Saat Hakim MK Minta Bambang Widjojanto Diam atau Keluar

Kuasa hukum Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 selaku pemohon Bambang Widjojanto (kanan) saat menanggapi Majelis Hakim terkait bukti milik BPN Prabowo - Sandi yang dihadirkan pada sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dan ahli di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2019. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat menegur ketua kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto lantaran terus berbicara dan memotong pembicaraan Arief dengan saksi. Arief bahkan berujar akan meminta Bambang keluar dari ruang sidang jika dia tidak diam.

Baca juga: Reaksi Hakim MK Saat Bambang Widjojanto Minta Tambah Jumlah Saksi

"Sudah Pak Bambang sekarang diam, saya akan dialog dengan dia. Kalau tidak setop Pak Bambang saya suruh keluar," kata Arief di ruang sidang MK, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2019.

Persoalan ini bermula saat Arief menanyai saksi kedua yang dihadirkan kuasa hukum Prabowo-Sandiaga, Idham. Saksi tersebut mengaku akan memberi keterangan ihwal empat hal, dua di antaranya Nomor Induk Kependudukan (NIK) rekayasa dan daftar pemilih tetap (DPT) di bawah umur.

Arief menanyai posisi saksi saat pemilihan presiden 2019. Saksi pun mengaku dia tidak terlibat dalam tim pemenangan pasangan calon 02. Dia mengaku berada di kampung.

Tonton juga: LIVE Sidang MK Mendengarkan Keterangan Saksi Pihak Prabowo-Sandi

Namun Arief heran saat saksi mengatakan akan memberi keterangan tentang DPT seluruh Indonesia. Arief juga mempertanyakan kembali saat saksi mengatakan mendapat data DPT itu dari DPP Partai Gerindra.

"Makanya saya tanya Anda persisnya apa di pemilu ini? Kalau Anda dari kampung mestinya yang Anda ketahui kan situasi di kampung itu bukan nasional kan," kata Arief.

Baca juga: Tudingan Kubu Prabowo - Sandiaga soal Sengketa Pilpres 2019 di Sidang MK

Bambang pun menginterupsi dialog Arief dengan saksi Idham. Dia meminta agar hakim mendengarkan terlebih dulu keterangan yang akan disampaikan saksinya.

"Majelis hakim mohon maaf, saya di kampung tapi saya bisa mengakses dunia dari kampung. Bapak sudah men-judge seakan-akan orang kampung tidak tahu apa-apa," kata Bambang.

Baca juga: MK Tolak Permintaan Kubu Prabowo Agar Saksi Dilindungi LPSK

Arief menjelaskan kepada Bambang Widjojanto bahwa bukan begitu yang dia maksudkan. Namun, Bambang terus protes dan menilai Arief seperti menekan saksi yang dia hadirkan.

"Saya mohon maaf Pak kalau dalam tekanan terus saya akan menolak. Saksi saya menurut saya ditekan oleh Bapak," kata mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ini.

"Bukan begitu. Sudah Pak Bambang sekarang diam, saya akan dialog dengan saudara saksi," kata Arief memungkasi perdebatan.






DPR Sebut Presiden Harus Terbitkan Kepres Penggantian Hakim Mahkamah Konstitusi

3 jam lalu

DPR Sebut Presiden Harus Terbitkan Kepres Penggantian Hakim Mahkamah Konstitusi

DPR ingin agar Presiden Jokowi menerbitkan Kepres penggantian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto.


Manuver Firli Bahuri Jegal Anies Baswedan, Forum Advokat Indonesia Minta Dewas KPK Tegas

1 hari lalu

Manuver Firli Bahuri Jegal Anies Baswedan, Forum Advokat Indonesia Minta Dewas KPK Tegas

Forum Advokat Indonesia menggelar Konferensi Pers Bersama, Senin, 3 Oktober 2022, perihal Formula E yang menyeret Anies Baswedan.


Jimly Asshiddiqie: Pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto Langgar Undang-Undang

3 hari lalu

Jimly Asshiddiqie: Pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto Langgar Undang-Undang

Jimly Asshiddiqie mengatakan DPR tidak punya wewenang untuk mencopot hakim konstitusi.


Setahun #BeraniJujurPecat, IM57+ Insitute dan AJI Jakarta Luncurkan Buku Kisah Pegawai KPK Korban TWK

3 hari lalu

Setahun #BeraniJujurPecat, IM57+ Insitute dan AJI Jakarta Luncurkan Buku Kisah Pegawai KPK Korban TWK

Peringatan setahun #BeraniJujurPecat, IM57+ Institute dan AJI Jakarta meluncurkan Buku "Perlawanan Sehormat-hormatnya". Siapa saja yang hadir?


Eks Komisioner KPK Bilang Ada Indikasi Kuat Anies Baswedan Ingin Dikriminalisasi

4 hari lalu

Eks Komisioner KPK Bilang Ada Indikasi Kuat Anies Baswedan Ingin Dikriminalisasi

KPK dikabarkan telah melakukan sejumlah gelar perkara untuk membahas kasus Formula E. Disebut-sebut menyasar Anies Baswedan.


MK Thailand Tolak Gugatan Oposisi, Prayuth Chan-ocha Kembali Jadi PM

4 hari lalu

MK Thailand Tolak Gugatan Oposisi, Prayuth Chan-ocha Kembali Jadi PM

Mahkamah Konstitusi Thailand memutuskan Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha tidak melanggar batas masa kerja delapan tahun di jabatan itu


Aktivis Nilai Putusan MK soal UU Minerba Perkokoh Kepentingan Oligarki Tambang

5 hari lalu

Aktivis Nilai Putusan MK soal UU Minerba Perkokoh Kepentingan Oligarki Tambang

Tim Advokasi UU Minerba menilai, hakim MK hanya menjadi corong pemerintah dan mengabaikan hak konstitusi rakyat.


Adnan Buyung Nasution dalam Kenangan Bambang Widjojanto: Seandainya Hari Ini ABN Masih Ada...

12 hari lalu

Adnan Buyung Nasution dalam Kenangan Bambang Widjojanto: Seandainya Hari Ini ABN Masih Ada...

Bambang Widjojanto ingat betul Adnan Buyung Nasution yang memberinya jalan di LBH dan YLBHI kemudian. Begini kesannya terhadap pendekar hukum itu.


Profil Johan Budi Inisiator Dewan Kolonel: Dari Jurnalis, Jubir KPK, Staf Khusus Presiden, Anggota DPR F-PDIP

12 hari lalu

Profil Johan Budi Inisiator Dewan Kolonel: Dari Jurnalis, Jubir KPK, Staf Khusus Presiden, Anggota DPR F-PDIP

Puan Maharani mendapat dukungan dari sekelompok Anggota DPR fraksi PDIP yang disebut Johan Budi sebagai Dewan Kolonel. Ini profil eks Jubir KPK.


MAKI akan Gugat Ke MK Supaya RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

18 hari lalu

MAKI akan Gugat Ke MK Supaya RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

Boyamin mengatakan RUU Perampasan Aset telah disusun sejak 2019. Namun DPR terkesan menolak mengesahkan RUU tersebut.