TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan pernyataannya tentang 'Propaganda Rusia' tidak bermaksud menyinggung Rusia sebagai satu negara. Ia menjelaskan hanya berbicara tentang teori firehose of falsehood yang dikemukakan oleh lembaga think-tank asal Amerika Serikat, RAND Corporation.

Baca juga: Jokowi Sebut Mengenai Propaganda Rusia, Simak 3 Fakta Berikut

"Iya ini kami tidak bicara mengenai negara, bukan negara Rusia, tapi terminologi dari artikel di RAND Corporation," kata Jokowi usai menghadiri peringatan ulang tahun Himpunan Mahasiswa Islam ke-72 di Jalan Purnawarman nomor 18, Jakarta, Selasa, 5 Februari 2019.

Istilah propaganda Rusia atau Firehose of Falsehood mulai dikenal pada 2016. RAND Corporation mengeluarkan jurnal berjudul The Russian "Firehouse of Falsehood" Propagana Model: Why Might It Work and Options to Counter It yang ditulis oleh Christopher Paul dan Miriam Matthews.

Studi terebut mengungkapkan strategi ini memiliki ciri, yakni memanfaatkan banyak sekali saluran informasi untuk membangun sebuah kepercayaan. Informasi yang akan dibangun tersebut disalurkan dalam jumlah yang banyak, cepat, terus-menerus serta diulang-ulang.

Dengan cara ini orang-orang yang terpapar akan merasa informasi tersebut sebagai sebuah hal yang realistis, kredibel dan dianggap benar.

Jokowi menilai teknik ini bisa mempengaruhi dan membuat masyarakat ragu serta menimbulkan ketidakpastian. Hal ini imbas dari semburan informasi yang dikeluarkan tanpa didukung oleh data-data yang konkret. “Sekali lagi ini bukan urusan negara," ujar Jokowi.

Jokowi menyatakan Indonesia dan Rusia memiliki hubungan bilateral yang baik. Ia mengklaim memiliki kedekatan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. "Saya dengan Presiden Putin sangat-sangat baik hubungannya," ucapnya.

Sebelumnya, pernyataan Jokowi ini mendapat respon dari Kedutaan Besar Rusia untuk Indonesia. Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Verobieva menyatakan tak terima dengan penggunaan istilah Propaganda Rusia tersebut.

Melalui akun Twitter resmi, Lyudmila menjelaskan istilah itu direkayasa pada 2016 di Amerika Serikat dalam rangka kampanye pemilu presiden. Istilah tersebut sama sekali tidak berdasarkan pada realitas.

Baca juga: Peneliti LIPI Nilai Jokowi Blunder Soal Ucapan Propaganda Rusia

"Kami menggarisbawahi posisi prinsipil Rusia adalah tidak campur tangan pada urusan dalam negeri dan proses-proses elektoral di negara-negara asing, termasuk Indonesia yang merupakan sahabat dekat dan mitra penting kami," ujar Lyudmila membantah Jokowi dalam keterangannya pada Senin, 4 Februari 2019.