Debat Capres, Jokowi Diprediksi Bakal Diserang Isu Lingkungan

Reporter

Friski Riana

Editor

Juli Hantoro

Kamis, 14 Februari 2019 19:57 WIB

Aktivis Koalisi #BersihkanIndonesia melakukan aksi teatrikal bertajuk `Kami Ingin Masa Depan, Kami Ingin Energi Bersih` di depan Gedung KPU, Jakarta, Senin 11 Februari 2019. Debat Capres tanggal 17 Februari mendatang bertemakan energi, lingkungan hidup, infrastruktur, pangan, dan sumber daya alam. Tema tersebut sangat dinantikan oleh masyarakat untuk mendengarkan paparan para capres khususnya komitmen para capres terkait masa depan energi bersih dan terbarukan yang tidak menghasilkan emisi dan polusi seperti batu bara. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Golkar, Hetifah Sjaifudian, memaparkan sejumlah isu mengenai lingkungan yang akan menjadi bahan kritikan opisisi terhadap calon presiden inkumben, Joko Widodo atau Jokowi, saat menjalani debat kedua.

Baca juga: Tim Sukses Jokowi: Kami Mulai Kampanye Perang Total

"Mungkin nanti kita harus mencari cara menjelaskan. Karena sebetulnya banyak prestasi yang beliau lakukan dalam lungkungan hidup," kata Hetifah dalam diskusi di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis, 14 Februari 2019.

Hetifah menuturkan, banyak program-program Jokowi yang dikritik karena dianggap melakukan pembiaran terhadap perusakan lingkungan. Salah satunya isu tata ruang. Hetifah mencontohkan, peningkatan ketahanan pangan melalui perkebunan kelapa sawit otomatis akan menyebabkan alih fungsi lahan bagi ketahanan pangan lainya.

Di Kalimantan Timur, kata Hetifah, para transmigran khusus didatangkan untuk bertani. Kemudian, pemerintah juga mengucurkan ratusan miliar rupiah untuk membangun berbagai infrastruktur pendukung, seperti irigasi, kini kalah oleh beberapa perusahaan tambang di Kutai Kartanegara. "Alih fungsi dari pertanian menjadi tambang-tambang dan perkebunan. Ini mungkin dipertanyakan kenapa Pak jokowi membiarkan bahkan deforestasi terjadi," katanya.

Advertising
Advertising

Menurut Hetifah, isu lainya yang akan dikritik adalah adanya 487 izin pinjam pakai kawasan hutan di mana hutan-hutan boleh menjadi kawasan tambang. Ia menuturkan, harus ada jawaban yang disiapkan. Sebab, Jokowi sendiri sudah sukses memberikan kesempatan pada masyarakat melalui perhutanan masyarakat.

"Tapi tetap kebijakan itu masih dianggap sebagai kebijakan yang bukan sesuatu signifikan. Mempengaruhi kelestarian lingkungan. Pembangunan di sektor tambang mempengaruhi daya dukung lingkungan," ujarnya.

Baca juga: Kubu Jokowi Pasang Strategi Perang Total, Ini Kata Pengamat

Isu lainnya yang akan ditanyakan kompetitor, Hetifah memprediksi mengenai ketahanan sosial. Pasalnya, di era pemerintahan Jokowi terdapat ratusan konflik agraria antara pengusaha dan masyarakat. Juga ada keselamatan warga yang terancam karena terdapat lebih dari 3.000 lubang tambang.

"Di Kalimantan Timur saja ada belasan anak mati tenggelam di lubang beracun. Walaupun sifatnya 13 orang tapi tidak boleh meremehkan. Itu isu mudah diangkat. Seolah-olah ada pembiaran. Berani kah kita buat kebijakan," kata dia.

Berita terkait

Jokowi Jamu Makan Malam 2.300 Undangan Delegasi World Water Forum di Bali, Ini Pesannya

7 jam lalu

Jokowi Jamu Makan Malam 2.300 Undangan Delegasi World Water Forum di Bali, Ini Pesannya

Ada 500 undangan naratetama atau VVIP dan Ketua DPR Puan Maharani di antara welcoming dinner delegasi World Water Forum ke-10 di Bali malam ini.

Baca Selengkapnya

Bamsoet: Golkar Siapkan Karpet Merah untuk Jokowi, Gibran dan Maruarar Jika Ingin Gabung

10 jam lalu

Bamsoet: Golkar Siapkan Karpet Merah untuk Jokowi, Gibran dan Maruarar Jika Ingin Gabung

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan bakal menyiapkan karpet merah bagi siapa pun yang ingin bergabung dengan partainya.

Baca Selengkapnya

Datangkan Alat dari Luar Negeri, Ini 3 Fungsi Utama Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi

13 jam lalu

Datangkan Alat dari Luar Negeri, Ini 3 Fungsi Utama Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi

Peringkat laboratorium Indonesia Digital Test House disebutkan hampir sama dengan Rumah Sakit Tipe A di bidang layanan kesehatan.

Baca Selengkapnya

Didorong Jadi Sekjen PBB, Pernahkah Presiden Jokowi Hadir dalam Sidang Umum PBB?

13 jam lalu

Didorong Jadi Sekjen PBB, Pernahkah Presiden Jokowi Hadir dalam Sidang Umum PBB?

Hingga tahun terakhir menjabat, Presiden Jokowi tidak pernah hadir secara langsung dalam Sidang Umum PBB.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Ingin Ada Forum yang Satukan Prabowo, Jokowi, Mega, dan SBY

13 jam lalu

Bamsoet Ingin Ada Forum yang Satukan Prabowo, Jokowi, Mega, dan SBY

Bamsoet menilai pertemuan presiden dan mantan presiden penting dilakukan untuk menunjukkan keharmonisan antara pemimpin-pemimpin Indonesia.

Baca Selengkapnya

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

17 jam lalu

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

Presiden Joko Widodo bersama Elon Musk akan meluncurkan Starlink di salah satu Puskesmas di Denpasar, Bali.

Baca Selengkapnya

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

17 jam lalu

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

BPJS Kesehatan barus saja mengumumkan bahwa mereka akan memberlakukan sistem kelas tunggal, bagaimana kilas balik jaminan kesehatan nasional?

Baca Selengkapnya

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

18 jam lalu

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

BPJS Kesehatan akan memberlakukan kelas tunggal dan sistem baru dalam bentuk KRIS, bagaimana sistem dan ketentuan naik kelas rawat inap?

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

22 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

1 hari lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya