TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat Hukum Tata Negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Dr Johanes Tuba Helan, MHum, mengatakan sangat tidak etis jika partai politik (parpol) pendukung Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden (pilpres) bergabung dalam pemerintahan Joko Widodo alias Jokowi - Ma'ruf Amin. "Sangat tidak etis secara politik," kata Tuba Helan di Kupang, Senin, 29/7.
Dia mengemukakan hal itu menjawab pertanyaan seputar pertemuan Jokowi-Prabowo yang dilanjutkan dengan pertemuan Megawati-Prabowo. banyak yang menduga pertemuan itu membukakemungkinan adanya penambahan parpol baru dalam koalisi pendukung pemerintahan.
Menurut Johanes, pada Pilpres 2019, mereka bertarung untuk memperebutkan kekuasaan (presiden) dan saat ini sudah ada pemenang yakni Jokowi-Ma'ruf Amin.
Seharusnya, kata mantan Kepala Ombudsman Perwakilan NTT-NTB itu, pihak yang kalah menjadi oposan untuk mengontrol yang menang.
Mekanisme kontrol ini sangat penting, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan selama lima tahun ke depan, katanya. "Artinya, yang kalah terima saja kekalahan dan tetap sebagai oposan di luar pemerintahan, untuk mengawal jalannya pemerintahan," kata Johanes Tuba Helan.
ANTARA
