Klarifikasi Propaganda Rusia Jokowi, TKN: untuk Kritik Politikus

Selasa, 5 Februari 2019 11:13 WIB

Calon presiden nomor urut 01, Jokowi berswafoto saat menghadiri Deklarasi Dukungan Koalisi Alumni Diponegoro di kawasan Kota Lama Semarang, Jawa Tengah, Ahad, 3 Februari 2019. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi - Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding, mengklarifikasi ucapan 'propaganda Rusia' yang disampaikan Jokowi saat menghadiri kegiatan deklarasi Forum Alumni Jawa Timur di Tugu Pahlawan, Kota Surabaya, Jawa Timur, Sabtu pekan lalu, 2 Januari 2019. Menurut Karding, Jokowi menggunakan istilah itu untuk mengkritik politikus hipokrit bukan untuk menyerang Rusia sebagai suatu negara.

"Ditujukan kepada individu yang bekerja sebagai konsultan politik namun menerapkan strategi yang jauh dari nilai demokrasi dan adab budaya bangsa Indonesia." Karding menyampaikannya dalam keterangan tertulis, Selasa, 5 Februari 2019.

Baca:Bantah Gunakan Konsultan dari Rusia, Prabowo: Bayarnya Mahal

Karding meminta pernyataan Jokowi ini dipahami sebagai kritik kepada pihak yang kerap menyuarakan slogan antiasing tapi menjadikan pihak asing sebagai konsultan politik. "Orang yang gemar meneriakkan jargon antiasing namun menggunakan jasa konsultan asing Rusia menunjukan karakternya yang hipokrit."

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini menjelaskan politikus berkarakter hipokrit itu mudah mengkhianati ucapannya. Sebabnya, kata dia, akan mudah pula mengkhianati bangsa dengan menyerahkan kepentingan negara kepada pihak asing.

Advertising
Advertising

Selain itu, Karding meminta ucapan Jokowi ditangkap sebagai ungkapan kekhawatiran atas situasi politik saat ini. Menurut dia, kontestasi pemilihan presiden menciptakan friksi di antara anak bangsa. Friksi itu salah satunya terjadi karena strategi politik kotor dari lawan-lawannya yang mau melakukan apa saja demi meraih kekuasaan termasuk memfitnah, mengadu domba, dan memprovokasi masyrakat.

Baca: Pengamat: Publik Lebih Menyukai Gaya Jokowi yang Kalem dan Alami

Ia menilai ucapan Jokowi sebagai peringatan agar kritis terhadap berbagai informasi. Alasannya di era post truth seperti sekarang ini, kebenaran sering bukan soal fakta melainkan dari siapa kebenaran itu diucapkan. "Selama ucapan datang dari pendukungnya maka itu adalah kebenaran. Sebaliknya jika itu datang dari musuh maka sudah pasti kebohongan. Inilah yang Pak Jokowi tidak inginkan," ujarnya.

Ia menuturkan selama Jokowi memimpin Indonesia, pemerintahannya berhubungan baik dengan Rusia. Ia pun berharap agar urusan pemilihan presiden tidak merusak hubungan bilateral ini.

Berita terkait

Respons Politikus PDIP soal Keinginan Prabowo Bentuk Presidential Club

2 jam lalu

Respons Politikus PDIP soal Keinginan Prabowo Bentuk Presidential Club

Politikus Senior PDIP, Andreas Hugo Pareira, merespons soal keinginan Prabowo Subianto yang membentuk presidential club atau klub kepresidenan.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

4 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

4 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Gagasan Presidential Club Prabowo Disebut Bisa Cegah Tumbuhnya Brutus di Sekeliling Presiden

4 jam lalu

Gagasan Presidential Club Prabowo Disebut Bisa Cegah Tumbuhnya Brutus di Sekeliling Presiden

Partai Demokrat menyoroti mimpi SBY setahun lalu yang serupa dengan keinginan Prabowo membuat presidential club.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

6 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

NasDem dan PKB Dukung Prabowo, Zulhas: Biasa Saja, Masyarakat Jangan Baper

8 jam lalu

NasDem dan PKB Dukung Prabowo, Zulhas: Biasa Saja, Masyarakat Jangan Baper

Zulhas menganggap dukungan dari NasDem dan PKB ke Prabowo sebagai sesuatu yang biasa saja. Ia mengimbau masyarakat tak baper.

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Demokrat: Gagasan Politik Tingkat Tinggi

8 jam lalu

Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Demokrat: Gagasan Politik Tingkat Tinggi

Politikus Demokrat anggap gagasan Prabowo Subianto yang ingin membentuk Presidential Club sebagai politik tingkat tinggi.

Baca Selengkapnya

Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

9 jam lalu

Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

Ni'matul Huda, menilai pernyataan hakim MK Arsul Sani soal dalil politisasi bansos tak dapat dibuktikan tak bisa diterima.

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

9 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

10 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya