TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandiaga Uno, Drajad Wibowo menjelaskan formula yang akan dilakukan kubunya untuk menaikkan rasio pajak 16 persen salah satunya adalah menurunkan tarif pajak. “Ini stimulus kepada wajib pajak untuk membayar kewajibannya.” Drajad menyampaikannya dalam siaran pers yang diterima Tempo, Rabu, 23 Januari 2019 untuk menjelaskan janji Prabowo dalam debat capres.

Drajad mengakui menaikkan rasio pajak dari 11 persen menjadi 16 persen bukan perkara mudah. Meski begitu, ia optimistis pekerjaan rumah itu dapat diselesaikan Prabowo - Sandi dalam lima tahun pemerintahannya. Artinya, Prabowo harus menaikkan penerimaan perpajakan minimal setahun Rp 800 triliun. Rasio pajak ini dtargetkan tercapai sampai 2024. “Paling tidak setiap tahun harus bisa menaikkan satu persen," ujar Drajad.

Baca: Ini Visi Prabowo untuk Debat Capres Tema Infrastruktur

Drajad menganalogikan strategi penurunan tarif pajak ini seperti model bisnis retail dan grosir. Lazimnya, kata dia, retail mematok harga tinggi namun pembelinya sedikit. Sebaliknya, grosir mematok harga lebih murah untuk meningkatkan volume penjualan

Ia menjelaskan pedagang grosir marginnya tipis, tapi dengan margin tipis keuntungannya lebih banyak. “Mainnya volume. Begitu juga dengan pajak, kita turunkan margin, naikkan volume."

Baca: Kubu Prabowo Adukan Metro TV dan Kompas.com ke Dewan Pers

Juru Debat BPN Prabowo - Sandiaga, M Kholid mengatakan upaya menaikkan penerimaan pajak bisa dilakukan dengan menutup lubang-lubang kebocoran pajak. Salah satunya dengan memperbaiki efektifitas objek pajak.

Perekonomian Indonesia masih ditopang oleh sektor informal. Dengan memberikan insentif pajak dan reformasi pajak, mayoritas sektor informal itu masuk ke sektor formal sehingga menaikkan basis pajak. “Dengan begitu tax ratio akan meningkat," ucap Kholid.