TEMPO.CO, Jakarta - Calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin menyebut terbuka peluang bagi partai yang dulu berbeda haluan untuk bergabung ke koalisi Jokowi-Ma'ruf, termasuk bagi Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang belakangan bermanuver.

Baca Juga: Ma'ruf Amin Tegaskan Dirinya Bukan Karyawan dan Pejabat BUMN

"Kalau (mereka) bergabung itu mungkin, tapi kalau soal kabinet tetap urusan Pak Jokowi," ujar Ma'ruf Amin sambil tersenyum saat ditemui di kantor MUI, Jakarta pada Selasa, 11 Juni 2019.

Ma'ruf Amin juga memberi sinyal kemungkinan terbentuknya kabinet rekonsiliasi. "Tapi kita (upayakan) rekonsiliasi dulu. Bicara kabinet setelah itu."

Sebelumnya, Direktur Program Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Aria Bima juga menyebut kubu pasangan calon 01 Jokowi-Ma'ruf Amin berencana membentuk kabinet rekonsiliasi, jika nanti ditetapkan sebagai pemenang pemilihan presiden 2019.

"Menjadi kabinet rekonsiliatif itu perlu, karena kondisinya sekarang butuh kedamaian, keteduhan," ujar Aria Bima saat ditemui di Posko Cemara, Jakarta pada Senin, 11 Juni 2019.

Koalisi Jokowi saat ini, ujar Aria, tidak terbatas pada sembilan partai yang sudah bergabung saja. "Untuk koalisi, terhadap siapapun masih terbuka. Entah itu PAN, Demokrat, atau Gerindra masih sangat mempunyai peluang yang sama untuk berkoalisi dengan koalisi Jokowi-Ma'ruf," ujar Aria.

Kendati demikian, ujar dia, koalisi di pemerintahan yang akan datang tetap berharap adanya oposisi. "Untuk demokrasi yang lebih baik, oposisi harus ada," ujar politikus PDI Perjuangan ini.

Manuver-manuver politik pasca-penetepan hasil pemilu 2019 memang kencang. Ketua Kogasma Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sudah dua kali bertemu Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Sementara itu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan juga tampak mesra dalam berbagai pertemuan. Namun begitu, Aria menilai terlalu jauh jika pertemuan-pertemuan itu langsung ditafsirkan kepada arah koalisi.

"Pertemuan-pertemuan itu masih sebatas silahturahmi politik. Jangan terus kemudian dikalkulasi secara politik seolah-olah akan terjadi koalisi. Ini yang saya keberatan," ujar Aria.

Menurut Aria, kabinet rekonsiliasi perlu dibicarakan setelah pelantikan presiden terpilih pada 22 Oktober mendatang. "Kalau saat ini masih jauh, kami masih harus melewati masalah sengketa pemilu," ujar dia.