KPU Umumkan Kekayaan Jokowi Rp 50 Miliar, Prabowo Rp 1,9 Triliun

Jumat, 12 April 2019 18:15 WIB

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman memberikan arahan kepada peserta apel patroli pengawasan anti politik uang Pemilu 2019 di Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat, 12 April 2019. Apel tersebut dilakukan secara serentak di 514 titik di seluruh Indonesia yang bertujuan untuk mencegah praktik politik uang selama pemilu serentak 2019. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum atau KPU mengumumkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) calon presiden dan wakil presiden Pemilu 2019.Komisi Pemilihan Umum atau KPU mengumumkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) calon presiden dan wakil presiden Pemilu 2019.

Baca juga: Ini Harta Kekayaan Prabowo - Sandiaga Menurut LHKPN

Ketua KPU Arief Budiman menyebutkan jumlah harta kekayaan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi sebesar Rp 50 miliar.

"Jokowi, jumlah kekayaan totalnya Rp50.248.349.788 per tanggal 14 Agustus 2018," ujar Arief di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Senin, 12 April 2019. Kemudian berurutan, Arief menyampaikan LHKPN dari cawapres nomor urut 02 Ma'ruf Amin. "Total harta kekayaan per tanggal 14 Agustus 2018 adalah Rp 11.645.550.894," tuturnya.

Selanjutnya jumlah kekayaan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto tercatat Rp 1,9 triliun. "Prabowo, per tanggal 9 Agustus 2018 adalah Rp 1.952.013.493.659," kata Arief.

Advertising
Advertising

Adapun calon wakil presiden 02 Sandiaga Uno menurut Arief memiliki kekayaan senilai Rp 5 triliun. "Sandiaga, total kekayaan 14 Agustus 2018 adalah Rp. 5.099.960.524.965," kata dia.

Baca juga: KPK: Bikin LHKPN Jangan Mepet Batas Pendaftaran Capres

Berikut rincian kekayaan Jokowi - Ma'ruf Amin dan Prabowo - Sandiaga seperti yang dirilis KPU hari ini:

Joko Widodo atau Jokowi

A. Harta Tanah dan Bangunan: Rp 43.888.588.00
B. Alat Transportasi dan Mesin: Rp 1.083.500.000
C. Harta bergerak lainnya:
Rp 360.000.000
D. Surat berharga: Rp 0 (nihil)
E. Kas dan setara kas: Rp 6.109.234.704
F. Harta lainnya: Rp 0 (nihil)
G. Utang: Rp 1.192.972.916

Total Kekayaan: Rp 50.248.349.788

Ma'ruf Amin

A. Harta Tanah dan Bangunan: Rp 6.978.500.000
B. Alat Transportasi dan Mesin: Rp 1.627.900.000
C. Harta bergerak lainnya: Rp 226.000.000
D. Surat berharga: Rp 0 (nihil)
E. Kas dan setara kas: Rp 3.470.735.325
F. Harta lainnya: Rp 0 (nihil)
G. Utang: Rp 657.584.431

Total: Rp 11.645.550.894

Prabowo Subianto

A. Harta Tanah dan Bangunan: Rp 230.443.030.000
B. Alat Transportasi dan Mesin: Rp 1.432.500.000
C. Harta bergerak lainnya: Rp 16.418.227.000
D. Surat berharga: Rp 1.701.879.000.000
E. Kas dan setara kas: Rp 1.840.736.659
F. Harta lainnya: Rp 0 (nihil)
G. Utang: Rp 0 (nihil)

Total: Rp 1.952.013.493.659

Sandiaga Uno

A. Harta Tanah dan Bangunan: Rp 191.644. 398.989
B. Alat Transportasi dan Mesin: Rp 325.000.000
C. Harta bergerak lainnya: Rp 3.200.000.000
D. Surat berharga: Rp 4.707.615.685.758
E. Kas dan setara kas: Rp 495. 908.363.438
F. Harta lainnya: Rp 41.295.212.159
G. Utang: Rp 340.028.135.379

Total: Rp 5.099.960.524.965

Berita terkait

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

12 jam lalu

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

Pilkada 2024 digelar pada 27 November agar paralel dengan masa jabatan presiden terpilih.

Baca Selengkapnya

Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

13 jam lalu

Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

KPU menanggapi permohonan sengketa pileg yang dilayangkan oleh PPP. Partai ini menuding KPU mengalihkan suara mereka di 35 dapil.

Baca Selengkapnya

Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

14 jam lalu

Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

Tito Karnavian mengingatkan KPU tentang potensi pidana jika terjadi kebocoran data pemilih Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

15 jam lalu

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengakui sistem noken pada pemilu 2024 agak aneh. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Segini Harta Kekayaan Dirjen Bea Cukai Askolani yang Juga Menjabat Komisaris BNI

17 jam lalu

Segini Harta Kekayaan Dirjen Bea Cukai Askolani yang Juga Menjabat Komisaris BNI

Dirjen Bea dan Cukai Askolani menjadi sorotan karena memiliki harta Rp 51,8 miliar

Baca Selengkapnya

Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

17 jam lalu

Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

Tim Prabowo-Gibran mengatakan gugatan PDIP ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap KPU RI tidak akan mempengaruhi pelantikan pemenang Pilpres

Baca Selengkapnya

Dianggap Tak Serius Hadapi Sidang Sengketa Pileg oleh MK, Komisioner KPU Kompak Membantah

17 jam lalu

Dianggap Tak Serius Hadapi Sidang Sengketa Pileg oleh MK, Komisioner KPU Kompak Membantah

Komisioner KPU menegaskan telah mempersiapkan sidang di MK dengan sungguh-sungguh sejak awal.

Baca Selengkapnya

Mendagri Tito Serahkan DP4 ke KPU untuk Susun DPT Pilkada 2024

1 hari lalu

Mendagri Tito Serahkan DP4 ke KPU untuk Susun DPT Pilkada 2024

Penyerahan DP4 ini dilakukan secara simbolis oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

KPU Jakarta Buka Pendaftaran PPS Pilkada 2024, Berikut Jadwal dan Syaratnya

1 hari lalu

KPU Jakarta Buka Pendaftaran PPS Pilkada 2024, Berikut Jadwal dan Syaratnya

KPU kabupaten/kota Sejakarta resmi membuka pendaftaran bagi petugas Panitia Pemungutan Suara alias PPS pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya