TKN: Seruan Antihoaks dan Antigolput Jokowi Efektif Raih Simpati

Reporter

Fikri Arigi

Rabu, 3 April 2019 21:10 WIB

Calon Presiden nomer urut 01, Joko Widodo alias Jokowi berorasi pada kampanye terbuka di Palembang,Sumsel, Selasa, 2 April 2019. Kampanye Capres 01 ini dihadiri ribuan pendukung dari berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Sumsel. ANTARA/Feny Selly

TEMPO.CO, Jakarta-Direktur Komunikasi Politik Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin, Usman Kansong, mengatakan antihoaks dan antigolput yang diserukan Jokowi saat kampanye dinilai masih efektif. Menurutnya selain mengkampanyekan tiga kartu andalan Jokowi, kedua isu ini juga akan tetap disampaikan dalam kampanye.

Menurut Usman hoaks dapat berpengaruh besar bagi angka elektabilitas. Sehingga Jokowi dan Ma'ruf getol menyuarakan anthoaks pada setiap kunjungan kampanye mereka. "Ketika ada hoaks di Jabar di Karawang yang ibu-ibu itu, waktu itu kan Pak Jokowi sendiri menyatakan terjadi penurunan (suara)," kata Usman saat dihubungi, Rabu, 3 April 2019.

Baca: Di Balik Riuh Panggung Kampanye Jokowi di Sorong, Papua Barat

Jokowi pada kampanye terbuka pertama di Serang, Banten, Ahad, 24 Maret 2019, meminta pendukungnya menangkal berbagai berita bohong atau hoaks yang beredar. Menurut Jokowi, saat ini hoaks tidak hanya beredar di media sosial, melainkan sudah masif dilakukan dari rumah ke rumah.

Saat itu setidaknya ada empat hoaks yang diminta Jokowi untuk ditangkal. Pertama, hoaks bahwa pelajaran agama akan dihapus jika Jokowi-Ma'ruf menang. Kedua, hoaks soal azan dilarang jika dia menang.

Bagi Usman strategi ini setidaknya punya dua keuntungan. Pertama, mengklarifikasi isu hoaks yang beredar. Kedua, mengajak masyarakat untuk aktif menyampaikan klarifikasi terhadap berita hoaks tersebut. "Di akar rumput, di bawah, karena ini (hoaks) bisa mengubah pilihan orang. Jadi menurut kami sih sangat efektif," tuturnya.

Adapun seruan antigolput juga disebut masih efektif untuk mendulang suara. Karena bagi Usman, undecided voters, akan memilih di paruh akhir kampanye. "Menurut kami cukup efektif. Di ujung-ujung kampanye ini kan juga menentukan pilihannya ke mana," kata dia.

Simak: Beda Gaya Kampanye Jokowi dan Ma'ruf Amin

Kekhawatiran akan tingginya angka golput juga menjadi pembahasan dalam acara konsolidasi TKN dengan para kepala daerah dan pimpinan parlemen di Hotel Borobudur, Jakarta pada Ahad malam, 17 Maret 2019.

Wakil Sekretaris TKN Verry Surya Hendrawan membenarkan bahwa potensi golput menjadi salah satu pembahasan saat memaparkan survei internal terkait elektabilitas Jokowi di sejumlah daerah. "Kemantapan pemilih sudah 80 persen. Namun, yang menjadi kekhawatiran kami untuk saat ini adalah golput," ujar Verry.

Berita terkait

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

27 menit lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

1 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

1 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

1 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

2 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

4 jam lalu

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.

Baca Selengkapnya

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

6 jam lalu

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Prabowo ingin menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan lewat presidential club.

Baca Selengkapnya

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

12 jam lalu

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

Menurut Jokowi, berbagai masukan tentang susunan kabinet mendatang itu boleh diberikan jika Prabowo meminta.

Baca Selengkapnya

Jokowi soal Rencana Pemberian Insentif Mobil Listrik: Masih Dibicarakan

14 jam lalu

Jokowi soal Rencana Pemberian Insentif Mobil Listrik: Masih Dibicarakan

Presiden Joko Widodo alias Jokowi buka suara soal kelanjutan rencana pemerintah memberi insentif untuk mobil hybrid.

Baca Selengkapnya

Nadiem Berterima Kasih ke Jokowi atas Dukungan terhadap Merdeka Belajar

14 jam lalu

Nadiem Berterima Kasih ke Jokowi atas Dukungan terhadap Merdeka Belajar

Nadiem mengatakan, semua keberhasilan gerakan Merdeka Belajar selama ini berkat dukungan dan arahan dari Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya