Ketua Tim Hukum BPN, Bambang Widjojanto (kedua dari kiri) bersama Penanggung jawab Tim Hukum BPN Hashim Djojohadikusumo (ketiga dari kiri) dan anggota tim hukum Denny Indrayana (kiri) mendaftarkan gugatan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2019 di MK, Jakarta, Jumat, 24 Mei 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat
TEMPO.CO, Jakarta-Tim kuasa hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (Prabowo-Sandi) meminta Mahkamah Konstitusi menetapkan kliennya menang pemilihan presiden 2019 dengan perolehan suara sebesar 52 persen. Permintaan ini tertuang dalam berkas gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Nomor 1/PHPU.Pres-XVII/2019 yang diunggah di situs resmi mkri.go.id.
Dalam petitumnya, tim kuasa hukum Prabowo-Sandi menyatakan perolehan suara Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebesar 48 persen. Angka ini berbeda dengan penetapan rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum pada Selasa, 21 Mei lalu. Perhitungan KPU mencatat Jokowi-Ma'ruf meraih 55,50 persen, sedangkan Prabowo-Sandiaga 45,50 persen.
"(Soal perhitungan) akan dijelaskan di sidang," kata tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga, Denny Indrayana, melalui pesan singkat, Rabu, 12 Juni 2019.
Menurut tim kuasa hukum pasangan calon 02 ini, perolehan suara yang benar ialah 63.573.169 untuk Jokowi-Ma'ruf dan 68.650.239 atau 52 persen untuk Prabowo-Sandiaga. Sedangkan angka perhitungan KPU sebelumnya berturut-turut ialah 85.607.362 dan 68.650.239.
Tim kuasa hukum Prabowo menilai angka ini ditetapkan melalui cara-cara yang tidak benar, melawan hukum, atau setidak-tidaknya dengan disertai tindakan penyalahgunaan kekuasaan presiden inkumben Joko Widodo. Mereka menyebut kubu Jokowi-Ma'ruf melakukan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif.
Dalam berkas gugatan, tertulis bahwa angka itu diperoleh dari dokumen C1 yang dimiliki Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga. Dokumen itu juga dikoordinasikan dengan data dari relawan dan data C1 yang dimiliki Badan Pengawas Pemilu.
Selain petitum tersebut, ada 14 petitum lainnya dalam berkas gugatan perbaikan yang diajukan tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga. Jumlah ini lebih banyak ketimbang poin-poin petitum dalam berkas gugatan yang didaftarkan sebelumnya.
Beberapa poin petitum di antaranya mendiskualifikasi pasangan Jokowi-Ma'ruf, melakukan pemungutan suara ulang di sejumlah wilayah, meminta lembaga berwenang memberhentikan seluruh komisioner KPU, dan lainnya.
