Di Depan Jurnalis Asing, Prabowo Minta Sistem TI KPU Diaudit

Selasa, 7 Mei 2019 20:32 WIB

Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, melakukan salam hormat saat menghadiri Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional ketiga di Hotel Lorin, Sentul, Bogor, Rabu, 1 Mei 2019. Prabowo bertemu para Ulama dan tokoh Nasional untuk membahas agenda terkait adanya kecurangan di Pemilu serentak pada April lalu. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden Prabowo Subianto meminta agar sistem teknologi informasi Komisi Pemilihan Umum diaudit. Prabowo juga menyerukan agar kekeliruan input data hasil pemilihan presiden 2019 diperbaiki.

Baca: Prabowo Sebut Tak Akan Terima Hasil Pemilu Curang

"Yang kami minta adalah koreksi terhadap semua kekeliruan itu. Kami meminta ada audit IT. Sesederhana itu. Semua kesalahan input itu harus dibetulkan, itu yang kami minta," kata Prabowo di depan jurnalis media asing di rumahnya, Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Senin, 6 Mei 2019, dikutip dari The Straits Times.

Ketua Umum Partai Gerindra ini mengklaim, timnya menemukan adanya kesalahan input data di setidaknya 73 ribu tempat pemungutan suara (TPS). Prabowo juga membandingkan hasil hitung manual yang ditampilkan Sistem Informasi Perhitungan Suara atau Situng KPU yang berbeda dengan data tim internalnya.

Situng KPU menunjukkan pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin unggul, sedangkan perhitungan tim internal Badan Pemenangan Nasional mengklaim Prabowo-Sandiaga meraup 62 persen suara.

Advertising
Advertising

Prabowo meminta perbaikan itu dilakukan sebelum 22 Mei. Dia berpendapat ada banyak pakar, bahkan ahli internasional untuk mengaudit sistem TI KPU. Dia menyebut permintaan itu demi terselenggaranya proses demokrasi yang jujur dan adil. "Jika mereka memperbaiki ini sebelum tanggal 22, itu sangat mudah," kata Prabowo.

Menurut The Straits Times, tim Prabowo juga membeberkan tuduhan kepada penyelenggara pemilu dan capres inkumben Jokowi yang disebut sebagai pelanggaran yang terang-terangan dan mencolok terhadap norma-norma dasar demokrasi dalam pemilihan presiden 17 April lalu.

Daftar kecurangan yang diklaim itu merentang dari persoalan kesalahan entri data di 73 ribu TPS, 6,7 juta pemilih yang tak mendapat undangan untuk memilih, kekeliruan dalam daftar pemilih tetap (DPT), kesulitan kubu Prabowo untuk memperoleh izin kampanye, mobilisasi pegawai negeri sipil dalam kampanye Jokowi, dan penggunaan perusahaan milik negara untuk membiayai kampanye.

Baca juga: Prabowo Gelar Pertemuan dengan Media Asing

Calon wakil presiden Sandiaga Uno membenarkan poin-poin tersebut disampaikan Prabowo dalam pertemuan dengan jurnalis media asing kemarin. Sandiaga turut dalam forum yang digelar tertutup tanpa mengundang media nasional tersebut.

"Pak Prabowo minta ini dikoreksi. Itu permintaan yang sangat simpel. Pak Prabowo menyatakan bahwa di 2014, bedanya sama 2019, Pak Prabowo bilang bahwa jumlah kesalahan input jumlah laporan itu enggak sebanyak 2019," kata Sandiaga saat ditemui Tempo di Rumah Siap Kerja, Jalan Wijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, 7 Mei 2019.

BUDIARTI UTAMI PUTRI | THE STRAITS TIMES

Berita terkait

Alasan Gerindra Jajaki Koalisi dengan Golkar pada Pilkada 2024 di Kabupaten Bogor

37 menit lalu

Alasan Gerindra Jajaki Koalisi dengan Golkar pada Pilkada 2024 di Kabupaten Bogor

Dengan perolehan 12 kursi di Pileg, Gerindra bisa mengusung pasangan calon sendiri di Pilkada 2024 Kabupaten Bogor.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

1 jam lalu

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

2 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

4 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

7 jam lalu

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Prabowo ingin menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan lewat presidential club.

Baca Selengkapnya

Wakil Ketua DPRA Sebut Prabowo Bakal Kembalikan Dana Otsus Aceh 2 Persen

13 jam lalu

Wakil Ketua DPRA Sebut Prabowo Bakal Kembalikan Dana Otsus Aceh 2 Persen

Wakil Ketua DPRA Safarudin mengatakan meski suara Prabowo di Pilpres 2024 kalah di Aceh, namun dia berkomitmen kembalikan dana otsus 2 persen.

Baca Selengkapnya

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

13 jam lalu

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

Menurut Jokowi, berbagai masukan tentang susunan kabinet mendatang itu boleh diberikan jika Prabowo meminta.

Baca Selengkapnya

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

14 jam lalu

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

Pilkada 2024 digelar pada 27 November agar paralel dengan masa jabatan presiden terpilih.

Baca Selengkapnya

Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

15 jam lalu

Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

KPU menanggapi permohonan sengketa pileg yang dilayangkan oleh PPP. Partai ini menuding KPU mengalihkan suara mereka di 35 dapil.

Baca Selengkapnya