TEMPO.CO, Jakarta - Calon wakil presiden nomor urut 01, Ma'ruf Amin kembali menyindir acara Munajat 212 yang digelar di Monas pada 21 Februari lalu. Ketua Umum MUI nonaktif itu mempertanyakan panitia acara yang tidak mengundangnya ke acara yang dilabeli 212 itu.

"Saya ini kan pendorong 212. Saya yang keluarkan fatwanya. Saya kok enggak diundang?" kata Ma'ruf Amin di Hotel Aryaduta, Jakarta pada Ahad, 24 Februari 2019. Tak diundang, Ma’ruf menyimpulkan bahwa acara Munajat 212 bukan yang digerakkannya waktu itu.

Baca: Ma'ruf Amin Setuju Bawaslu DKI Selidiki Munajat 212

Acara Munajat 212 itu diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta. MUI Jakarta menyatakan acara itu sedianya bukan Munajat 212, tetapi acara senandung salawat. Namun karena digelar pada 21 Februari, jadi disingkat 212.

Menurut Ma'ruf, MUI adalah lembaga independen yang seharusnya tidak menggelar acara apapun yang bersinggungan dengan urusan politik praktis. "Agar MUI independen, tidak boleh digunakan, itu sudah menjadi kesepakatan," kata Ma'ruf Amin di kediamannya, Jalan Situbondo, Jakarta pada Jumat, 22 Februari 2019.

Ia menyarankan agar MUI DKI tidak menggunakannya sebagai kendaraan politik. “Itu menyimpang dari kesepakatan,” kata Ma’ruf. Untuk itu, Ma'ruf menyerahkannya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memutuskan apakah acara itu ditunggangi kepentingan politik. "Harus dilihat, ada orasi politik enggak disitu? Nyebut capres atau enggak? Kalau ada, ya berarti politik."

Baca: Indopos Dinyatakan Bersalah Soal Berita Ahok Gantikan Ma'ruf

Tim Kampanye Nasional Jokowi - Ma'ruf Amin menilai acara Munajat 212 sangat kental nuansa kampanye dan merupakan bagian dari politisasi agama.

Menurut Juru Bicara TKN, Ace Hasan Syadzily, hal itu dibuktikan dengan salam dua jari Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon dan orasi Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan yang dinilai tendensius berkampanye, serta hadirnya tokoh-tokoh yang mendukung calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto. "Melihat nuansa acara Munajat 212 itu patut diduga acara itu bagian dari politisasi agama dan kampanye politik." Ace menyampaikannya melalui keterangan tertulis pada Jumat, 22 Februari 2019.