Kuasa Hukum Kubu Prabowo Tuding Saksi Jokowi Menyembunyikan Fakta

Jumat, 21 Juni 2019 20:33 WIB

Saksi fakta yang dihadirkan oleh Kuasa Hukum pihak terkait, Anas Nashikin saat memberikan kesaksiannya terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat, 21 Juni 2019. Kuasa Hukum termohon menghadirkan dua saksi Fakta dan dua saksi ahli pada sidang lanjutan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi saksi fakta dan ahli. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta-Ketua tim kuasa hukum kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto, menilai saksi fakta yang dihadirkan kuasa hukum Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Anas Nashikin, banyak menyembunyikan fakta. Bambang menganggap hal-hal yang disembunyikan itu membuat pihak Jokowi-Ma'ruf sulit membantah keterangan saksi Hairul Anas Suaidi yang dia hadirkan sebelumnya.

"Kalau mau disimpulkan saksi-saksi fakta itu banyak menyimpan berbagai hal yang disembunyikan, yang tidak dibuka, dan itu sebenarnya menempatkan kesulitan pihak terkait meng-counter kesaksian saksi kami," kata Bambang di gedung MK, Jakarta, Jumat, 21 Juni 2019.

Baca Juga: Saksi Ahli Jokowi Tantang Kubu Prabowo Hadirkan SBY di Sidang MK

Bambang menuturkan Anas Nashikin tak secara terbuka dan langsung menyampaikan kejadian yang sebenarnya dalam pelatihan saksi yang diselenggarakan Direktorat Saksi Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf di Hotel El Royale Kelapa Gading, Jakarta Utara pada 20-21 Februari 2019.

Misalnya, Anas awalnya tak mengatakan Jokowi hadir dalam acara itu. Saat akhirnya mengakui kehadiran Jokowi, dia juga menyebut Jokowi sebagai senior, bukan presiden. Begitu pula saat bersaksi tentang kehadiran Ganjar. Bambang menilai aneh Anas mengatakan Ganjar diundang bukan sebagai Gubernur Jawa Tengah, melainkan politikus senior.

"Seolah-olah kalau pejabat negara lagi bekerja dan dipanggil masuk ke acara seperti itu, dia bukan pejabat negara tapi senior," kata mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ini.

Bambang juga menyoal saksi Anas yang tak menjelaskan pernyataan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam pelatihan itu yang disebut Hairul membahas tentang pro-khilafah, Islam radikal, dan esktremisme.

"Dia tidak mampu menjelaskan dengan alasan saya tidak ada di ruangan. Kalau begitu caranya untuk apa dihadirkan ke sini? Dia ingin katakan kecurangan bagian dari demokrasi, dia gagal menjelaskan itu. Kalau menurut saya dia gagal itu," ucap Bambang.

Simak Juga: Netizen Pertanyakan Saksi Prabowo soal Jalan Juwangi Tak Beraspal

Bambang juga memberikan penilaian yang sama ihwal keterangan saksi lainnya dari pihak Jokowi, Candra Irawan. Candra awalnya mengatakan tak ada keberatan dari saksi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi saat proses rekapitulasi nasional di Komisi Pemilihan Umum.

Namun saat dielaborasi, dia mengaku mendengar apa isi keberatan itu. "Kalau saksi pertama kan ingin menjelaskan keberatan-keberatan yang dilakukan BPN pada saat rekap, tapi keberatan-keberatan yang dia dengar. Padahal keberatan dituliskan," ucapnya.

Berita terkait

Presiden Jokowi Dorong Hilirisasi untuk Stabilkan Harga Jagung

5 menit lalu

Presiden Jokowi Dorong Hilirisasi untuk Stabilkan Harga Jagung

Harga Jagung di tingkat petani anjlok saat panen raya. Presiden Jokowi mendorong hilirisasi untuk menstabilkan harga.

Baca Selengkapnya

Diperpanjang hingga 2061, Ini Kronologi Kontrak Freeport di Indonesia

10 jam lalu

Diperpanjang hingga 2061, Ini Kronologi Kontrak Freeport di Indonesia

Pemerintah memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia hingga 2061 setelah kontrak mereka berakhir pada 2041 dengan kompensasi penambahan saham 61%

Baca Selengkapnya

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

10 jam lalu

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

Gibran mengaku telah memiliki roadmap untuk partai politik yang dipilihnya setelah tak bergabung lagi dengan PDIP.

Baca Selengkapnya

Apple dan Microsoft Bilang ke Jokowi Mau Investasi di Indonesia, Ahli ICT Beri Catatan Ini

12 jam lalu

Apple dan Microsoft Bilang ke Jokowi Mau Investasi di Indonesia, Ahli ICT Beri Catatan Ini

Ahli ini menyatakan tak anti investasi asing, termasuk yang dijanjikan datang dari Apple dan Microsoft.

Baca Selengkapnya

Kontrak Freeport Diperpanjang hingga 2061, Bahlil: Kita Kembalikan Milik Orang Indonesia

13 jam lalu

Kontrak Freeport Diperpanjang hingga 2061, Bahlil: Kita Kembalikan Milik Orang Indonesia

Pemerintah bakal memperpanjang kontrak PT Freeport hingga 2061. Menteri Bahlil Lahadalia klaim Freeport sudah jadi perusahaan milik Indonesia.

Baca Selengkapnya

Panen Jagung di Sumbawa, Presiden Tekankan Pentingnya Jaga Keseimbangan Harga

14 jam lalu

Panen Jagung di Sumbawa, Presiden Tekankan Pentingnya Jaga Keseimbangan Harga

Presiden Joko Widodo, menekankan pentingnya menjaga keseimbangan harga baik ditingkat petani, pedagang maupun peternak

Baca Selengkapnya

Hardiknas 2024: Jokowi dan Nadiem Makarim Sampaikan Pesan Ini

14 jam lalu

Hardiknas 2024: Jokowi dan Nadiem Makarim Sampaikan Pesan Ini

Apa pesan Presiden Jokowi dan Mendikburistek Nadiem Makarim dalam peringatan Hardiknas 2024?

Baca Selengkapnya

Harga Jagung Anjlok karena Panen Raya, Jokowi: Kurang Baik untuk Petani

14 jam lalu

Harga Jagung Anjlok karena Panen Raya, Jokowi: Kurang Baik untuk Petani

Jokowi mengatakan panen raya jagung terjadi mulai dari Sumbawa Barat, Dompu, hingga Gorontalo.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Jokowi Resmikan Bendungan Tiuk Suntuk di NTB, Respons BTN Atas Dugaan Raibnya Uang Nasabah

15 jam lalu

Terkini Bisnis: Jokowi Resmikan Bendungan Tiuk Suntuk di NTB, Respons BTN Atas Dugaan Raibnya Uang Nasabah

Presiden Joko Widodo alias Jokowi meresmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Baca Selengkapnya

Kaesang Sebut Ayahnya Bakal Bantu Kampanye di Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI Lah

15 jam lalu

Kaesang Sebut Ayahnya Bakal Bantu Kampanye di Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI Lah

Presiden Joko Widodo alias Jokowi buka suara soal dirinya yang disebut akan membantu Partai Solidarits Indonesia (PSI) kampanye untuk Pilkada.

Baca Selengkapnya