Nama Cawapres Jokowi Sudah di Kantong, Ini Alasan Belum Diumumkan

Presiden Jokowi duduk bersama Ketua MUI Ma'ruf Amin dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam acara Dzikir dan Doa Bersama untuk Bangsa di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 1 Agustus 2018. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan atau PPP Arsul Sani mengatakan sebenarnya sudah ada nama calon wakil presiden atau cawapres Jokowi untuk pemilihan presiden (pilpres) 2019. Namun, menurut Arsul, ada dua alasan nama itu belum disampaikan kepada publik.

"Pertama, ya memang secara strategi politik tidak ada urgensinya juga disampaikan sekarang," kata Arsul kepada Tempo, Sabtu, 4 Agustus 2018.

Baca:
ISNU Dukung Romy PPP Cawapres Jokowi untuk Pilpres 2019

Ini Perbedaan Kriteria Cawapres Jokowi dan Prabowo

Alasan kedua, menurut dia, masih ada kemungkinan cawapres berubah akibat perubahan konfigurasi politik di luar koalisi. Arsul mencontohkan, perubahan konfigurasi politik yang dia maksud adalah adanya partai yang baru bergabung dengan koalisi atau terbentuknya poros ketiga. "Cawapres itu bisa berubah namanya jika misalnya konfigurasi politik di luar koalisi berubah."

Arsul tak menampik adanya partai yang akan bergabung dapat mempengaruhi konstelasi di dalam koalisi. Kendati begitu, dia tak memastikan seberapa besar partai yang baru merapat itu dapat memengaruhi koalisi. "Tentu ada pengaruhnya, tapi sulit dikuantifikasi besaran pengaruhnya. Dinamika di luar koalisi itu hanya salah satu faktor."

Baca: Besok Malam Sekjen Partai Pro Jokowi Kumpul. Apa Agendanya...

Arsul menambahkan, para ketua umum partai pendukung yang ada saat ini telah sepakat menyerahkan keputusan mengenai cawapres kepada Jokowi. "Yang tersisa, ya, tinggal ikhtiar parpol yang memang mendesakkan satu nama (cawapres), tapi seberapa besar itu sebagai bentuk bargain maka sulit diukur," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy mengatakan sudah ada keputusan mengenai cawapres Jokowi pada pilpres 2019 dalam pertemuan Jokowi dan para ketua umum di Istana Bogor pada Senin, 23 Juli lalu. "Beliau tinggal mengumumkan saja," ujarnya, Jumat, 3 Agustus 2018.

Simak: PAN Gelar Rakernas Pekan Depan Bahas Arah ...

BUDIARTI UTAMI PUTRI | DEWI NURITA






Korban Jiwa Gempa Cianjur Bertambah Lagi, Total Sudah 329 Orang

41 menit lalu

Korban Jiwa Gempa Cianjur Bertambah Lagi, Total Sudah 329 Orang

Satu jenazah korban jiwa Gempa Cianjur kembali ditemukan. Sebelas orang masih dinyatakan hilang.


Uji Kelayakan Calon Panglima TNI Digelar Besok, Komisi Pertahanan Bakal Berkunjung ke Rumah KSAL

2 jam lalu

Uji Kelayakan Calon Panglima TNI Digelar Besok, Komisi Pertahanan Bakal Berkunjung ke Rumah KSAL

Uji kelayakan calon Panglima TNI akan diisi dengan acara kunjungan ke rumah KSAL Laksamana Yudo Margono.


Perintah Jokowi ke Menteri ATR/BPN: Jangan Beri Ampun Mafia Tanah

3 jam lalu

Perintah Jokowi ke Menteri ATR/BPN: Jangan Beri Ampun Mafia Tanah

Jokowi menyebut Hadi merupakan mantan Panglima TNI, sehingga ia berharap ada ketegasan terhadap para mafia tanah sehingga masyarakat merasa aman.


Jokowi Klaim Selesaikan Konflik Pertanahan Suku Anak Dalam yang Sudah Berjalan 35 Tahun

3 jam lalu

Jokowi Klaim Selesaikan Konflik Pertanahan Suku Anak Dalam yang Sudah Berjalan 35 Tahun

Jokowi menyebut persoalan suku yang berdiam di hutan Jambi itu bisa selesai karena Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto turun ke lapangan.


Jokowi Salurkan Ganti Rugi Rumah Korban Gempa Cianjur Senin Pekan Depan

6 jam lalu

Jokowi Salurkan Ganti Rugi Rumah Korban Gempa Cianjur Senin Pekan Depan

Jokowi akan menyerahkan secara langsung uang ganti rugi kepada korban Gempa Cianjur yang rumahnya rusak.


Menteri Suharso Bantah Revisi UU IKN karena Ada Kecacatan

6 jam lalu

Menteri Suharso Bantah Revisi UU IKN karena Ada Kecacatan

Suharso Monoarfa mengaku jika UU IKN tetap berjalan tanpa revisi, maka akan ada aturan turunannya yang bertabrakan dengan UU lain.


UU IKN Ingin Direvisi Pemerintah untuk Akomodasi Keinginan Investor soal Lahan

7 jam lalu

UU IKN Ingin Direvisi Pemerintah untuk Akomodasi Keinginan Investor soal Lahan

Kata Suharso, jika UU IKN tetap berjalan tanpa revisi, maka akan ada aturan turunannya yang bertabrakan dengan UU lain.


Terkini Bisnis: Demo Kenaikan UMP DKI hingga 7 Desember, Jokowi Beberkan Fokus APBN 2023

8 jam lalu

Terkini Bisnis: Demo Kenaikan UMP DKI hingga 7 Desember, Jokowi Beberkan Fokus APBN 2023

Berita terkini bisnis pada siang ini dimulai dari buruh menggelar demo menolak kenaikan UMP DKI Jakarta hingga pekan depan.


Prabowo Bercanda Rambut Putih, Menteri dari Nasdem Tertawa Terbahak-bahak

8 jam lalu

Prabowo Bercanda Rambut Putih, Menteri dari Nasdem Tertawa Terbahak-bahak

Johnny membenarkan adanya obrolan rambut putih dengan Prabowo itu. Ia menyebut rambut putih itu sebagai sebuah candaan antar menteri.


6 Fokus Jokowi untuk APBN 2023, dari Penguatan SDM hingga Infrastruktur

9 jam lalu

6 Fokus Jokowi untuk APBN 2023, dari Penguatan SDM hingga Infrastruktur

Besaran APBN 2023 sebesar Rp3.061,2 triliun; dengan defisit Rp598,2 triliun atau 2,84 persen.