TEMPO.CO, Jakarta-Mahkamah Konstitusi memberikan kesempatan pada tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga untuk menyerahkan sisa alat bukti sebelum sidang pembuktian pada Selasa, 18 Juni 2019. Juru bicara MK Fajar Laksono mengatakan pihaknya mengeluarkan dokumen tanda terima penyerahan alat bukti pada hari kerja. "Hal ini sesuai dengan limitasi penanganan (sengketa) pilpres selama 14 hari kerja," ujar Fajar saat dihubungi, Ahad, 16 Juni 2019.

MK, kata Fajar, bakal melayani penyerahan alat bukti dari pemohon perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pasangan calon presiden Prabowo-Sandiaga pada Senin, 17 Juni. "Sidang berikutnya dilaksanakan hari Selasa minggu depan," ungkap dia.

Baca Juga: Sidang MK, Pakar Menyoroti Soal Perbaikan Berkas Permohonan

Terkait penyerahan alat bukti yang tersisa, anggota tim kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Lutfi Yazid, mengatakan masih menunggu izin dari MK. Menurut dia, alat bukti yang tersisa volumenya besar dan butuh personil yang banyak untuk mengangkutnya ke Gedung MK. "Jadi kami sudah siap (untuk menghadirkan di persidangan)," ujar Lutfi saat dihubungi, Ahad, 16 Juni 2019.

Alat bukti dalam sengketa pilpres yang bakal dihadirkan, kata Lutfi, sifatnya kualitatif dan kuantitatif. Mengenai jumlah, Lutfi tidak menjelaskan secara detail. Dia hanya menyebutkan jenis-jenis dari alat bukti yang bakal disediakan tim hukum Prabowo-Sandiaga. "Video-video ajakan untuk milih 01 dari pejabat, deklarasi kepala daerah untuk dukung 01, kebijakan yang mengarah ke abuse of power, (form) C1, dan lain-lain."

Simak Juga: Sidang MK, Perludem Nilai Permohonan Kubu 02 Sulit Dibuktikan

Pada 14 Juni lalu, dalam sidang pendahuluan sengketa pilpres, Ketua tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga, Bambang Widjojanto, memengklaim bahwa dokumen bukti mereka yang berjumlah 12 truk tak bisa masuk ke MK. "Ada beberapa bukti yang kemarin malam sudah masuk, tapi teman-teman di MK katanya sudah capek. 12 truk tidak bisa masuk," kata Bambang.