TEMPO.CO, Jakarta-Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menyatakan pendapatnya ihwal kemungkinan adanya partai eks koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang bergabung ke koalisi Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Jika koalisi Jokowi berniat membuka pintu untuk partai baru, Arsul berpendapat cukup satu partai saja yang diberi kesempatan.

Arsul mengatakan, sistem pemerintahan juga memerlukan pengawasan dari partai-partai yang berada di luar pemerintahan. Bergabungnya partai-partai ke koalisi pemerintah dikhawatirkan akan melemahkan fungsi check and balances di parlemen.

Baca Juga: Terkait Jatah Menteri, PPP Serahkan Sepenuhnya Pada Jokowi

"Menurut PPP kalau pun ingin bertambah ya paling banyak satu gitu supaya check and balance-nya di parlemen itu suaranya masih nyaring," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 2 Juli 2019.

Wacana bergabungnya partai-partai eks pengusung Prabowo-Sandiaga menguat setelah pemilihan presiden 2019. Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional diprediksi bakal merapat ke koalisi pemerintah. Namun belakangan justru Partai Gerindra yang disebut-sebut menjadi prioritas untuk bergabung ke koalisi Jokowi.

Arsul merupakan salah satu yang berpandangan Gerindra perlu diutamakan. Namun, dia mengakui partai-partai lain memiliki pandangan lain. Ada pula partai yang berpendapat tak perlu menambah anggota koalisi.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf ini pun berujar wacana bergabungnya partai baru bakal dimusyawarahkan oleh Jokowi bersama pimpinan partai koalisi. "Kalau karakteristik di partai-partai KIK (Koalisi Indonesia Kerja) ini kan semua musyawarah, tidak ngotot," ujar Arsul.

Simak Juga: PPP Harap Prabowo - Sandiaga Tetap Berkontribusi untuk Bangsa

Hingga saat ini baru Partai Keadilan Sejahtera yang mengisyaratkan akan menjadi oposisi. Partai Demokrat dan PAN belum menyatakan sikap kendati mengisyaratkan ingin bergabung ke pemerintah. PAN akan menentukan sikap melalui rapat kerja nasional, sedangkan Demokrat akan membahasnya melalui rapat majelis tinggi.

Keputusan Gerindra secara mutlak berada di tangan Prabowo Subianto selaku Ketua Umum. Namun sejumlah politikus Gerindra menyatakan keinginan tetap menjadi oposisi. Mereka juga mengatakan Prabowo akan mendengarkan aspirasi kader dan para pendukungnya sebelum mengambil keputusan.