KPU Antisipasi Pendaftaran Capres di Hari Terakhir

Reporter

Syafiul Hadi

Editor

Juli Hantoro

Kamis, 2 Agustus 2018 16:07 WIB

Ilustrasi KPU. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengimbau partai politik mempersiapkan segala keperluan dan syarat dalam pendaftaran capres dan cawapres untuk pemilihan presiden atau pilpres 2019. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya kekurangan berkas calon dan syarat pencalonan dari parpol koalisi.

Baca juga: Sebulan Sebelum Pendaftaran Capres, Demokrat - Golkar Kian Mesra

"Walaupun ada masa perbaikan, disiapkan sejak awal agar memudahkan semua, baik pasangan calon, parpol, maupun KPU," ujar Komisioner KPU Hasyim Asyari, di kantornya, Kamis, 2 Agustus 2018.

KPU membuka pendaftaran pasangan capres dan cawapres pada 4-10 Agustus 2018. Aturan tentang pendaftaran capres dan cawapres sudah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Hasyim mengatakan kemungkinan tiap koalisi partai politik akan mendaftarkan pasangan capres dan cawapres pada akhir masa pendaftaran. Dia berkaca pada pendaftaran parpol peserta pemilu hingga bakal calon legislatif yang mendaftar pada saat-saat terakhir beberapa waktu lalu.

Advertising
Advertising

"Kemarin kecenderungannya partai-partai politik menyampaikan di waktu pengujung terakhir. Misalkan dibatasi hari terakhir jam 24.00, datangnya pada 23.00 malam," katanya.

Baca juga: Diprediksi Bakal Ada Kejutan Menjelang Pendaftaran Pilpres 2019

Hingga saat ini, baik dari kubu inkumben Presiden Jokowi maupun penantangnya dari koalisi Prabowo belum mengumumkan kapan akan melakukan pendaftaran capres dan cawapres ke KPU. Dua kubu masih saling merahasiakan siapa calon wakil presiden yang akan mereka usung di pilpres 2019. Kedua kubu juga masih terus menjalin komunikasi politik antarpartai pendukung.

Berita terkait

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

7 jam lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Tito Karnavian Pastikan Pilkada Serentak Digelar 27 November 2024

8 jam lalu

Tito Karnavian Pastikan Pilkada Serentak Digelar 27 November 2024

Mendagri Tito Karnavian mengatakan sebelumnya memang ada wacana yang muncul untuk mempercepat pelaksanaan Pilkada.

Baca Selengkapnya

PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

10 jam lalu

PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

PDIP sudah mengajukan gugatan ke PTUN sebelum MK menyampaikan putusan sengketa pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

10 jam lalu

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan PDIP tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan ke PTUN di perkara ini

Baca Selengkapnya

Ketua MK Sempat Tegur Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena Izin Tinggalkan Sidang

11 jam lalu

Ketua MK Sempat Tegur Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena Izin Tinggalkan Sidang

Hakim MK menegur Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena meminta izin meninggalkan sidang, padahal sidang baru dimulai kurang dari 30 menit.

Baca Selengkapnya

KPU Respons Kemarahan Hakim MK karena Absen di Sidang: Ada Agenda Penting Pilkada

12 jam lalu

KPU Respons Kemarahan Hakim MK karena Absen di Sidang: Ada Agenda Penting Pilkada

Komisioner KPU Idham Holik angkat bicara usai Hakim MK Arief hidayat marah lantaran tak ada satu pun komisoner yang hadir di sidang sengketa pileg

Baca Selengkapnya

Prabowo-Gibran Ajukan Permohonan Intervensi Gugatan PDIP di PTUN

13 jam lalu

Prabowo-Gibran Ajukan Permohonan Intervensi Gugatan PDIP di PTUN

Tim Hukum PDIP diketahui menggugat KPU karena diduga melakukan perbuatan melawan hukum atas penerimaan pendaftaran Gibran sebagai cawapres.

Baca Selengkapnya

PTUN Minta PDIP Perbaiki Gugatan terhadap KPU

14 jam lalu

PTUN Minta PDIP Perbaiki Gugatan terhadap KPU

PDIP mengajukan gugatan ke PTUN karena menganggap KPU melakukan perbuatan melawan hukum.

Baca Selengkapnya

Sidang Sengketa Pileg di MK: Ribuan Suara PPP dan PDIP Diklaim Berpindah ke Partai Lain

14 jam lalu

Sidang Sengketa Pileg di MK: Ribuan Suara PPP dan PDIP Diklaim Berpindah ke Partai Lain

PDIP dan PPP mengklaim ribuan suara pindah ke partai lain dalam sidang sengketa Pileg di MK hari ini.

Baca Selengkapnya

KPU Mengaku Bingung Soal Gugatan PDIP di PTUN: Belum Paham Mau Jawab Apa

15 jam lalu

KPU Mengaku Bingung Soal Gugatan PDIP di PTUN: Belum Paham Mau Jawab Apa

Kata KPU soal gugatan PDIP di PTUN

Baca Selengkapnya