TEMPO.CO, Jakarta - Calon wakil presiden Sandiaga Uno bakal mengkaji ulang sistem tata kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan seumpama dirinya dan Prabowo Subianto menang pemilihan presiden 2019. Sandiaga mengatakan akan menghitung ulang keperluan BPJS dan kemampuan pemerintah memberikan suntikan dana untuk program kesehatan nasional.

Baca: Sandiaga Akui Jual Saham Saratoga untuk Biaya Kampanye

"Kami sampaikan akan lakukan secara komprehensif kajian ulang berapa sih sebetulnya yang dibutuhkan untuk BPJS, karena kita harus hitung betul kemampuan dari pemerintah," kata Sandiaga saat ditemui seusai bertemu dengan emak-emak di kawasan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat, Jumat, 30 November 2018.

Sebelumnya ketika berbincang dengan emak-emak pendukungnya, Sandiaga mendapat keluhan ihwal layanan BPJS kesehatan. Seorang warga mengeluhkan ketiadaan obat saat berobat dengan BPJS Kesehatan. Dia mengaku mendapat alasan bahwa obat-obat untuk BPJS hanya tersedia di waktu-waktu tertentu.

Di hadapan para pendukungnya, Sandiaga berjanji akan membenahi pengelolaan BPJS Kesehatan. Sandiaga mengatakan akan memberikan dana yang cukup untuk BPJS Kesehatan sehingga obat-obat selalu tersedia di rumah sakit dan pelayanannya lebih lancar.

Baca: Cerita Sandiaga Kerap Dipanggil Pak Anies Saat Kampanye di Daerah

Kepada wartawan, Sandiaga mengatakan akan memperbaiki tata kelola keuangan BPJS Kesehatan sehingga tak ada yang dirugikan. Dia berjanji akan memastikan kebutuhan kesehatan masyarakat dan kesejahteraan para dokter sama-sama terpenuhi.

Sandiaga pun mengungkit latar belakangnya yang memiliki pengalaman di bidang keuangan. "Jadi kami hitung betul berapa preminya dan berapa yang harus ditangani oleh pemerintah. Kebetulan saya punya pengalaman di bidang keuangan. BPJS akan memenuhi untuk kewajiban dokter, rumah sakit, dan obat," ujarnya.

BPJS Kesehatan terus merugi setiap tahun. Angka defisitnya pun terus bertambah. Pada 2015, BPJS rugi Rp 5,7 triliun. Angka tersebut meningkat pada 2016 dan 2017, masing-masing menjadi Rp 9,7 triliun dan Rp 9,75 triliun. Tahun ini, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan memprediksi BPJS Kesehatan merugi Rp 10,98 triliun.

Baca: Tiga Strategi Kubu Prabowo Jaring Dukungan Kalangan NU

Sejumlah pakar kebijakan publik kerap mengkritik, kerugian itu terjadi lantaran ketidakseimbangan pendapatan dan pengeluaran BPJS Kesehatan. Premi yang dibayarkan pun dinilai terlalu kecil. Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelumnya juga mengakui banyaknya usulan untuk menaikkan premi BPJS. Namun, JK berujar besaran premi akan dievaluasi setelah pilpres 2019 agar tak gaduh.

Sandiaga menilai selama ini tak ada uji publik dan keterbukaan ihwal kemampuan pemerintah dalam menanggung subsidi BPJS Kesehatan. Dia mengatakan, kemampuan pemerintah dan masyarakat inilah yang akan ditinjau. Lebih lanjut, Sandiaga tak menutup kemungkinan menghapus atau menaikkan premi BPJS Kesehatan untuk masyarakat menengah ke atas.

"Kami akan lihat kemampuan masyarakat, berapa iurannya, keekonomiannya seperti apa. Mungkin hanya menengah ke bawah yang ditanggung, yang menengah ke atas jangan ditanggung lagi, atau mungkin yang kelas dua kelas tiga itu dinaikkan preminya," kata Sandiaga.