TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sigit Pamungkas mengkritik penyelenggaraan debat capres 2019. Menurut Sigit, KPU terlalu banyak kompromi dengan kubu dua pasangan calon.

"KPU harus kembali ke khittah-nya dan jangan terlalu banyak kompromi dengan paslon," ujar Sigit dalam acara diskusi di bilangan Gondangdia, Jakarta pada Sabtu, 19 Januari 2019. Menurut dia, KPU harus kembali sebagai pemegang kendali dan kontestan harus mengikuti keputusan KPU.

Baca: Amnesty: Tak Ada Solusi Konkret Soal HAM di Debat Capres Pertama

Kompromi yang dimaksud, ujar dia, seperti halnya pemberian kisi-kisi dan juga pembatalan penyampaian visi misi. Pemberian kisi-kisi misalnya, ujar Sigit, juga dinilai membuat suasana debat terlalu prosedural dan tidak menyentuh substansi. "Pembagian kisi-kisi ini tidak mendidik," ujar dia.

Mendatang, Sigit berharap KPU mengevaluasi teknis debat dan membuat format yang lebih akomodatif bagi para pasangan calon presiden. "Panelis harus ditentukan sendiri oleh KPU, tak perlu ada persetujuan kubu paslon 01 atau 02. KPU harus melakukan valuasi dan mendiskusikan alternatif format yang lebih luas dan melibatkan berbagai stakeholder," ujar dia.

Baca: Debat Capres, Jokowi dan Prabowo Belum Sentuh Isu Disabilitas Ini

KPU mengakui bahwa lembaganya menerima banyak kritikan seusai pelaksanaan debat kandidat pertama di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis malam, 17 Januari 2019.

Ketua KPU Arief Budiman akan mengubah format debat capres seusai evaluasi dan kesepakatan semua pihak. "Tunggu masukan dari semua orang dulu agar lebih komprehensif," ujar Arief di kantor KPU, Jakarta, Jumat, 18 Januari 2019.