PAN Mengakui Demokrat Tidak Sejalan dalam Koalisi Prabowo-Sandi

Reporter

Drajad Wibowo (kanan). TEMPO/Imam Sukamto
Drajad Wibowo (kanan). TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta-Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad Wibowo mengakui bahwa Partai Demokrat sudah tidak sejalan lagi dengan Koalisi Indonesia Adil dan Makmur atau partai-partai politik pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebagai calon presiden dan wakil presiden. "Harus diakui bahwa memang Demokrat saat ini tidak sejalan dengan koalisi Prabowo-Sandi. Dan sejauh ini tidak berpengaruh pada internal koalisi," kata Drajad di Jakarta, Sabtu, 8 Juni 2019.

Hal itu, menurut dia, terlihat dari sikap dan pernyataan elite Demokrat yang tidak sejalan dengan koalisi Prabowo-Sandi. Namun Drajad menilai sikap dan langkah politik Demokrat merupakan hak sepenuhnya partai tersebut dan PAN tidak bisa ikut campur.

Baca Juga: Gerindra Persilakan PAN dan Demokrat Tinggalkan Koalisi Prabowo

Dradjad berujar PAN sendiri masih tetap berada dalam Koalisi Adil Makmur. Jika ada pernyataan ataupun manuver politik yang dilakukan kader PAN seolah-olah partainya pindah koalisi, hal itu merupakan sikap pribadi

"Memang ada pernyataan maupun manuver politik yang dilakukan oleh individu dari DPP PAN, yang memberikan kesan seolah-olah kami pindah koalisi. Tapi sebagai organisasi, PAN tetap di koalisi Prabowo-Sandi sesuai keputusan Rakernas 2018," ujarnya.

Drajad menuturkan bahwa keputusan Rakernas PAN pada 2018 masih berlaku sampai saat ini karena belum ada Rakernas lagi yang memutuskan kebijakan politik lain. Dradjad pun melihat Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais bersama para ulama dan habaib masih tetap konsisten berjuang bersama Prabowo-Sandi.

"Soal PKS, sejauh yang saya tahu juga tetap di koalisi Prabowo-Sandi. Demikian juga dengan Partai Berkarya, saya rasa seperti itu posisinya," katanya.

Sebelumnya, politikus Partai Demokrat Andi Arief melalui akun Twitter mengungkit kembali peristiwa pemilihan cawapres Sandiaga Uno dan deklarasi capres-cawapres yang dinilainya tidak melibatkan Ketua Umum  Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Komandan Kogasma Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Partai Demokrat.

"Pasangan 02 deklarasi capres-cawapres tanpa melibatkan Partai Demokrat, SBY, dan AHY. Artinya, merasa kuat dan punya perhitungan sendiri untuk menang," kata Andi.

Simak Juga: TKN Siap Sambut Demokrat Gabung ke Koalisi Jokowi

Namun dia menilai dalam kenyataannya pasangan tersebut kalah, terpuruk, tetapi justru malah menyalahkan Partai Demokrat, SBY, dan AHY atau dinilainya "ngambek" pada kekuatan yang tidak dilibatkan.

Andi Arief kesal karena koalisi Prabowo-Sandiaga dan pendukungnya seolah-olah menyalahkan  Demokrat, SBY dan AHY. Padahal, menurut dia, Demokrat tidak pernah dilibatkan dan kerap diabaikan dalam Koalisi Indonesia Adil Makmur yang terdiri dari Gerindra-PKS, PAN, Demokrat, dan Partai Berkarya.








Posisi Terhormat Disiapkan PAN Jika Wiranto Bergabung, Ini profil Eks Ketua Umum Hanura

11 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberi ucapan selamat kepada Wiranto yang baru dilantik sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden di Istana Negara, Jakarta, 13 Desember 2019. Tempo/Subekti
Posisi Terhormat Disiapkan PAN Jika Wiranto Bergabung, Ini profil Eks Ketua Umum Hanura

Wiranto disebut akan bergabung dengan PAN, posisi strategis pun sudah disiapkan. Ini profil eks Panglima TNI dan mantan Ketua Umum Hanura.


NasDem Beda Pandangan dengan PKS dan Demokrat Soal Pengesahan UU Cipta Kerja

15 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyerahkan naskah pandangan pemerintah atas pengesahan Perppu Cipta Kerja kepada Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna ke-19 masa persidangan IV tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023. Paripurna DPR RI mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) menjadi undang-undang (UU). TEMPO/M Taufan Rengganis
NasDem Beda Pandangan dengan PKS dan Demokrat Soal Pengesahan UU Cipta Kerja

Meski berada dalam Koalisi Perubahan, Fraksi NasDem tidak ikut Fraksi PKS dan Demokrat menolak pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi UU. Kenapa?


