, ia mengaku sungkan. Apa alasannya?


Daftar Nama Bakal Calon Kepala Daerah yang Diusung Partai Demokrat di Pilkada 2024

17 jam lalu

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memberikan surat rekomendasi kepada inkumben Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru (batik kiri) dan bekas Bupati Lahat Cik Ujang (batik kanan) untuk maju dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Selatan 2024 saat acara penyerahan rekomendasi di Kantor Dewan Pimpinan Pusat Demokrat di Jakarta Pusat, Selasa, 11 Juni 2024 Tempo/Eka Yudha Saputra
Daftar Nama Bakal Calon Kepala Daerah yang Diusung Partai Demokrat di Pilkada 2024

Ketua Umum Partai Demokrat AHY mengumumkan nama-nama bakal calon kepala daerah yang diusung di Pilkada. Siapa saja?


AHY Ungkap Alasan Demokrat Belum Umumkan Nama yang Diusung di Pilkada DKI, Jabar, dan Jateng

18 jam lalu

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memberikan surat rekomendasi kepada inkumben Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru (batik kiri) dan bekas Bupati Lahat Cik Ujang (batik kanan) untuk maju dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Selatan 2024 saat acara penyerahan rekomendasi di Kantor Dewan Pimpinan Pusat Demokrat di Jakarta Pusat, Selasa, 11 Juni 2024 Tempo/Eka Yudha Saputra
AHY Ungkap Alasan Demokrat Belum Umumkan Nama yang Diusung di Pilkada DKI, Jabar, dan Jateng

Ketua Umum Partai Demokrat AHY mengungkap alasan partainya belum mengumumkan nama yang bakal diusung di Pilkada DKI, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.


Soal Pertemuan Jokowi dengan Ketum Parpol, AHY: Ngobrol Biasa Saja

19 jam lalu

Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY melaporkan 100 hari kerja sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Ketua Umum Partai Demokrat itu menyampaikan laporannya di Gedung Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, pada Jumat, 7 Juni 2024. Tempo/Adil Al Hasan
Soal Pertemuan Jokowi dengan Ketum Parpol, AHY: Ngobrol Biasa Saja

Ketua Umum Partai Demokrat AHY memilih tak banyak bicara soal pertemuannya dengan Presiden Jokowi dan ketua umum parpol lain di akhir bulan lalu.


Demokrat Dukung Eks Kader PDIP Murad Ismail Maju Pilgub Maluku 2024

1 hari lalu

Gubernur Maluku, Murad Ismail, bertindak sebagai upulatu pemimpin upacara di Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Maluku ke-77 tahun 2022 di lapangan merdeka Ambon, Jumat (19/8/2022).
Demokrat Dukung Eks Kader PDIP Murad Ismail Maju Pilgub Maluku 2024

AHY memberikan surat rekomendasi kepada Murad Ismail dan bekas anggota DPR RI Michael Wattimena untuk maju di Pemilihan Gubernur Maluku 2024.


Demokrat Rekomendasikan Inkumben Gubernur dan Eks Bupati Lahat Maju Pilgub Sumsel

1 hari lalu

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memberikan surat rekomendasi kepada inkumben Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru (batik kiri) dan bekas Bupati Lahat Cik Ujang (batik kanan) untuk maju dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Selatan 2024 saat acara penyerahan rekomendasi di Kantor Dewan Pimpinan Pusat Demokrat di Jakarta Pusat, Selasa, 11 Juni 2024 Tempo/Eka Yudha Saputra
Demokrat Rekomendasikan Inkumben Gubernur dan Eks Bupati Lahat Maju Pilgub Sumsel

AHY mengatakan penentuan pasangan calon gubernur dan wakilnya ditetapkan di tingkat majelis tinggi Demokrat yang diketuai Susilo Bambang Yudhoyono.


AHY Bakal Umumkan Daftar Calon Kepala Daerah yang Diusung Partai Demokrat Malam Ini

1 hari lalu

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, dalam konferensi pers tentang Keputusan MK terkait Pilpres 2024 di DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 24 April 2024. TEMPO/Defara
AHY Bakal Umumkan Daftar Calon Kepala Daerah yang Diusung Partai Demokrat Malam Ini

Partai Demokrat akan mengumumkan daftar nama calon kepala daerah yang diusung pada malam ini.


Gedung Sate dan Lapangan Gasibu Kini Miliki Sertifikat Elektronik

2 hari lalu

Gedung Sate. (Foto: Humas Jabar).
Gedung Sate dan Lapangan Gasibu Kini Miliki Sertifikat Elektronik

Penyerahan sertifikat elektronik untuk Gedung Sate dan Lapangan Gasibu diserahkan oleh Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono.