TEMPO.CO, Jakarta - Tim Kampanye Nasional Jokowi - Ma’ruf telah mengumpulkan para ahli untuk berdiskusi membahas persiapan debat pilpres kedua yang akan digelar 17 Februari 2019. Agus Sari, salah satu tim ahli di bidang lingkungan hidup mengatakan peluru-peluru untuk menyerang lawan pun telah dipersiapkan.

“Calon presiden inkumben Joko Widodo atau Jokowi akan menjawab berbagai isu tentang lingkungan dengan komitmen tinggi untuk lingkungan dan mencapainya melalui penegakan hukum,” ujar Agus Sari kepada Tempo, Senin malam, 28 Januari 2019

Baca:Simulasi Debat Kubu Prabowo, Sandiaga Berperan sebagai Jokowi

Agus mengatakan bila dilihat rekam jejak pemerintahan saat ini, sulit untuk tidak mengakui bahwa kerusakan hutan turun lebih dari 60 persen. Kebakaran hutan turun bahkan hampir 90 persen.

‘Gigi’ penegakan hukum diperlihatkan dari jumlah perusahaan yang masuk pengadilan karena merusak lingkungan dan jumlah denda yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) ditentukan oleh pengadilan, yaitu lebih dari Rp 18 triliun. Sebuah perusahaan malah didenda lebih dari Rp 1 triliun.

Pihak pendukung dan oposisi, kata Agus, sama-sama terkena dampaknya dari kuatnya penegakan hukum ini. “Saya belum melihat kuatnya penegakan hukum untuk kasus lingkungan sekuat saat ini,” kata politikus Partai Solidaritas Indonesia ini.

Baca: KPU Janjikan Debat Capres Kedua Lebih Seru ...

Selain itu, ujar Agus, selama masa pemerintahan Jokowi, pangsa energi terbarukan dalam bauran energi total juga tinggi. Pada pemerintahan selanjutnya, Jokowi memiliki visi harga energi akan terjaga, begitu pula availabilitynya. “Ini utamanya supaya pembangunan bisa merata,” ujar dia.

<!--more-->

Koordinator Jaringan Advokasi Tambang atau Jatam, Merah Johansyah mengkritik visi misi Jokowi - Ma'ruf Amin. Menurut Merah, visi dan misi paslon yang akan disampaikan dalam debat pilpres itu hanya akan bicara di tataran umum yang tidak spesifik menjanjikan penyelesaian terhadap berbagai kasus terhadap pengrusakan lingkungan.

Merah menyebut visi misi paslon masih sebatas formalitas. Salah satunya, ujar dia, dikarenakan banyak di antara pemilik perusahaan besar, termasuk perusahaan tambang dan batu bara, merupakan milik dari timses ataupun penyandang dana yang bercokol di belakang kubu Jokowi.

Merah mencontohkan PT Kutai Energi milik Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan yang sudah lama menjadi sorotan lembaganya. Dia menyebut perusahaan ini bertanggung jawab atas pencemaran dan pengrusakan lingkungan di Kalimantan Timur akibat operasi tambang perusahaan yang dekat dengan permukiman warga. Sedangkan Luhut merupakan bagian dari pemerintah saat ini dan berada di belakang tim pemenangan Jokowi - Ma'ruf.

Simak: Kata Timses, Gaya Jokowi pada Debat Pilpres Kedua Bakal Berbeda

"Jadi, percuma pemerintah datang ke konvensi internasional perubahan iklim, berkomitmen menurunkan emisi laju karbon, selama batu bara masih menjadi sumber utama dalam oligarki bisnis politik," ujar Merah, kemarin.

Jatam juga menyoroti RPJMN 2014-2019 yang mematok jumlah 450 juta ton produksi batu bara. Sementara, saat ini jumlah produksi batu bara sudah lebih dari 500 juta ton. Dia mensinyalir hal tersebut terjadi karena konflik kepentingan tersebut.

"Jadi, kalau kita lihat apa ada masa depan lingkungan hidup Indonesia bersih dari energi kotor batu bara? Nampaknya masih jauh.” Manurut Jatam, 229 anggota DPR semuanya berhubungan dengan bisnis besar seperti tambang dan batubara. Pemiliknya sebagian besar menjadi penyandang dana yang bercokol di belakang dua kandidat," ujar Merah.