Kritik 3 Kartu Sakti Jokowi: Bebani Anggaran - Salah Sasaran

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo menyapa pendukung ketika kampanye terbuka saat turunnya hujan deras di Lapangan Dukuh salam, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Kamis 4 April 2019. Dalam kampanye, Jokowi menyampaikan program Kartu Sembako, Kartu Prakerja dan Kartu KIP Kuliah serta memenangkan pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin pada pilpres 17 April mendatang. ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah

    Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo menyapa pendukung ketika kampanye terbuka saat turunnya hujan deras di Lapangan Dukuh salam, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Kamis 4 April 2019. Dalam kampanye, Jokowi menyampaikan program Kartu Sembako, Kartu Prakerja dan Kartu KIP Kuliah serta memenangkan pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin pada pilpres 17 April mendatang. ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Pada perhelatan Konvensi Rakyat bertajuk Optimisme Indonesia Maju di Sentul, Februari 2019, calon presiden 01, Joko Widodo atau Jokowi, memperkenalkan tiga kartu baru. Ketiga kartu itu adalah Kartu Indonesia Pintar atau KIP kuliah, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Pra Kerja.

    Baca: Indo Barometer: Mayoritas Pemilih Tak Kenal 3 Kartu Sakti Jokowi

    Hasil survei lembaga Indo Barometer yang dirilis pada Selasa, 2 April 2019 menyatakan program tiga kartu sakti calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo atau Jokowi belum dikenal luas oleh publik. 

    Setelah dirilis, selain apresiasi, kartu-kartu ini juga mendapat terpaan kritik. Bukan hanya dari kubu oposisi, tetapi di dalam kubunya sendiri, dan pengamat ekonomi serta pendidikan, turut melayangkan kritik.

    Berikut kritik-kritik terhadap tiga kartu baru Jokowi:

    1. Jusuf Kalla: Kartu Pra Kerja Tidak Cocok di Indonesia

    Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK, mengatakan kebijakan memberikan tunjangan untuk pengangguran cocok diberikan untuk negara maju dengan jumlah penduduk sedikit. Bila diterapkan di Indonesia, menurut JK, kebijakan itu perlu dikaji lagi.

    Baca: Mengenal 3 Kartu yang Jadi Andalan Jokowi di Pilpres 2019

    Menurut dia, untuk memberikan tunjangan kepada pengangguran memerlukan dana tidak sedikit. Akibatnya pemerintah harus menghitung lagi anggaran yang dimiliki supaya tidak membebani APBN.

    "Kalau negara seperti Indonesia, (dengan) anggaran tidak terlalu besar dan penduduk banyak, tentu harus dihitung. Itu butuh anggaran yang besar, dan kalau sudah ada anggarannya baru kita bisa bicara. Kalau belum ada anggarannya, tentu belum bisa dilaksanakan," katanya.

    2. Juru bicara BPN, Nizar Zahro: Kartu Pra Kerja Tambah Utang

    Juru bicara Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo - Sandiaga Uno, Nizar Zahro menilai program kartu prakerja yang akan dirilis Joko Widodo berpotensi membebani keuangan negara. Menurut Nizar, program capres inkumben ini justru akan menambah utang.

    Simak juga: Berkampanye di Ngawi, Jokowi Kenalkan Tiga Kartu Sakti

    "Untuk gaji guru saja kita utang, masa Pak Jokowi mau tambah utang baru untuk gaji pengangguran?" Nizar mengkritik dalam keterangan tertulisnya pada Selasa petang, 5 Maret 2019. Ia menuding program Kartu Pra-kerja Jokowi akan menambah beban senilai Rp 7 triliun.

    Angka itu, kata dia, dihitung dari jumlah pengangguran dikalikan dengan nominal rencana gaji yang akan diberikan pemerintah. Nizar kemudian menunjukkan jumlah pengangguran menurut Data Tingkat Pengangguran Terbuka Badan Pusat Statistik ialah 7 juta jiwa. Sedangkan gaji yang akan diberikan rata-rata Rp 1 juta.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Menunggu Dobrakan Ahok di Pertamina

    Basuki Tjahaja Purnama akan menempati posisi strategis di Pertamina. Ahok diperkirakan akan menghadapi banyak masalah yang di BUMN itu.