PKS dan Demokrat Tolak Pengesahan Perpu Cipta Kerja Jadi Undang-Undang

1 hari lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani (kedua kanan), Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus (kedua kiri), Sufmi Dasco Ahmad (kiri) dan Rachmat Gobel (kanan) saat memimpin Rapat Paripurna ke-19 masa persidangan IV tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023. Paripurna DPR RI mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) menjadi undang-undang (UU). TEMPO/M Taufan Rengganis
PKS dan Demokrat Tolak Pengesahan Perpu Cipta Kerja Jadi Undang-Undang

Pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang diwarnai penolakan dari Fraksi PKS dan Demokrat. Mengapa?


AHY Sambangi Anies Baswedan: Tukar Pikiran soal Kemajuan Bangsa dan Negara

1 hari lalu

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY bertemu bakal calon presiden Anies Baswedan di kediamannya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa, 21 Maret 2023. Foto Istimewa
AHY Sambangi Anies Baswedan: Tukar Pikiran soal Kemajuan Bangsa dan Negara

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyambangi rumah bakal capres Anies Baswedan di kawasan Lebak Bulus


Tolak Pengesahan Perpu Cipta Kerja, Demokrat: Kegentingan Memaksa atau Kepentingan Penguasa?

1 hari lalu

Sejumlah anggota DPR RI saat mengikuti rapat Rapat Paripurna ke-17 masa persidangan III tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 16 November 2023. Rapat paripurna tersebut mendengarkan pidato Pimpinan DPR RI pada Penutupan Masa Persidangan III tahun Sidang 2022-2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Tolak Pengesahan Perpu Cipta Kerja, Demokrat: Kegentingan Memaksa atau Kepentingan Penguasa?

Rapat paripurna DPR mengesahkan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang. Dua fraksi menolak.


Tok! DPR Sahkan Perpu Cipta Kerja Jadi Undang-Undang

1 hari lalu

Sejumlah massa buruh melakukan aksi di depan Gedung DPR, Jakarta, Selasa, 28 Februari 2023. Dalam aksi tersebut mereka menolak pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja. TEMPO/M Taufan Rengganis
Tok! DPR Sahkan Perpu Cipta Kerja Jadi Undang-Undang

Pengesahan Perpu Cipta Kerja jadi undang-undang diwarnai walk out dari Fraksi PKS.


Kata Bamsoet dan Mahfud MD Soal Penundaan Pemilu, AHY: Apa Iya Ada Plt Presiden?

1 hari lalu

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberi hormat kepada kader Partai Demokrat saat akan menyampaikan pidato politiknya di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa, 14 Maret 2023. Dalam pidatonya AHY menyampaikan beberapa hal diantaranya ekonomi di Indonesia yang semakin sulit akibat tata kelola keuangan negara tidak dilakukan dengan baik serta isu penundaan pemilu 2024. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Kata Bamsoet dan Mahfud MD Soal Penundaan Pemilu, AHY: Apa Iya Ada Plt Presiden?

Putusan PN Jakarta Pusat kepada KPU untuk penundaan Pemilu 2024, mengundang diskursus. Apa kata Bamsoet, Mahfud MD, dan AHY?


Demokrat Vs PDIP Soal Ketua MK Anwar Usman Masih Adik Ipar Jokowi

1 hari lalu

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman memimpin jalannya sidang pengujian materiil UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan agenda pembacaan amar putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa 31 Januari 2023. Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menolak permohonan uji materiil Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait pernikahan beda agama yang diajukan pemohon Ramos Petege, seorang Katolik yang hendak menikahi seorang perempuan beragama Islam. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Demokrat Vs PDIP Soal Ketua MK Anwar Usman Masih Adik Ipar Jokowi

Demokrat berpesan agar Anwar Usman tidak manut kekuasaan. Sementara PDIP menegaskan tak akan ada konflik kepentingan, kendati Anwar masih ipar Jokowi.


Tudingan Kecurangan Pemilu di Era SBY, Demokrat Pertanyakan Kenapa Tak Dibawa ke Pengadilan

2 hari lalu

Logo Partai Demokrat
Tudingan Kecurangan Pemilu di Era SBY, Demokrat Pertanyakan Kenapa Tak Dibawa ke Pengadilan

Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan menanggapi tudingan perihal kecurangan dalam pelaksanaan pemilu era kepimpinan SBY


Politikus Demokrat Prediksi Deklarasi Koalisi Perubahan Tak akan Digelar Sebelum Ramadan

2 hari lalu

Bakal Calon Presiden yang diusung Partai Demokrat Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat menyapa kader dan simpatisan di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis, 2 Maret 2023. Partai Demokrat secara resmi memberikan dukungan kepada Anies Baswedan untuk maju sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Sebelumnya Anies Baswedan menghadiri rapat terbatas yang digelar Majelis Tinggi Partai Demokrat. TEMPO/M Taufan Rengganis
Politikus Demokrat Prediksi Deklarasi Koalisi Perubahan Tak akan Digelar Sebelum Ramadan

PKS memproyeksikan deklarasi Koalisi Perubahan bisa dilakukan sebelum Ramadan alias 23 Maret 2023.