Charta Politika: Elektabilitas Jokowi dan Prabowo Stagnan

Rabu, 16 Januari 2019 16:43 WIB

Jokowi Ma'ruf Prabowo Sandiaga (Indra Fauzi)

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menyebut tren elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden, Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin dan Prabowo - Sandiaga stagnan.

Baca juga: Debat Capres, Kubu Jokowi Akan Tanya Pelanggaran HAM ke Prabowo

Berdasarkan sigi Charta Politika dalam dua bulan terakhir, elektabilitas Jokowi-Ma'ruf Amin tetap, sedangkan elektabilitas Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengalami penurunan pada rentang angka margin of error.

"Secara statistik terjadi stagnasi suara pada kedua calon jika dilihat tren Oktober sampai Desember 2018," kata Yunarto di kantornya, Jakarta Selatan, Rabu, 16 Januari 2019.

Pada survei Oktober lalu, elektabilitas Jokowi-Ma'ruf tercatat sebesar 53,2 persen, sedangkan Prabowo-Sandiaga 35,5 persen. Adapun pada survei yang digelar 22 Desember 2018 - 2 Januari 2019 elektabilitas Jokowi-Ma'ruf 53,2 persen dan Prabowo-Sandiaga 34,1 persen.

Advertising
Advertising

Yunarto membeberkan, stagnasi terjadi lantaran pemilih loyal atau strong voters keduanya sudah cukup tinggi. Di pihak Jokowi - Ma'ruf jumlah strong voters sebesar 80,9 persen, sedangkan pemilih loyal Prabowo-Sandiaga sebesar 79,6 persen.

Menurut Yunarto, pemilih loyal ini tak akan terpengaruh kendati kandidat jagoannya melakukan kesalahan, kecuali yang bersifat ekstrem. Apalagi, ujarnya, kontestasi pilpres 2019 merupakan pertarungan ulang atau rematch dari pilpres 2014.

"Ini sudah terjadi pada pertarungan asal bukan Jokowi, asal bukan Prabowo. Ini rematch dari dua kelompok yang itu-itu aja, yang berantem terus-terusan," kata dia.

Faktor stagnasi berikutnya, kata Yunarto, ialah berkurangnya isu kontroversial yang menjadi pergunjingan publik. Yunarto mengatakan masa kampanye yang relatif lama cukup berkontribusi terhadap hal ini. Selepas dua bulan masa kampanye, ujarnya, pola pemberitaan terhadap dua pasang kandidat pun mulai datar.

"Ada kejenuhan dari media maupun pemilih untuk mencari angle baru," kata dia.

Baca juga: Kubu Jokowi - Ma'ruf: Kami Siap 99,9 Persen Hadapi Debat Capres

Yunarto mengimbuhkan, publik juga belum terlalu sensitif terhadap perubahan isu. Dia menilai selama ini publik hanya menggunakan isu-isu sebagai justifikasi kecintaan terhadap jagoan masing-masing, bukan melihat relevansinya dengan kebutuhan pemilih.

"Misalnya harga dolar naik hanya menjadi gorengan bagi yang anti kubu inkumben, harga dolar turun menjadi gorengan pendukung inkumben," kata Yunarto.

Survei teranyar Charta Politika ini digelar dengan melibatkan 2.000 responden. Charta mengklaim margin of error surveinya 2,19 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Berita terkait

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

9 menit lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

10 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

10 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

12 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

16 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

17 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

19 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

20 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

20 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

21 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya