Antisipasi Keributan di Debat Pilpres, KPU Bentuk Komite Damai

Jumat, 15 Maret 2019 08:41 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) membentuk tim khusus yang dinamai Komite Damai yang bertugasmenjaga ketertiban debat pilpres. Komite bertugas memastikan peraturan-peraturan yang mengikat para penonton di venue debat dapat berjalan dengan tertib. Jika ada pendukung membuat gaduh, misalnya, maka Komite Damai berwenang mengeluarkan yang bersangkutan.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan mengatakan semua tidak mengharapkan ada masalah saat debat cawapres. “Tetapi (ini) sebagai bentuk antisipasi," ujar Wahyu di Hotel Sultan, Kamis, 14 Maret 2019.

Baca: KPU dan Kemendagri Verifikasi Laporan BPN ...

Komite Damai terdiri dari enam orang dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Tim Kampanye Nasional Jokowi - Ma'ruf Amin dan BPN Prabowo - Sandiaga Uno. Tim khusus yang dinamai Komite Damai mulai bekerja pada debat pilpres ketiga yang mempertemukan cawapres nomor 01 Ma’ruf Amin dan cawapres 02 Sandiaga Uno pada 17 Maret 2019 di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta Pusat.

TKN Jokowi - Ma'arif Amin menunjuk Direktur Program Aria Bima dan Gugus Tugas Khusus Rizal Malarangeng, untuk BPN Prabowo - Sandiaga Uno mengirimkan Putra Jaya Husein dan Imelda Sari sebagai perwakilan Komite Damai. Sedangkan perwakilan dari KPU adalah komisioner Wahyu Setiawan, utusan dari Bawaslu Mochamad Afifuddin untuk Komite Damai.

Baca: Arif Budiman: Website KPU Diserang Peretas ...

Wahyu menjelaskan pembentukan komite berdasarkan evaluasi debat capres kedua. Sempat muncul kegaduhan antara pendukung pasangan calon nomor utut 01 Jokowi - Ma'ruf Amin dan kubu 02 Prabowo -Sandiaga Uno. Selain menyelesaikan persoalan di lokasi, Komite Damai juga akan mengawasi para pendukung.

Pada debat kedua antara Jokowi vs Prabowo 17 Februari lalu, terjadi kericuhan di dalam arena debat saat jeda menuju segmen empat. Sejumlah anggota BPN Prabowo - Sandiaga Uno memprotes komisioner KPU karena mengangap Jokowi menyerang pribadi Prabowo.

Debat Pilpres, kata komisioner KPU Wahyu, bukan kepentingan 500 orang yang berada di arena debat. "Tetapi juga kepentingan seluruh rakyat Indonesia.” Debat ketiga pilpres nanti akan membahas tema pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan sosial-kebudayaan.


Advertising
Advertising

Berita terkait

Ketua MK Kritik Dokumen KPU Kurang Rapi di Sidang Sengketa Pileg 2024

12 jam lalu

Ketua MK Kritik Dokumen KPU Kurang Rapi di Sidang Sengketa Pileg 2024

Ketua MK itu berujar para kuasa hukum KPU juga harus memperhatikan aspek estetika dokumen, selain soal substansi.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Beri Catatan Soal Sirekap Menjelang Pilkada Serentak: Memang Tidak Bisa Digunakan

14 jam lalu

Hakim MK Beri Catatan Soal Sirekap Menjelang Pilkada Serentak: Memang Tidak Bisa Digunakan

Hakim MK kembali menyinggung soal Sirekap yang digunakan dalam Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

16 jam lalu

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024. Berikut tahapan dan jadwal lengkap Pilkada serentak 2024

Baca Selengkapnya

Jokowi Tak Masalah Fotonya Dicopot di Kantor PDIP Daerah

19 jam lalu

Jokowi Tak Masalah Fotonya Dicopot di Kantor PDIP Daerah

Jokowi menganggap bingkai foto presiden yang tidak terpasang cuma sekadar foto.

Baca Selengkapnya

Daftar Pemilihan Gubernur yang Digelar pada Pilkada 2024, Mengapa Yogyakarta Tak Termasuk?

20 jam lalu

Daftar Pemilihan Gubernur yang Digelar pada Pilkada 2024, Mengapa Yogyakarta Tak Termasuk?

Pilkada 2024 akan dilaksanakan pada November 2024 di semua provinsi di seluruh Indonesia, kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya

Jadwal Lengkap dan Tahapan Pilkada 2024, Kapan Hari Pemungutan dan Penghitungan Suara?

21 jam lalu

Jadwal Lengkap dan Tahapan Pilkada 2024, Kapan Hari Pemungutan dan Penghitungan Suara?

KPU jadwalkan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali kota dan Wakil Wali kota di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Publik Menunggu Susunan Kabinet Prabowo-Gibran, Begini Aturan Pembentukan Kabinet?

21 jam lalu

Publik Menunggu Susunan Kabinet Prabowo-Gibran, Begini Aturan Pembentukan Kabinet?

Masyarakat menunggu bentukan kabinet Prabowo-Gibran. Bagaimana aturan pembentukan dan di pasal mana menteri tak boleh rangkap jabatan?

Baca Selengkapnya

Saldi Isra Minta KPU Tandai Kantor Hukum yang Sering Ajukan Renvoi Alat Bukti

1 hari lalu

Saldi Isra Minta KPU Tandai Kantor Hukum yang Sering Ajukan Renvoi Alat Bukti

Saldi meminta kepada komisioner KPU, Mochammad Afifuddin, untuk menandai kantor masing-masing kuasa hukum karena seringnya mengajukan renvoi.

Baca Selengkapnya

KPU Sangkal Ada Pergeseran Suara dari NasDem ke Hanura di Pileg DPRD Sintang

1 hari lalu

KPU Sangkal Ada Pergeseran Suara dari NasDem ke Hanura di Pileg DPRD Sintang

"Tidak terjadi perubahan atau pergeseran suara Partai Hanura," kata kuasa hukum KPU Ali Nurdin di gedung MK.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, Gibran: Biar Berproses Dulu

1 hari lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, Gibran: Biar Berproses Dulu

Gibran tak banyak menanggapi soal gugatan PDIP ke PTUN yang putusannya bisa saja berimbas pada pelantikannya sebagai wakil presiden.

Baca Selengkapnya