Kubu Prabowo Minta KPU Buka Data 31 Juta Pemilih Tambahan

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto (memegang mikrofon) dan Sandiaga Uno (samping kanan Prabowo) menyampaikan pernyataan ihwal pelemahan rupiah. Konferensi pers ini berlangsung di rumah Prabowo, Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Jumat, 7 September 2018. TEMPO/Budiarti Utami Putri

    Calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto (memegang mikrofon) dan Sandiaga Uno (samping kanan Prabowo) menyampaikan pernyataan ihwal pelemahan rupiah. Konferensi pers ini berlangsung di rumah Prabowo, Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Jumat, 7 September 2018. TEMPO/Budiarti Utami Putri

    TEMPO.CO, Jakarta - Para sekretaris jenderal dan pimpinan partai koalisi pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyambangi Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum pada Senin kemarin, 10 Desember 2018. Kunjungan itu dilakukan berturut-turut, dari kantor KPU ke Bawaslu.

    Baca: Kubu Prabowo - Sandiaga Ingin Memecah Suara PDIP di Jawa Tengah

    Para pejabat teras koalisi Prabowo-Sandiaga ini datang untuk meminta KPU dan Bawaslu memastikan kesahihan data daftar pemilih tetap (DPT). Mereka meminta KPU membuka data 31 juta tambahan data pemilih yang belum lama ini diajukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

    "Tim kami ini sudah sangat siap mengecek satu per satu," kata Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan di kantor KPU, Jakarta Pusat, Senin, 10 Desember 2018.

    Hinca mengakui perbincangan antara timnya dan komisioner KPU yang menerima mereka berlangsung alot. KPU menyatakan tak bisa membuka data tersebut lantaran merupakan data pribadi. Namun, Hinca beralasan hal itu merupakan kepentingan bersama demi memastikan kejujuran penyelenggaraan pemilu.

    Koalisi Prabowo-Sandiaga pun menyarankan agar data 31 juta pemilih itu diperlihatkan saja. Mereka mengklaim siap memeriksa data tersebut tanpa membawanya keluar dari kantor KPU. Hinca berujar, mereka berharap KPU mengundang untuk membicarakan hal tersebut sebelum pleno penetapan DPT pada 16 Desember mendatang.

    "Itu menjadi perdebatan kami tadi, sehingga kami minta, ya sudah sama-sama buka, tanpa alat apa pun kami lihat," kata Hinca.

    Baca juga: Bila Tak Terpilih Jadi Presiden, Berikut Rencana Prabowo

    Sekretaris Jenderal Partai Berkarya Priyo Budi Santoso mengatakan, pihaknya memang mempertanyakan 31 juta data tambahan itu kepada KPU. Dia berujar data tersebut harus dipastikan kesahihannya agar tak menjadi kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu.

    "Sehingga kalau ada pihak-pihak tertentu yang menggunakan ini sebagai akrobat untuk menambahi atau menggelembungkan suara, sejak awal kami sudah tahu," kata Priyo.

    Beberapa pejabat partai yang turut dalam rombongan ke KPU dan Bawaslu ini di antaranya Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Habiburokhman, Wakil Sekretaris Jenderal PAN Ibnu Mahmud Bilalludin, Ketua Departemen Politik Partai Keadilan Sejahtera Pipin Sopian, Hinca, serta Priyo.

    Turut pula dua direktur Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga, yakni Direktur Materi dan Debat Sudirman Said dan Direktur Relawan Ferry Mursyidan Baldan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Baru E - Commerce yang Tertuang dalam PP PMSE

    Pemerintah resmi menerbitkan regulasi tentang e-commerce yang tertuang dalam PP PMSE. Apa yang penting dalam aturan baru tersebut?