Tim Prabowo Laporkan Potensi 1,6 Juta Data Ganda DPT ke KPU

Jumat, 14 Desember 2018 06:03 WIB

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani memberikan keterangan seusai Rapat Koordinasi Nasional Partai Gerindra di Padepokan Garudayaksa, Hambalang, Bogor, 11 April 2018. TEMPO/Arkhelaus W.

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandiaga melaporkan temuan tim mengenai adanya potensi data ganda dalam daftar pemilih tetap atau DPT kepada Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Tim menemukan adanya potensi data ganda sebanyak 1,6 juta dalam daftar pemilih tetap atau DPT.

"Sebanyak 1,6 juta itu terbesar ada di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Setiap provinsi itu ada, potensi itu apakah benar atau tidak kami serahkan ke KPU," kata Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandiaga, Ahmad Muzani di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Kamis, 13 Desember 2018.

Baca: KPU Bakal Buka Seluruh Digit NIK Daftar Pemilih Tetap

Komisi Pemilihan Umum atau KPU hari ini mengelar rapat dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan perwakilan partai politik (parpol) membahas pembukaan data Nomor Induk Kependudukan (NIK). Dalam rapat tersebut KPU memutuskan untuk membuka data NIK kepada parpol. Data NIK itu akan digunakan oleh parpol untuk melakukan cek dan menverifikasi data pemilih dalam DPT.

KPU sebelumnya hanya membolehkan parpol untuk melakukan cek data pemilih namun dengan pembatasan empat digit terakhir NIK ditutup dengan tanda bintang. Dengan adanya keputusan ini maka parpol diperbolehkan untuk melihat NIK secara keseluruhan.

Advertising
Advertising

Muzani melanjutkan potensi temuan tersebut didasarkan atas data DPT yang diterima tim BPN Prabowo-Sandi dari KPU. Data tersebut berisi sebanyak 186 juta DPT hasil penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan pertama (DPTHP-1).

Baca: Kubu Prabowo Minta KPU Buka Data 31 Juta Pemilih Tambahan

Karena itu, kata Muzani, mulai Jumat, 14 Desember 2018 tim BPN Prabowo-Sandiaga akan bertandang ke KPU untuk melakukan cek, validasi dan memverifikasi potensi data ganda tersebut. Kegiatan tersebut dilakukan lewat mencocokan data DPT dengan NIK yang ada.

"Karena itu, kami besok akan bertandang ke kantor KPU untuk bersama-sama melakukan cek apakah itu benar atau tidak," kata Muzani yang juga Sekretaris Jenderal Partai Gerindra ini.

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan dirinya akan menindaklanjuti laporan dari temuan potensi data ganda tersebut. Karena itu, besok tim KPU bersama Bawaslu serta partai peserta pemilu akan mengelar pertemuan untuk mencocokan data DPT dengan NIK. "Kami besok akan membuka diri, membuka data untuk bisa dicermati dan dilihat bersama-sama antara penyelenggara, pengawas dan peserta pemilu," kata dia.

Baca: Prabowo Minta Relawan Mengecek DPT dan Sumbang Dana Semampunya

Berita terkait

Tanggapi Ucapan Hari Buruh dari Prabowo, Partai Buruh Bilang Begini

2 jam lalu

Tanggapi Ucapan Hari Buruh dari Prabowo, Partai Buruh Bilang Begini

Partai Buruh menanggapi ucapan Hari Buruh 2024 yang disampaikan Presiden terpilih Prabowo Subianto pada Rabu, 1 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Harapan Jokowi dan Prabowo di Hari Buruh Internasional 2024

5 jam lalu

Harapan Jokowi dan Prabowo di Hari Buruh Internasional 2024

Jokowi dan Prabowo mengucapkan selamat Hari Buruh. Berikut harapan Presiden dan Presiden terpilih 2024-2029 itu.

Baca Selengkapnya

Profil Lawrence Wong, Bakal PM Singapura yang Diperkenalkan Jokowi ke Prabowo

8 jam lalu

Profil Lawrence Wong, Bakal PM Singapura yang Diperkenalkan Jokowi ke Prabowo

Politikus Partai Aksi Rakyat yang segera PM Singapura ini lahir 18 Desember 1972 dibesarkan dari keluarga sederhana di Marine Parade Housing Board.

Baca Selengkapnya

Ucapkan Hari Buruh, Prabowo Harap Kaum Pekerja Semakin Maju dan Sejahtera

8 jam lalu

Ucapkan Hari Buruh, Prabowo Harap Kaum Pekerja Semakin Maju dan Sejahtera

Prabowo mengajak seluruh rakyat, termasuk seluruh kaum buruh, untuk turut serta membangun masa depan gemilang.

Baca Selengkapnya

Tim Hukum PDIP Beberkan Persiapan Sidang Perdana Lawan KPU di PTUN Besok

10 jam lalu

Tim Hukum PDIP Beberkan Persiapan Sidang Perdana Lawan KPU di PTUN Besok

PDIP menggugat KPU RI ke PTUN. Menyoal perubahan PKPU tanpa melalui proses di DPR.

Baca Selengkapnya

Respons PAN hingga Nasdem Soal Jatah Menteri dalam Kabinet Prabowo-Gibran

11 jam lalu

Respons PAN hingga Nasdem Soal Jatah Menteri dalam Kabinet Prabowo-Gibran

Zulhas mengatakan masyarakat tak perlu mengkhawatirkan soal jatah menteri dari partai koalisi dalam kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo, Kilas Balik Luka Lama Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah dengan PKS

12 jam lalu

Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo, Kilas Balik Luka Lama Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah dengan PKS

Kabar PKS gabung koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran membuat Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah keluarkan pernyataan pedas.

Baca Selengkapnya

PAN Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang Jika PKB dan Nasdem Gabung Koalisi

15 jam lalu

PAN Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang Jika PKB dan Nasdem Gabung Koalisi

Partai Nasdem dan PKB menyatakan akan mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

5 Fakta Prabowo Dikenalkan Ke PM Singapura Terpilih Lawrence Wong

21 jam lalu

5 Fakta Prabowo Dikenalkan Ke PM Singapura Terpilih Lawrence Wong

Wakil Perdana Menteri sekaligus pengganti PM Singapura Lawrence Wong mengajak Prabowo Subianto untuk foto bersama di Istana Bogor, Senin.

Baca Selengkapnya

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

22 jam lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya