TEMPO.CO, Jakarta-Calon wakil presiden 02 Sandiaga Uno meminta para pendukungnya tak usah menggelar demonstrasi saat persidangan sengketa hasil pemilihan presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi. Sandiaga telah mendiskusikan perihal ini dengan Prabowo Subianto lantaran banyaknya pendukung mereka yang bertanya.
"Saya sampaikan, harapan kami bagi pendukung tinggal di rumah tidak perlu berbondong-bondong datang ke MK," kata Sandiaga di depan rumah Prabowo, Jalan Kertanegara Nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa malam, 11 Juni 2019.
Baca Juga: BPN Klaim Sudah Siapkan Bukti Kejutan di Sidang MK
Sandiaga mengajak para pendukungnya untuk percaya kepada proses hukum yang tengah ditempuh. Dia mengatakan langkah menggugat hasil pilpres itu sudah dikalkulasi secara matang. Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini juga mengaku ingin menjaga suasana sejuk dan damai setelah Idul Fitri. "Kami yakini tahapan konstitusi adalah tahapan dalam koridor hukum. Ikuti apa yang jadi pilihan Pak Prabowo, ikuti proses hukum ini," ujarnya.
Sandiaga mengaku sudah berdiskusi dengan Prabowo selama sekitar 90 menit sekembalinya berlibur dari Amerika Serikat. Dia mendiskusikan sejumlah hal, di antaranya persiapan sidang perdana gugatan sengketa hasil pilpres di MK pada Jumat mendatang, 14 Juni 2019.
Sandiaga menambahkan, Prabowo juga akan menyampaikan imbauan serupa kepada para pendukungnya. "Pak Prabowo akan sampaikan secara langsung statement kepada masyarakat, harapannya agar tetap mempercayai proses MK dan tidak perlu berbondong-bondong turun ke jalan. Tapi doakan dari rumah," ucapnya.
Simak Juga: Ketua MK Jamin Para Hakim Netral Tangani Gugatan Pilpres
Sebelumnya, anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Fadli Zon, menyampaikan hal berbeda. Fadli berujar BPN tak akan menganjurkan atau melarang pendukung menggelar demonstrasi di MK.
"Bahwasannya masyarakat ingin mendukung saya kira wajar, kan dulu (gugatan sengketa pilpres 2014 di MK) juga demikian. Yang penting koridornya tetap dijaga," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2019.
