Sandiaga Bersyukur Jokowi Akui Ada Kecurangan Pemilu
Reporter
Budiarti Utami Putri
Editor
Amirullah
Rabu, 1 Mei 2019 06:41 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno, bersyukur terhadap pengakuan Presiden Joko Widodo atau Jokowi perihal adanya kecurangan dalam Pemilihan Umum 2019.
Baca: Sandiaga: Perlu Referendum soal Rencana Pemindahan Ibu Kota
"Tapi ada kecurangan kan, Pak Jokowi mengakui adanya kecurangan," kata Sandiaga di Kantor Lurah Kayu Manis, Matraman, Jakarta Timur, Selasa, 30 April 2019.
Jokowi sebelumnya menyesalkan adanya istilah terstruktur, masif, dan sistematis (TSM) soal kecurangan pemilu 2019. Namun, Jokowi menilai kalau pun ada kecurangan, hal itu sifatnya kasuistis. "Kalau ada kecurangan, itu kasuistis sekali. Dalam pemilu-pemilu lalu juga kayak gitu," kata Jokowi seperti dikutip dari Koran Tempo edisi Sabtu pekan lalu.
Istilah TSM ini belakangan kerap disinggung oleh kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Mereka menduga ada kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, masif, bahkan brutal sebelum pencoblosan, saat pencoblosan, hingga pascapencoblosan Pemilu 2019.
Sandiaga pun bersyukur Jokowi mengakui adanya kecurangan. "Ya alhamdulillah, dia sudah mengakui ada kecurangan," ujarnya.
Meski begitu, dia berpendapat kasuistis atau tidaknya kecurangan perlu dibuktikan menggunakan pendekatan hukum oleh pihak yang berwenang. Dalam proses penyelenggaraan pemilu, pihak yang berwenang memutuskan ada tidaknya kecurangan adalah Badan Pengawas Pemilu.
Menurut Sandiaga, penilaian akan bias jika diutarakan oleh salah satu pasangan calon. "Kalau paslon (menilai) bias pasti. Yang merasa menang pasti bilang aman-aman aja, yang merasa belum mendapat suara maksimal pasti meminta bahwa ini dianggap sebagai TSM," kata mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini.
Sandiaga melanjutkan, dia berpendapat ada tendensi penyalahgunaan kekuasaan dan sumber daya negara selama pelaksanaan pilpres. Dia menyinggung ihwal indikasi ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN), indikasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah untuk keuntungan pasangan calon tertentu, dan apakah penegak hukum sudah berlaku adil.
