Pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno berdoa setelah melaksanakan salah Subuh berjamaah sebelum kampanye akbar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Ahad, 7 April 2019. Prabowo - Sandi mengikuti salah Subuh berjamaah bersama ribuan para pendukungnya sebelum menggelar kampanye akbar. TEMPO/M Taufan Rengganis
TEMPO.CO, Jakarta-Ketua Sekretariat Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Muhammad Taufik, menanggapi surat berisi ketidaksetujuan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terhadap acara kampanye akbar pasangan calon nomor urut 02 tersebut.
"Waktu kampanye kan tampil itu tokoh-tokoh agama, bagaimana itu? Itu kan bisa membantah pernyataan Pak SBY," kata Taufik saat ditemui di Kantor Sekretariat Nasional Prabowo-Sandiaga di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Ahad, 7 April 2019.
Di dalam susunan acara agenda kampanye akbar yang tertera, seluruh pemuka enam agama memang dihadirkan untuk memimpin doa bersama. "Mereka diberi kesempatan untuk pimpin doa," kata Taufik.
Dalam suratnya, SBY menyinggung salah satu topik perihal persatuan. Ia menganjurkan sebaiknya kampanye mengusung inklusifitas, kebhinnekaan, kemajemukan, dan persatuan, serta kesatuan "Indonesia untuk Semua".
"Cegah demonstrasi apalagi show of force identitas, baik yang berbasiskan agama, etnis serta kedaerahan, maupun yang bernuasa ideologi, paham dan polarisasi politik yang ekstrem," kata SBY.
SBY mengatakan siapa pun presiden terpilih nantinya akan menjadi pemimpin bagi seluruh masyarakat Indonesia. Maka dari itu, SBY mengingatkan, kampanye nasional pun harus dikemas dengan mengusung prinsip "Semua untuk Semua". Dia mengatakan presiden yang mengusung prinsip tersebut akan menjadi pemimpin yang kokoh.
Sebaliknya, kata SBY, pemimpin yang mengedepankan identitas atau gemar menghadapkan identitas yang satu dengan yang lain, yang menarik garis tebal "kawan dan lawan" untuk rakyat, hampir pasti akan menjadi pemimpin yang rapuh.
Surat SBY ditujukan kepada tiga pejabat teras partainya, yakni Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsudin, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan, dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan. Surat bertanggal 6 April itu ditulis dari National University Hospital, Singapura.
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
13 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
