TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid menilai isu hak asasi manusia (HAM) hanya menjadi komoditas politik elektoral dalam debat capres 2019. Pada debat pilpres pertama, kedua pasangan capres hanya memberikan pernyataan normatif tanpa memberikan solusi konkret masalah HAM.
“Melihat argumen normatif yang dikemukakan, bisa dibilang kedua pasangan hanya menggunakan HAM untuk kepentingan elektoral.” Usman menyampaikannya lewat keterangan pers, Jumat, 18 Januari 2019.
Baca: Absen dari Debat Capres, Komnas HAM ...
Usman mencontohkan capres Joko Widodo dalam pernyataan penutup mengatakan ‘kami tidak punya rekam jejak melanggar HAM dan melakukan kekerasan’. Menurut Usman, saat menyatakan itu, Jokowi harusnya menunjukkan pencapaiannya dalam menuntaskan kasus pelanggaran HAM, ketimbang membandingkan rekam jejak personalnya dengan kandidat lain, Prabowo Subianto.
Usman mengatakan Jokowi seharusnya dapat segera memanggil Jaksa Agung dan Ketua Komnas HAM atas pengembalian berkas kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Akan halnya Prabowo, dianggap tidak berani membuat komitmen terkait penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat masa lalu.
Baca: Sempat Nonton Debat Capres, Begini Komentar Rizieq Shihab
Pasangan Prabowo, Sandiaga Uno, menurut Usman banyak mengungkap persekusi dan kriminalisasi terhadap warga lapisan bawah. Namun gagal menyebutkan bahwa kelompok minoritas agama seperti Ahmadiyah serta kelompok minoritas seksual yang juga mengalami diskriminasi serta persekusi.
Usman menuturkan dalam debat capres kedua pasangan juga tidak menyebutkan kasus-kasus kriminalisasi terhadap petani seperti Kyai Noer Azis di Surokontowetan, Joko Prianto di Rembang, hingga Budi Pego di Banyuwangi yang memprotes proyek pembangunan atau tambang yang merusak lingkungan. “Sandiaga luput menyebutkan hal itu.” Padahal ketika menjabat menjadi pimpinan negara ia harus bisa melindungi hak asasi tiap manusia di Indonesia tanpa membedakan.
