KPU Janjikan Debat Capres Kedua Lebih Seru, Berikut Perubahannya

Minggu, 20 Januari 2019 15:24 WIB

Capres nomor urut 01 Joko Widodo atu Jokowi (kiri) berjalan bersama capres no urut 02 Prabowo Subianto sebelum mengikuti Debat Pertama Capres & Cawapres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis, 17 Januari 2019. ANTARA/Setneg-Agus Suparto

TEMPO.CO, Makassar - Debat kandidat Calon Presiden dan Wakil Presiden kembali akan digelar di Hotel Sultan Jakarta, 17 Februari 2019 dengan tema energi, pangan, sumber daya alam, lingkungan hidup, dan infrastruktur. Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Viryan Azis mengatakan banyak masukan dari publik atau masyarakat untuk debat capres kedua setelah yang pertama.

“Masyarakat menginginkan di debat kedua pilpres ini berjalan lebih seru,” kata Viryan kepada Tempo saat berkunjung ke lokasi percetakan surat suara di Makassar, Ahad, 20 Januari 2019.

Baca: Kata Eep Soal Prabowo, Sandiaga, Jokowi, Ma'ruf di Debat Capres ...

Viryan mengatakan secara teknis terdapat permintaan sejumlah pihak terhadap KPU. Atas permintaan itu, KPU tidak lagi memberikan kisi-kisi soal debat meski tujuan memberikan kisi-kisi dengan pertanyaan terbuka adalah agar masing-masing calon Presiden bisa mengeksplorasikan secara mendalam. “Semangat KPU ingin menyenangkan masyarakat sehingga antusias menyaksikan debat capres.”

KPU membertimbangkan masukan dari publik. “Pekan depan kami bahas dalam rapat pleno.”

Selain soal kisi-kisi, durasi waktu debat capres akan bertambah. Namun KPU belum menentukan waktu tambahannya, alasannya penambahan waktu debat harus memperhatikan kondisi.

Advertising
Advertising

Baca: Moeldoko Beberkan Alasan Ma'ruf Amin Banyak Diam di Debat Pilpres

KPU berharap para calon bisa menyampaikan program, visi misinya yang terukur dan detail dalam debat capres selanjutnya. “Ini kan yang menjadi perhatian bagi pemilih.”

Ada pula usul agar debat pilpres dilakukan di tempat terbuka dan kampus. Namun Undang Undang Pemilu tidak mengizinkan debat capres adalah bagian dari kampanye sehingga tidak boleh menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan pendidikan. “Tidak mungkin kami lakukan, debat tetap kita berpegang pada UU Pemilu.”

Berita terkait

Mardiono Sebut Gugatan PPP ke MK karena KPU Salah Catat Jumlah Suara

1 jam lalu

Mardiono Sebut Gugatan PPP ke MK karena KPU Salah Catat Jumlah Suara

PPP menilai terdapat perbedaan perhitungan suara versi PPP dengan KPU.

Baca Selengkapnya

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Calegnya di Papua Tengah Pindah ke PDIP

2 jam lalu

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Calegnya di Papua Tengah Pindah ke PDIP

PPP meminta MK agar memerintahkan KPU untuk melakukan penghitungan suara ulang atau PSU di Kabupaten Paniai.

Baca Selengkapnya

Safari Politik Prabowo Usai KPU Menetapkan sebagai Presiden Terpilih

6 jam lalu

Safari Politik Prabowo Usai KPU Menetapkan sebagai Presiden Terpilih

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto melakukan safari politik setelah ditetapkan KPU sebagai presiden terpilih Pilpres 2024. Ke mana saja?

Baca Selengkapnya

Jawaban Anies Baswedan dan Ganjar Soal Kemungkinan Bergabung dalam Kabinet Prabowo-Gibran

10 jam lalu

Jawaban Anies Baswedan dan Ganjar Soal Kemungkinan Bergabung dalam Kabinet Prabowo-Gibran

Setelah putusan MK yang menolak keputusan kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, akankah mereka kemudian gabung di kabinet Prabowo-Gibran?

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

14 jam lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Intip Strategi PPP Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

14 jam lalu

Intip Strategi PPP Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

PPP mengungkapkan telah mempersiapkan strategi untuk menghadapi sidang sengketa pileg di MK hari ini. Apa saja strateginya?

Baca Selengkapnya

KPU Sebut Gugatan ke PTUN Harus Didahului Proses di Bawaslu, PDIP: Mereka Keliru Pahami Gugatan

14 jam lalu

KPU Sebut Gugatan ke PTUN Harus Didahului Proses di Bawaslu, PDIP: Mereka Keliru Pahami Gugatan

Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbuun, mengatakan, KPU keliru memahami gugatan yang dilayangkan ke PTUN tersebut

Baca Selengkapnya

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

17 jam lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya

KPU Siap Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Besok, Ini yang Dilakukan

1 hari lalu

KPU Siap Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Besok, Ini yang Dilakukan

KPU klaim siap menghadapi persidangan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang akan dimulai besok, Senin, 28 April 2024.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

1 hari lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya