Timses Anggap Gaya Ofensif Jokowi Menguntungkan
Reporter
Fikri Arigi
Editor
Amirullah
Selasa, 19 Februari 2019 05:16 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Komunikasi Politik Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin, Usman Kansong, mengatakan gaya ofensif Jokowi dalam debat sejauh ini menguntungkan bagi mereka. Pada sisa dua debat ke depan yang melibatkan Jokowi, menurut Usman, tidak akan ada perubahan drastis dari gaya berdebat Jokowi.
Baca: Singgung Tanah Prabowo, Jokowi Dilaporkan ke Bawaslu
"Pak Jokowi akan tampil seperti sekarang, seperti kemarin, akan tampil seperti itu. Jadi tidak ada yang terlalu berubah drastis lah, yang penting menguasai materi," ujar Usman kepada Tempo, Senin, 18 Februari 2019.
Menurut Usman, tanggapan pengamat di beberapa media soal gaya Jokowi yang tampil percaya diri dan lebih banyak menyerang, cenderung lebih banyak yang berkomentar positif. Jokowi, menurut Usman, memang tampil lebih ofensif, dengan cara menampilkan data dan fakta. Cara ini, kata Usman, diharapkan dapat menggaet pemilih rasional.
Usman mencontohkan ketika Jokowi ofensif soal unicorn, dan infrastruktur digital. Hal ini diharapkan bisa meraih milenial. Isu ini, kata dia, menyiratkan Jokowi memperhatikan isu-isu milenial, dan menggambarkan Jokowi mendukung industri 4.0 di mana banyak anak muda yang terlibat di dalamnya.
"Kami berharap akan ada manfaat dalam konteks elektabilitas. Tapi kan untuk mengkonversinya harus diukur dengan survei. Kalau kami lihat secara kualitatif, dengan pujian-pujian dari pengamat, saya kira ada untungnya," tutur Usman.
Seperti diketahui, pada debat kedua, Ahad malam, 17 Februari 2019, Jokowi menyinggung kepemilikan tanah capres Prabowo Subianto. Jokowi menyebutkan bahwa Prabowo memiliki lahan seluas 220 ribu hektare di Kalimantan Timur dan 120 ribu hektare di Aceh.
Baca: Debat Capres, 4 Kesalahan Argumen Dua Kandidat Versi Walhi
Adapun, Prabowo mengakui adanya kepemilikan lahan tersebut dalam segmen terakhir debat. Namun, dia mengatakan itu merupakan lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang sewaktu-waktu bisa diambil kembali oleh negara.