TEMPO.CO, Jakarta - Calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno, berpendapat dalam membangun infrastruktur, pemerintah tidak harus mendanai dari utang luar negeri. Sandiaga ingin membuktikan bahwa tanpa utang pun infrastruktur bisa dibangun.

Baca juga: Debat Capres I Angkat Isu HAM, Sandiaga Sebut Prabowo tak Masalah

“Saya membangun tol Cikopo-Palimanan 116 kilometer tanpa utang. Pak Darmin (Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution) dan Bu Sri Mulyani (Menteri Keuangan) mengakui itu,” kata Sandi di sela kampanye di sentra pedagang kaki lima Jalan Urip Sumoharjo, Surabaya, Selasa, 1 Januari 2019.

Menurut Sandi boleh-boleh saja pemerintah membangun infrstruktur, namun harus melibatkan dunia usaha dan stake holder. Dan dalam membangun infrastruktur itu, kata Sandiaga, fokus pemerintah harus pada pembukaan lapangan pekerjaan, bukan menambah beban utang negara.

Sandiaga mengklaim akibat pembangunan infrastruktur besar-besaran, utang pemerintah membengkak menjadi Rp 5.000 triliun lebih. “Kenapa ini tidak dilakukan (pemerintah membangun tanpa utang), karena ada kebijakan pro-penambahan utang,” katanya.

Baca juga: Viral, Video Sandiaga Lewati Jembatan Kayu: Seperti Indiana Jones

Sandiaga Uno berujar bahwa bila Prabowo terpilih sebagai presiden dan ia wakil presiden, fokus yang akan dibangun ialah manusianya, bukan fisik atau infrastruktur. Ia berkukuh pantang berutang untuk membangun. Alasannya, bila dana pembangunan diperoleh dari hasil utang, maka pemerintah mudah didikte asing.

Dampak lainnya, kata dia, tenaga kerja asing bakal mendapat peluang memegang sektor-sektor penting proyek pemerintah. “Kami tidak ingin didikte asing, kami tak ingin bergantung pada utang, sehingga peluang tenaga kerjanya diberikan kepada asing,” ucap Sandiaga Uno.