PARA Syndicate: Ketokohan Ma'ruf Amin Belum Angkat Elektabilitas

Reporter

Fikri Arigi

Jumat, 14 Desember 2018 21:38 WIB

Calon wakil presiden nomor urut 01, Ma'ruf Amin, menyerahkan sorbannya yang terjual Rp 125 juta kepada pembeli melalui lelang dalam acara Konser Nasyid dan Sholawat untuk Kerukunan Bangsa di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu, 20 Oktober 2018. Konser amal tersebut digelar untuk menggalang dana yang akan disumbangkan kepada korban bencana alam di Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

TEMPO.CO, Jakarta-Peneliti lembaga survei PARA Syndicate, Ari Nurcahyo, menilai ketokohan KH Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden belum cukup untuk mendongkrak elektabilitas pasangan nomor urut 01 itu. Menurutnya ketokohan Ma'ruf hanya secara berlaku secara simbolik, sedangkan untuk mengubahnya menjadi suara dukungan, ulama sepuh Nahdlatul Ulama itu masih memerlukan kerja keras.

Untuk memenangkan kontestasi pemilu presiden, kata Ari, Ma'ruf tidak cukup hanya bergerak menggalang dari basisnya sendiri di NU dan Provinsi Banten. Menurut Ari Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) nonaktif ini juga perlu melebarkan sayap ke basis dukungan lain. "Kapasitas simbolik itu harus ditransformasi jadi kekuatan nyata elektoral," kata Ari kepada wartawan di kantornya, Jalan Wijaya 3, Jakarta Selatan, Jumat 14 Desember 2018.

Baca: Romi PPP Sebut Ma'ruf Amin Diposisikan Simbolik untuk Jokowi

Sebelumnya hasil analisa Ari menunjukan tren negatif terjadi pada pasangan inkumben. Salah satu faktornya, menurut Ari, adalah Ma'ruf Amin yang belum bisa mengangkat elektabilitas Jokowi. Menurut dia, Jokowi sampai saat ini masih bermodalkan pendukung yang sama seperti pada pilpres 2014, yakni di kisaran 52-53 persen. Menurut hitungan Ari 60 persen seharusnya jadi angka awal Jokowi bila ketokohan Ma'ruf mampu menjadi magnet.

Di sisi lain, kata Ari, Sandiaga Uno secara efektif berhasil mendongkrak elektabilitas Prabowo. Ia menilai Sandiaga kerap melancarkan serangan darat dengan berkampanye ke berbagai daerah, ditambah gaya berkampanye Sandiaga yang kerap berhasil memancing Jokowi untuk balas menimpali. Menurut Ari blusukan ke berbagai derah masih menjadi cara berkampanye yang efektif. "Dalam kampanye, strategi perang darat itu yang utama," ucap dia.

Pembagian peran, menggarap teritori tertentu, menurut Ari belum terjadi di pasangan Jokowi - Ma'ruf. Durasi kampanye yang panjang dan usia Ma'ruf yang sudah tak lagi muda juga diduga berpengaruh.

Ari melihat belum ada pembagian tugas yang jelas antara relawan, Tim Kampanye Nasional, partai politik, serta cawapres. "Mungkin memang faktor sekarang kampanye itu belum optimal," ucap dia.

Simak: Strategi Dongkrak Suara Jokowi - Ma'ruf di Daerah Rawan Kalah

Berita terkait

Wapres Ma'ruf Amin Optimistis Timnas U-23 Indonesia Bisa Kalahkan Guinea di Laga Playoff Olimpiade 2024

4 jam lalu

Wapres Ma'ruf Amin Optimistis Timnas U-23 Indonesia Bisa Kalahkan Guinea di Laga Playoff Olimpiade 2024

Wapres Ma'ruf Amin optimistis Timnas U-23 Indonesia bisa mengalahkan timnas Guinea U-23 pada pertandingan playoff Olimpiade 2024.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

9 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

9 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

11 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

15 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

16 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

18 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

19 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

19 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

20 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya