TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Direktur Komunikasi Politik Tim Kampanye Nasional Jokowi - Ma'ruf, Meutya Hafid mengatakan, timnya akan mempertimbangkan untuk tak menggunakan istilah "Propaganda Rusia", usai protes yang disampaikan Kedutaan Rusia. Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobieva tak terima dengan penggunaan istilah "Propaganda Rusia" dalam kontestasi pemilihan presiden 2019.

Baca juga: Jokowi: Nunjuk Orang Antek Asing, Dia Sendiri Antek Asing

"Bisa jadi masukan dan bahan evaluasi kami. Bisa jadi ke depan, kami akan menggunakan istilah propaganda berita bohong atau sejenisnya," ujar Meutya Hafid saat ditemui Tempo di bilangan Menteng, Jakarta pada Senin, 4 Februari 2019.

Meutya menjelaskan, istilah "Propaganda Rusia" itu digunakan kubunya untuk menyinggung kubu Prabowo Subianto - Sandiaga Uno yang dinilai menggunakan teknik firehose of falsehood dengan cara menggunakan kebohongan untuk memutarbalikkan fakta. "Ini istilah yang dikenal di Amerika Serikat. Jadi, bukan menunjuk Rusia sebagai negara, tapi cara-cara yang dinamakan Propaganda Rusia itu, dicurigai dipakai di Indonesia. Ini hanya soal penamaan terhadap cara yang sama digunakan ketika pemilu AS," ujar Meutya.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding menambahkan, istilah itu digunakan kubunya karena ada dugaan kubu Prabowo Subianto - Sandiaga Uno dibantu oleh konsultan dari Rusia dengan mengembangkan strategi politik menebar ketakutan, pesimisme, dan memproduksi hoaks di tengah masyarakat.

"Jadi yang dimaksud bukan Rusianya, tapi orang Rusia yang menjadi konsultan politik kelompok tertentu. Rusia adalah sahabat Indonesia," ujar Karding saat dihubungi, Senin, 4 Februari 2019.

Sebelumnya, calon presiden inkumben Joko Widodo atau Jokowi menuding ada pihak yang menggunakan propaganda Rusia untuk memutarbalikkan fakta. "Cara-cara politik seperti ini harus diakhiri, menyampaikan semburan dusta, semburan fitnah, semburan hoaks, teori propaganda Rusia yang kalau nanti tidak benar, lalu minta maaf. Akan tetapi, besoknya keluar lagi pernyataan seperti itu, lalu minta maaf lagi," kata Jokowi di Kantor Redaksi Jawa Pos, Graha Pena, Surabaya, Sabtu, 2 Februari 2019.

Baca juga: Hoaks Ratna Sarumpaet, Jokowi: Maunya Nuduh Kita Kriminalisasi

Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobieva menyatakan keberatan dengan penggunaan istilah "Propaganda Rusia" itu. "Kami menggarisbawahi bahwa posisi prinsipil Rusia adalah tidak campur tangan pada urusan dalam negeri dan proses-proses elektoral di negara-negara asing, termasuk Indonesia yang merupakan sahabat dekat dan mitra penting kami," ujar Lyudmila lewat keterangannya, Senin, 4 Februari 2019. Pernyataan resmi Kedutaan Rusia ini juga diunggah di akun Twitter resmi Kedutaan Rusia Jakarta.

Atase Pers Kedubes Rusia di Indonesia, Denis Tetiushin mengatakan, pernyataan itu menegaskan sikap Kedutaan Besar Rusia yang tak ingin istilah ini digunakan dalam kontestasi politik di Indonesia. "Kami tidak ingin istilah ini dipakai, karena istilah propaganda Rusia adalah fitnah murni yang diciptakan oleh Amerika Serikat," ujar Denis kepada Tempo, Senin, 4 Februari 2019.