Menang di 14 Kecamatan, Prabowo Ungguli Jokowi di Medan

Senin, 13 Mei 2019 07:05 WIB

Warga Kampung Anti Hoax, Joho, Manahan, berfoto bersama pria bertopeng Capres nomor urut 01 dan 02, Jokowi serta Prabowo Subianto saat aksi Ruwatan Indonesia di Solo, Jawa Tengah, Rabu, 24 April 2019. ANTARA/Maulana Surya

TEMPO.CO, Jakarta - Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto - Sandiaga Uno memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019 di Kota Medan. Prabowo - Sandiaga meraup 54,34 persen suara berbanding 45,66 persen milik Jokowi - Ma’ruf Amin.

Baca: Jokowi - Ma'ruf Kalah di Madura, Timses Tetap Syukuran Menu Sate

Kepastian kemenangan Prabowo - Sandi setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan menyelesaikan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penghitungan Suara pada Ahad dinihari, 12 Mei 2019. “Paslon 02 meraih 645.209 suara. Sementara Paslon 01 mendapatkan 542.221 suara,” kata Ketua KPU Medan, Agussyah Damanik.

Dari 21 kecamatan di Medan, Prabowo - Sandiaga menang di 14 kecamatan. Seperti Kecamatan Medan Perjuangan dengan perolahan 29.538 suara/52,84 persen berbanding 26.361/47,16 persen, Medan Timur 32.050/50,88 berbanding 30.946/49,12, Medan Labuhan 37.014/59,75 persen berbanding 24.936/40,25 persen, Medan Tembung 43.798/60,53 persen berbanding 28.561/39,47, dan Medan Maimun 16.071/60 persen berbanding 10.716/40 persen.

Prabowo - Sandiaga juga unggul di Kecamatan Medan Marelan 54.320/72,10 persen berbanding 21.017/27,90 persen, Medan Belawan 28.334/58,09 persen berbanding 20.444/41,91 persen, Medan Amplas 39.680/63,52 persen berbanding 22.789/36,48 persen, Medan Area 38.196/ 3,3 persen berbanding 22.146/36,70 persen dan Medan Sunggal 34.152/54,45 persen berbanding 28.575/45,55 persen.

Advertising
Advertising

Baca juga: Prabowo Unggul di 11 Daerah Provinsi Riau

Empat kecamatan terakhir yang dimenangkan Prabowo - Sandiaga adalah Medan Deli 50.575/60,06 persen berbanding 33.629/39,94 persen, Medan Helvetia 40.346/50,79 persen berbanding 39.092/49,21 persen, Medan Denai 47.616/60,45 persen berbanding 31.156/39,55 persen serta Medan Johor 42.894/56,69 persen berbanding 32.771/43,31 persen.

Sedangkan Pasangan Jokowi - Ma’ruf hanya menang di tujuh kecamatan, yaitu Medan Petisah 24.486 / 64,87 persen berbanding 13.259 / 35,13 persen, Medan Polonia 15.251/54,52 persen berbanding 12.724/45,48 persen, Medan Baru 13.916/66,78 persen berbanding 6.922/33,22 persen, Medan Barat 23.242/51,19 persen berbanding 22.160/48,81 persen, Medan Tuntungan 34.237/72,88 persen berbanding 12.743/27,12 persen, Medan Kota 27.948/59,84 persen berbanding 18.756/40,16 persen, dan Medan Selayan 30.002/55,49 berbanding 24.061/44,51 persen.

Kemenangan Prabowo - Sandiaga setidaknya memperkecil selisih perolehan suara masing-masing calon presiden dan wakil presiden di Sumatera Utara. Musababnya, Medan bersama dua kabupaten lain yaitu Deliserdang dan Nias Selatan menjadi daerah yang belum menyelesaikan rekapitulasi suara hingga Rapat Pleno KPU Sumatera Utara ditunda pada Kamis, 9 Mei 2019 lalu.

Simak juga: Prabowo Unggul di Kota Bandung Setelah Disahkan KPU Jawa Barat

Dari 30 kabupaten dan kota yang sudah selesai direkapitulasi KPU Sumatera Utara hingga Kamis lalu, pasangan Jokowi - Ma’ruf telah memperoleh 2.820.084 suara atau 53,96 persen. Sedangkan pasangan Prabowo - Sandi baru meraih 2.406.364 suara atau 46,06 persen.

Berita terkait

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

17 menit lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Demokrat Wanti-wanti Jangan Ada Partai di Pemerintahan Prabowo tapi Terasa Oposisi

1 jam lalu

Demokrat Wanti-wanti Jangan Ada Partai di Pemerintahan Prabowo tapi Terasa Oposisi

Demokrat mewanti-wanti agar tak ada partai di pemerintahan rasa oposisi.

Baca Selengkapnya

Gerindra Ungkap Gelora Tak Tolak PKS Gabung ke Pemerintahan Prabowo-Gibran

2 jam lalu

Gerindra Ungkap Gelora Tak Tolak PKS Gabung ke Pemerintahan Prabowo-Gibran

Gerindra mengatakan Gelora tak tolak PKS gabung ke pemerintahan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Alasan PDIP Sebut Oposisi Perlu Ada dalam Pemerintahan

2 jam lalu

Alasan PDIP Sebut Oposisi Perlu Ada dalam Pemerintahan

PDIP menilai oposisi diperlukan dalam sistem pemerintahan.

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

3 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Respons Politikus PDIP soal Keinginan Prabowo Bentuk Presidential Club

12 jam lalu

Respons Politikus PDIP soal Keinginan Prabowo Bentuk Presidential Club

Politikus Senior PDIP, Andreas Hugo Pareira, merespons soal keinginan Prabowo Subianto yang membentuk presidential club atau klub kepresidenan.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

13 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

13 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Gagasan Presidential Club Prabowo Disebut Bisa Cegah Tumbuhnya Brutus di Sekeliling Presiden

13 jam lalu

Gagasan Presidential Club Prabowo Disebut Bisa Cegah Tumbuhnya Brutus di Sekeliling Presiden

Partai Demokrat menyoroti mimpi SBY setahun lalu yang serupa dengan keinginan Prabowo membuat presidential club.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

15 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya