Jokowi Minta Propaganda Rusia di Pilpres 2019 Dihentikan
Sabtu, 2 Februari 2019 19:23 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden inkumben Joko Widodo atau Jokowi meminta semburan hoaks (berita bohong) dan propaganda Rusia dalam berpolitik harus dihentikan.
Baca: Wakil Wali Kota Semarang: Tak Pilih Jokowi Jangan Pakai Jalan Tol
"Cara-cara politik seperti ini harus diakhiri, menyampaikan semburan dusta, semburan fitnah, semburan hoaks, teori propaganda Rusia yang kalau nanti tidak benar, lalu minta maaf. Akan tetapi, besoknya keluar lagi pernyataan seperti itu, lalu minta maaf lagi," kata Jokowi di Kantor Redaksi Jawa Pos, Graha Pena, Surabaya, Sabtu, 2 Februari 2019.
Propaganda Rusia yang dimaksud adalah teknik firehose of falsehood atau selang pemadam kebakaran atas kekeliruan yang dimunculkan oleh lembaga konsultasi politik Amerika Serikat Rand Corporation pada tahun 2016.
Rand Corporation menganalisis cara berpolitik Donald Trump mirip metode Presiden Rusia Vladimir Putin di Krimea dan Georgia, yaitu mengunakan teknik kebohongan yang diproduksi secara masif dan simultan melalui media-media pemberitaan yang mereka miliki.
"Saya kira tidak bisa cara-cara seperti ini diteruskan dalam pemilihan gubernur, pemilihan bupati, pemilihan presiden. Kita ingin mengedukasi masyarakat, memberikan pelajaran yang baik, sopan santun di politik itu ada, dan saya rasa media memegang peran sangat penting dalam hal ini," kata Jokowi.
Baca: Ma'ruf Amin: Jokowi Bangun Jalan Tol, Yang Tak Tahu Berarti Tidur
Dia pun menilai saat ini marak politik viral yang sesungguhnya sah-sah saja. Namun, harus dibarengi dengan etika dan tata krama. "Saat ini kalau kita lihat, semua ini 'kan diviralkan, meski sekarang ini politik viral atau viral politik sebetulnya tidak apa-apa, tetapi jangan memakai cara-cara yang menurut saya tidak pantas, padahal kita memiliki tata krama, etika, budi pekerti, adat yang harus kita junjung," ujar Jokowi.
Apalagi, semburan hoaks dan propaganda Rusia itu diulang-ulang berkali-kali dalam kontestasi pemilihan kepala daerah maupun pemilihan presiden. Meski begitu, hal tersebut dilihat Jokowi sebagai proses yang mendewasakan masyarakat.
