TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) resmi meregistrasi perkara sengketa Pilpres yang diajukan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo - Sandiaga Uno ke dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BPRK). Registrasi yang ditandai dengan terbitnya Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) dengan nomor registrasi bertanggal 11 Juni 2019 itu dibuat dan ditandatangani secara digital oleh Panitera Muhidin.
"Berdasarkan peraturan MK Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden, pemeriksaan akan dilaksanakan tiga hari setelah Permohonan Pemohon dicatat dalam BRPK." MK menyampaikannya dalam keterangan tertulis pada Rabu, 12 Juni 2019.
Baca juga: Prabowo dan Sandiaga Meminta Pendukungnya Tak Usah Demo di MK
Sidang pemeriksaan pendahuluan dijadwalkan Jumat, 14 Juni 2019 mulai pukul 09.00 di Ruang Sidang Pleno lantai 2 Gedung MK, Jakarta. Agendanya mendengarkan permohonan Pemohon. Sebelumnya, MK juga telah mengirimkan salinan permohonan Pemohon yang telah diregistrasi kepada KPU, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, dan Bawaslu.
Tim Kuasa Hukum Prabowo - Sandiaga Uno yang dipimpin Bambang Widjojanto mendaftarkan permohonan sengketa Pilpres 2019 ke MK pada Jumat, 25 Mei 2019. Permohonannya kepada MK antara lain adalah menyatakan batal dan tidak sah Keputusan KPU tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden, Anggota DPRD, DPD tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Nasional di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.
Baca juga: Sidang MK, Tim Hukum Jokowi Persoalkan Status Bambang Widjojanto
Dalam berkas sengketa pilpres, Prabowo - Sandiaga juga memohon agar MK mendiskualifikasi dan menyatakan capres Jokowi dan Ma'ruf Amin terbukti melakukan pelanggaran dan kecurangan pemilu secara terstruktur, sistematis dan masif. Selain itu, keduanya juga memohon untuk ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode tahun 2019-2024.
Mengenai permohonan mengenai KPU, Prabowo - Sandiaga memerintahkan KPU melaksanakan pemungutan suara ulang secara jujur dan adil di seluruh wilayah Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22e ayat 1 UUD 1945. "Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)."
HALIDA BUNGA FISANDRA
