Kritik 3 Kartu Sakti Jokowi: Bebani Anggaran - Salah Sasaran

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo menyapa pendukung ketika kampanye terbuka saat turunnya hujan deras di Lapangan Dukuh salam, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Kamis 4 April 2019. Dalam kampanye, Jokowi menyampaikan program Kartu Sembako, Kartu Prakerja dan Kartu KIP Kuliah serta memenangkan pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin pada pilpres 17 April mendatang. ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah

    Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo menyapa pendukung ketika kampanye terbuka saat turunnya hujan deras di Lapangan Dukuh salam, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Kamis 4 April 2019. Dalam kampanye, Jokowi menyampaikan program Kartu Sembako, Kartu Prakerja dan Kartu KIP Kuliah serta memenangkan pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin pada pilpres 17 April mendatang. ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah

    3. Rizal Ramli: Tiga Kartu Jokowi Bukan Solusi Komprehensif

    Mantan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli mengkritik program bantuan sosial yang jadi salah satu andalan calon presiden nomor 01 Joko Widodo atau Jokowi dalam bentuk 3 kartu. Rizal menilai pembagian kartu tersebut adalah solusi yang tidak komprehensif.

    Simak: Soal Kartu Pra Kerja, Kubu Jokowi Jelaskan 8 Poin

    "Rencana bagi-bagi kartu pemerintahan Widodo adalah solusi recehan, yang tidak menyelesaikan masalah secara komprehensif," dikutip dari cuitan melalui akun Twitternya @RamliRizal, Rabu, 20 Maret 2019.

    Lebih jauh Rizal menilai adanya kartu-kartu itu hanya menawarkan solusi sesaat dan bukan permanen. "Bagaikan jualan permen lolypop, hanya pemanis yang menggiurkan, tetapi tidak mampu menyelesaikan kemunduran kita dalam pendidikan, kesehatan, lapangan kerja," tuturnya.

    4. Pengamat Pendidikan: Ketimbang KIP Kuliah, Jokowi Disarankan Perbaiki Bidik Misi

    Pengamat pendidikan dari Universitas Paramadina, Muhammad Abduhzen, menilai pemerintah sebaiknya memperbaiki program beasiswa yang sudah ada saat ini, yaitu Bidik Misi, ketimbang membuat program serupa melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.

    Simak juga: Aksi Keluarkan KTP, Sandiaga Sindir Banyaknya Kartu Jokowi

    Menurut Abduhzen, program Bidik Misi yang telah berjalan beberapa tahun silam itu sebaiknya dievaluasi daripada pemerintah terus mengeluarkan program dadakan dan banyak variasi. Malahan, ia menyebut, masih ada alternatif lain untuk memperluas akses ke Perguruan Tinggi, misalnya dengan menurunkan tarif uang kuliah bagi mahasiswa.

    "Saya pikir sebaiknya Bidik Misi itu bisa diperluas dan diefektifkan," kata dia melalui pesan singkat kepada Tempo, Kamis, 14 Maret 2019.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Baru E - Commerce yang Tertuang dalam PP PMSE

    Pemerintah resmi menerbitkan regulasi tentang e-commerce yang tertuang dalam PP PMSE. Apa yang penting dalam aturan baru tersebut?