KPU Antisipasi Kedatangan Massa Pendukung Capres Saat Pendaftaran

Sabtu, 4 Agustus 2018 16:16 WIB

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman, mengecek persiapan ruangan pendaftaran capres-cawapres untuk Pemilu 2019, Sabtu, 4 Agustus 2018. Pendaftaran pasangan capres-cawapres dibuka 4-10 Agustus 2018. Tempo/Syafiul Hadi

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum mempersiapkan langkah untuk menampung massa pendukung pasangan capres-cawapres saat pendaftaran ke KPU. Persiapan ini dilakukan untuk mengantisipasi banyaknya massa pendukung yang akan mengantarkan pasangan capresnya.

Ketua KPU Arief Budiman menuturkan pihaknya akan membatasi jumlah massa pendukung yang masuk ke dalam halaman KPU. Jumlah massa pendukung yang dapat masuk ke KPU hanya sebanyak 170 orang.

Baca: KPU Tunjuk Rumah Sakit Ini untuk Cek Kesehatan Capres - Cawapres

"Dari 170 orang itu, nanti 120 orang akan berhenti di halaman parkir bawah. Yang 50 orang dipersilahkan naik ke lantai dua. Proses pendaftaran dilakukan di lantai dua," kata Arief kepada wartawan di kantornya, Sabtu, 4 Agustus 2018.

Menurut Arief, pihaknya juga mengantisipasi jika ada koalisi parpol yang mendaftarkan pasangan capres-cawapresnya dalam waktu bersamaan. Jika hal itu terjadi, kata dia, KPU akan membagi setengah kuota massa pendukung yang dapat memasuki ruangan di lantai dua. "Karena kapasitas ruangan ini kami desain berisi 50 orang, kalau terjadi pendaftaran yang bersamaan, kursi kami sediakan 25-25," kata dia.

Advertising
Advertising

Baca: KPK Mulai Buka Pelaporan LHKPN untuk Capres 2019

Arief menduga massa pendukung yang akan datang mengantarkan capres-cawapres nanti tak hanya dari kalangan partai. Menurut dia, masyarakat umum pendukung pasangan calon juga akan terlibat dalam pendaftaran esok hari. "Kami persilahkan saja. Tetapi begitu masuk dalam area kantor, sejak saat itu peraturan KPU berlaku. Jadi sejak masuk halaman parkir sudah kita batasi," kata dia.

Dalam pantauan Tempo, KPU telah mendekorasi ruang utama lantai dua untuk menerima pendaftaran pasangan capres-cawapres. Selain itu, KPU memasang tenda di halaman parkir yang disiapkan untuk massa pendukung pasangan calon.

Masa pendaftaran pasangan capres-cawapres dibuka pada 4-10 Agustus 2018. Hingga saat ini, belum ada bakal capres yang datang untuk mendaftar. Dua koalisi yang disebut akan ikut kontestasi, yaitu kubu Joko Widodo dan Prabowo Subianto dikabarkan akan mendaftar di hari-hari terakhir.

Baca: KPU Panggil Pimpinan Parpol untuk Bahas Teknis Pendaftaran Capres

Berita terkait

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

1 hari lalu

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua usulkan politik uang atau money politics dilegalkan. Apa sebab politik uang eksis di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

1 hari lalu

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?

Baca Selengkapnya

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

1 hari lalu

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.

Baca Selengkapnya

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

1 hari lalu

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

Politikus Partai Demokrat Dede Yusuf lebih memilih menjadi anggota DPR RI dibanding maju Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

2 hari lalu

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

PDIP menyoroti pernyataan terbaru KPU tentang caleg terpilih yang ingin maju pilkada harus mundur.

Baca Selengkapnya

KPU Kota Depok Pastikan Tak Ada Paslon Wali Kota Jalur Independen di Pilkada 2024

2 hari lalu

KPU Kota Depok Pastikan Tak Ada Paslon Wali Kota Jalur Independen di Pilkada 2024

KPU Kota Depok mengungkap alasan tidak ada paslon wali kota dari jalur independen atau perseorangan di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Profil Juri Ardiantoro, dari Bekas Ketua KPU Kini Jadi Stafsus Jokowi

2 hari lalu

Profil Juri Ardiantoro, dari Bekas Ketua KPU Kini Jadi Stafsus Jokowi

Simak profil Juri Ardiantoro di sini.

Baca Selengkapnya

KPU Sebut Hanya Ada 1 Bakal Calon Independen di Pilgub 2024

2 hari lalu

KPU Sebut Hanya Ada 1 Bakal Calon Independen di Pilgub 2024

Ada satu bakal pasangan calon independen yang mengundurkan diri, meskipun telah memenuhi syarat dukungan.

Baca Selengkapnya

KPU Sebut Bakal Calon Independen di Pilkada Kalbar Mengundurkan Diri

2 hari lalu

KPU Sebut Bakal Calon Independen di Pilkada Kalbar Mengundurkan Diri

KPU menyatakan bakal calon independen di Pilkada Kalbar 2024, Muda Mahendara-Suyanto Tanjung, mundur meski memenuhi syarat dukungan.

Baca Selengkapnya

Ketika Ketua KPU Hasyim Asy'ari Dapat Sanksi Lagi dari DKPP

2 hari lalu

Ketika Ketua KPU Hasyim Asy'ari Dapat Sanksi Lagi dari DKPP

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memberikan sanksi kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari beserta jajaran akibat data DPT pemilu 2024 yang bocor.

Baca Selengkapnya