Peneliti LIPI Nilai Jokowi Blunder Soal Ucapan Propaganda Rusia

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo atau Jokowi berswafoto dengan pendukungnya saat Deklarasi Dukungan Koalisi Alumni Diponegoro di kawasan Kota Lama Semarang, Jawa Tengah, Ahad, 3 Februari 2019. Koalisi Alumni Diponegoro yang terdiri dari alumni sejumlah perguruan tinggi di Jawa Tengah mendeklarasikan dukungan untuk memenangkan pasangan nomor urut 01 Capres-Cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Pilpres mendatang. ANTARA

    Calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo atau Jokowi berswafoto dengan pendukungnya saat Deklarasi Dukungan Koalisi Alumni Diponegoro di kawasan Kota Lama Semarang, Jawa Tengah, Ahad, 3 Februari 2019. Koalisi Alumni Diponegoro yang terdiri dari alumni sejumlah perguruan tinggi di Jawa Tengah mendeklarasikan dukungan untuk memenangkan pasangan nomor urut 01 Capres-Cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Pilpres mendatang. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti senior dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro menilai calon presiden Joko Widodo alias Jokowi harus memikirkan dampak ungkapan yang dia lontarkan sebagai calon inkumben. Salah satunya, kata dia, ucapan Jokowi yang meyebutkan propaganda Rusia dalam politik.

    "Semestinya tak usah sampai ke sana kemari seperti itu. Itu yang blunder akhirnya," ujar Siti Zuhro saat ditemui Tempo di gedung Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi, Jakarta, Selasa, 5 Februari 2019.

    Baca:

    Menurut Siti, ucapan Jokowi soal propaganda Rusia berdampak cukup serius pada politiknya. Sebab, kata dia, Jokowi merupakan calon presiden inkumben. "Entah sebagai presiden atau calon petahana, dia melontarkan argumentasi-argumentasi yang bahkan menyentuh kepentingan negara lain."

    Siti Zuhro mengatakan Jokowi juga harus dapat membedakan posisinya sebagai presiden atau calon inkumben. Sebab, ucap dia, perbedaan posisi Jokowi sebagai presiden atau calon inkumben sangat tipis. "Peran ganda ini tidak dilakukan dengan cukup seksama."

    Sebelumnya, Jokowi meminta semburan hoaks atau berita bohong dan propaganda Rusia dalam berpolitik harus dihentikan. Propaganda Rusia yang dimaksud adalah teknik firehose of falsehood atau selang pemadam kebakaran atas kekeliruan yang dimunculkan oleh lembaga konsultasi politik Amerika Serikat Rand Corporation pada tahun 2016.

    Baca: Sandiaga Klaim Rekan Rusia-nya Pertanyakan ...

    Rand Corporation menganalisis cara berpolitik Donald Trump mirip metode Presiden Rusia Vladimir Putin di Krimea dan Georgia, yaitu mengunakan teknik kebohongan yang diproduksi secara masif dan simultan melalui media-media pemberitaan yang mereka miliki.

    Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Verobieva tidak berterima dengan penggunaan istilah propaganda Rusia yang disebut oleh Jokowi. Lyudmila menjelaskan, istilah propaganda Rusia direkayasa pada 2016 di Amerika Serikat dalam rangka kampanye pemilu presiden. Istilah itu, ujar dia, sama sekali tidak berdasarkan pada realitas.

    Simak: Duta Besar Rusia Bantah Jokowi Soal ...

    "Posisi prinsipil Rusia tidak campur tangan pada urusan dalam negeri dan proses-proses elektoral di negara-negara asing, termasuk Indonesia, sahabat dekat dan mitra penting kami," ujar Lyudmila lewat keterangannya, Senin, 4 Februari 2019. 

    Wakil Direktur Komunikasi Politik Tim Kampanye Nasional Jokowi - Ma'ruf, Meutya Hafid mengatakan timnya akan mempertimbangkan untuk tidak menggunakan istilah propaganda Rusia, setelah diprotes Kedutaan Rusia. "Bisa jadi ke depan, kami akan menggunakan istilah propaganda berita bohong atau sejenisnya," ujar Meutya Hafid saat ditemui Tempo di bilangan Menteng, Jakarta pada Senin, 4 Februari 2019.


    SYAFIUL HADI | DEWI NURITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Baru E - Commerce yang Tertuang dalam PP PMSE

    Pemerintah resmi menerbitkan regulasi tentang e-commerce yang tertuang dalam PP PMSE. Apa yang penting dalam aturan baru tersebut?