Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Reaksi Hakim MK Saat Bambang Widjojanto Minta Tambah Jumlah Saksi

image-gnews
Suasana sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa, 18 Juni 2019. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Suasana sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa, 18 Juni 2019. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua tim kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Bambang Widjojanto sempat mengajukan permintaan untuk menambah jumlah saksi kepada majelis hakim Mahkamah Konstitusi dalam persidangan kemarin, Selasa, 18 Juni 2019. Bambang beralasan jumlah saksi yang telah ditetapkan Mahkamah, yakni 15 saksi fakta dan dua ahli belum cukup bagi pihaknya selaku pemohon untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan.

Baca: MK Tolak Permintaan Kubu Prabowo Agar Saksi Dilindungi LPSK

"Mudah-mudahan kami diberikan keleluasaan untuk bisa membuktikan dalil-dalil kami dengan saksi-saksi yang proporsional," kata Bambang di ruang sidang MK, Jakarta, Selasa, 18 Juni 2019.

Hakim MK Suhartoyo mengatakan permintaan itu tak bisa dikabulkan dan jumlah saksi telah dibatasi. Suhartoyo juga menjelaskan bahwa dalam susunan alat bukti perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), termasuk pilpres, nomor satu di daftar alat bukti ialah surat, diikuti keterangan para pihak lalu baru saksi. Susunan ini berbeda dengan perkara pidana dan perdata.

Artinya, kata Suhartoyo, yang diutamakan ialah pembuktian alat bukti surat terlebih dulu, baru keterangan para pihak dan saksi. Dia mengatakan itu juga sebabnya majelis hakim tak pernah memotong keterangan para pihak.

"Kami mendengar sungguh dan tidak pernah memotong. Giliran saksi, kami kalau tidak membatasi, kami juga akan berhadapan pada situasi yang mungkin tidak bisa memeriksa saksi secara optimal," kata dia.

Baca juga: Adu Ayat Tim Prabowo vs Tim Jokowi di Mahkamah Konstitusi

Dalam paradigma pemeriksaan saksi ke depan, lanjut Suhartoyo, Mahkamah akan memeriksa saksi satu per satu. Dia mengatakan hakim MK ingin lebih menggali kualitas, bukan kuantitas kesaksian.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kuasa hukum Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 selaku pemohon Bambang Widjojanto (kanan) saat hadir pada sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa, 18 Juni 2019. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

Mendengar hal itu, Bambang mengatakan akan menyediakan saksi dalam persidangan berikutnya, yakni Rabu, 19 Juni 2019. Dia mengatakan ada sekitar 30 orang saksi dan 5 orang ahli. Bambang mengatakan akan melakukan seleksi, tetapi dia juga akan mengajukannya ke Mahkamah untuk minta pertimbangan.

"Kami sendiri akan melakukan seleksi, tapi yang sekarang sudah di tangan kami sekitar 30-an, dan jumlah saksi ahlinya tidak banyak, hanya sekitar lima. Tapi kami akan ajukan besok, mohon pertimbangan Mahkamah," kata dia.

Hakim MK Saldi Isra pun menegaskan soal jumlah saksi yang sudah ditetapkan Mahkamah. Dia meminta Bambang dan timnya melakukan seleksi sendiri terhadap 30 orang itu. Saldi juga meminta penentuan saksi itu tak dibebankan kepada majelis hakim.

Baca: Poin Bantahan Bawaslu Atas Gugatan Sengketa Pilpres Kubu Prabowo

"Pak Bambang yang menentukan mana dari 30 yang besok (Rabu) kami akan ambil sumpahnya. Jangan diberikan beban itu kepada Mahkamah untuk menentukan. Tentukan sendiri berdasarkan dalil-dalil permohonan dan yang paling penting bagi Mahkamah adalah kualitas kesaksian, bukan kuantitas," kata Saldi Isra.

Tonton juga: LIVE Sidang MK Mendengarkan Keterangan Saksi Pihak Prabowo-Sandi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Respons Calon Anggota DPD Sumbar soal MK Putuskan Pemungutan Suara Ulang

10 jam lalu

Calon anggota DPD RI daerah pemilihan Sumatera Barat (Sumbar) dengan perolehan suara terbanyak yakni 465.958 Cerint Iralloza Tasya saat diwawancarai di Padang. (ANTARA/Muhammad Zulfikar).
Respons Calon Anggota DPD Sumbar soal MK Putuskan Pemungutan Suara Ulang

MK memerintahkan KPU agar melakukan PSU anggota DPD di Sumatra Barat. Putusan MK ini menuai respons dari calon anggota DPD di Ranah Minang.


Politikus Senior Gerindra Permadi Satrio Wiwoho Meninggal Dunia

11 jam lalu

Politikus senior Partai Gerindra, Permadi Satria Wiwoho (tengah) didampingi penasehat hukumnya bersiap menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditkrimsus)  Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin 27 Mei 2019. Permadi diperiksa sebagai saksi terlapor oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Metro Jaya, terkait kasus penyebaran kebencian dan dugaan makar. ANTARA FOTO/Reno Esnir
Politikus Senior Gerindra Permadi Satrio Wiwoho Meninggal Dunia

Politikus senior Partai Gerindra Permadi Satrio Wiwoho meninggal pada Rabu, 12 Juni 2024. Permadi tutup usia di umur 84 tahun.


