TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andre Rosiade menganggap pernyataan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menunjukkan adanya kesepakatan pembagian kekuasaan di koalisi Joko Widodo - Ma'ruf Amin.

Baca juga: Cak Imin Optimistis Jokowi Raup Tiga Kali Lipat Suara PKB

"Patut diduga dari awal koalisi dibangun dari bagi-bagi kursi, sehingga Cak Imin dengan gampang menyatakan doakan saja dapat sepuluh kursi," kata Andre di Media Center Prabowo - Sandi, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Selasa, 29 Januari 2019.

Andre mengklaim kondisi itu berbeda dengan yang terjadi di koalisi Prabowo - Sandiaga. Dia mengaku, koalisi pasangan kandidat nomor urut 02 ini dibentuk berdasarkan persamaan platform keinginan memperbaiki Indonesia yang dinilai terpuruk di era pemerintahan Jokowi.

Andre juga mengklaim, koalisi yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, dan Partai Berkarya itu belum bicara ihwal pembagian kekuasaan seumpama menang. Selain itu, dia berujar penentuan menteri menjadi hak prerogatif presiden.

"Kami belum bicara bagi-bagi kursi, kami belum tahu karena semua hak prerogatif presiden untuk memilih yang terbaik, apa pun suku, agama, dan partainya," kata dia.

Cak Imin sebelumnya menyatakan ingin partainya mendapat jatah 10 kursi di pemerintahan 2019-2024. "Mohon doanya, semoga 2019-2024 Menteri dari kita 10," ujar Muhaimin di kompleks MPR, Senayan, Jakarta, Ahad, 27 Januari 2019.

Baca juga: Jokowi Yakin PKB Masuk Tiga Besar Pemenang Pemilu 2019

Cak Imin mengatakan dengan memiliki 10 menteri, khususnya di sektor keuangan dan ekonomi, partai akan mampu membawa ekonomi masyarakat lebih cepat makmur dan sejahtera. Namun, Cak Imin mengaku belum memikirkan jabatan menteri apa yang ingin dia emban.

PKB saat ini memiliki empat kursi di Kabinet Kerja. mereka adalah Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, Menteri Pemuda dan Olah Raga Imam Nahrawi, Menteri Desa Eko Putro Sandjojo, dan Menteri Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi Muhammad Nasir.