Prabowo Sebut Indonesia Siap Evakuasi 1.000 Pasien Korban Perang di Gaza

18 jam lalu

Menteri Pertahanan dan Presiden terpilih Prabowo Subianto  REUTERS/Edgar Su
Prabowo Sebut Indonesia Siap Evakuasi 1.000 Pasien Korban Perang di Gaza

Menhan Prabowo mengatakan Indonesia siap mengevakuasi para korban perang di Gaza, Palestina. Mereka akan dirawat di rumah sakit di Indonesia.


Simon Aloysius Mantiri dan Eks Kapolda Jateng Condro Kirono Komisaris di Pertamina, Keduanya Alumnus TKN Prabowo-Gibran

18 jam lalu

Kapolda Jawa Tengah Irjen Polisi Condro Kirono. Budi Purwanto
Simon Aloysius Mantiri dan Eks Kapolda Jateng Condro Kirono Komisaris di Pertamina, Keduanya Alumnus TKN Prabowo-Gibran

Simon Aloysius Mantiri dan mantan Kapolda Jateng Condro Kirono ditunjuk sebagai Komisaris Pertamina. Mereka TKN Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.


Rencana Kenaikan PPN 12 Persen, Sri Mulyani Serahkan Keputusan ke Pemerintahan Prabowo

20 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers disaksikan Ketua tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo - Gibran Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Ketua tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo - Gibran Ahmad Muzani usai melakukan pertemuan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 31 Mei 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani menerima kunjungan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Presiden dan Wakil Presiden terpilih,Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu membahas transisi pemerintahan dan RAPBN 2025. TEMPO/M Taufan Rengganis
Rencana Kenaikan PPN 12 Persen, Sri Mulyani Serahkan Keputusan ke Pemerintahan Prabowo

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kenaikan PPN 12 persen tahun depan diserahkan kepada pemerintahan Prabowo-Gibran.


Simon Aloysius Mantiri Gantikan Ahok Jadi Komisaris Utama Pertamina, Dia Wakil Bendahara TKN Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Simon Aloysius Mantiri. Instagram
Simon Aloysius Mantiri Gantikan Ahok Jadi Komisaris Utama Pertamina, Dia Wakil Bendahara TKN Prabowo-Gibran

Simon Aloysius Mantiri berperan penting dalam kemenangan Prabowo-Gibran saat Pilpres 2024 lalu. Ia gantikan Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina.


Profil Condro Kirono, Jenderal Polri Sekaligus Anggota TKN Prabowo yang Jadi Komisaris Pertamina

1 hari lalu

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo (tengah) diapit oleh para pejabat yang baru menandatangani SK penjunjukkan sebagai Komisaris dan Direksi PT Pertamina (Persero). Dari kiri-kanan: Budi Gunadi Sadikin, Emma Sri Martini, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Komjen Pol Condro Kirono. Penunjukan Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina sebelumnya diumumkan Menteri BUMN Erick Thohir pada Sabtu, 23 November 2019.Foto: Istimewa
Profil Condro Kirono, Jenderal Polri Sekaligus Anggota TKN Prabowo yang Jadi Komisaris Pertamina

Condro Kirono merupakan purnawirawan Polri dengan pangkat terakhir sebagai Komisaris Jenderal.


Respons KPU soal MK Kabulkan 44 Perkara PHPU Pileg 2024

1 hari lalu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Kholik saat jeda istirahat rekapitulasi suara nasional dan luar negeri di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, 1 Maret 2024 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Respons KPU soal MK Kabulkan 44 Perkara PHPU Pileg 2024

KPU menanggapi putusan MK yang mengabulkan 44 gugatan dari 297 perkara PHPU Pileg 2024. KPU mengatakan bakal melakukan ini.


Momen Prabowo Bertemu Raja Yordania, Dapat Ucapan Selamat dan Sampaikan Salam dari Jokowi

1 hari lalu

Menteri Pertahanan dan Presiden terpilih Prabowo Subianto berbicara dalam Dialog Shangri-La di Singapura 1 Juni 2024. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengatakan bahwa Indonesia bersedia mengirimkan pasukan penjaga perdamaian untuk menegakkan gencatan senjata di Gaza jika diperlukan. REUTERS/Edgar Su
Momen Prabowo Bertemu Raja Yordania, Dapat Ucapan Selamat dan Sampaikan Salam dari Jokowi

Prabowo bertemu kawan lamanya, Raja Yordania Abdullah II bin Al-Hussein di Amman, Yordania pada Senin, 10 Juni 2024. Prabowo ikuti KTT soal Gaza.


Jokowi Klaim Masa Transisi IKN jadi Alasan Upacara 17 Agustus Digelar Hybrid

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana meninjau kegiatan Posyandu Integrasi RW02, Cipete Utara, Jakarta,  Selasa 11 Juni 2024. Presiden yang ditemani Ibu Negara Iriana Jokowi meninjau upaya pencegahan stunting. Menurut WHO (2015), stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. TEMPO/Subekti.
Jokowi Klaim Masa Transisi IKN jadi Alasan Upacara 17 Agustus Digelar Hybrid

Presiden Jokowi menekankan bahwa upacara di IKN secara penuh bisa digelar tahun depan. Setelah ada surat keputusan presiden mengenai perpindahan Ibu Kota Negara.