Debat Capres, KontraS Minta 2 Capres Jelaskan Komitmen Soal HAM

Sabtu, 12 Januari 2019 01:54 WIB

Dua pasangan capres dan cawapres 2019. Nomor urut 01, Jokowi - Ma'ruf (kiri). Nomor urut 02, Prabowo - Sandiaga. dok.TEMPO

TEMPO.CO, Jakarta - Staf Biro Penelitian Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau KontraS, Rivanlee Anandar meminta kedua pasang kandidat calon presiden-wakil presiden membeberkan secara konkret komitmen mereka terkait hak asasi manusia (HAM) saat Debat Capres perdana nanti.

Debat pertama yang akan berlangsung pada Kamis pekan depan, 17 Januari 2019 mendatang itu akan mengangkat isu hukum, HAM, korupsi, dan terorisme.
Baca : KontraS Sebut Debat Capres Mirip Pemilihan Ketua OSIS

"Kami harapkan muncul satu cara yang konkret," kata Rivanlee di kantornya, Jalan Kramat II, Jakarta Pusat, Jumat, 11 Januari 2019.

Rivanlee menuturkan, penjabaran komitmen itu harus serinci mungkin. Semisal, baik Joko Widodo-Ma'ruf Amin maupun Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sudah menyebutkan komitmen penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu dalam visi misinya. Rivanlee mengatakan mekanisme penuntasan kasus itu pun harus jelas.

"Soal apakah akan menyelesaikan melalui mekanisme yudisial atau nonyudisial, ya sebut saja," kata dia.

Koordinator KontraS Yati Andriyani sebelumnya memprediksi komitmen HAM Jokowi dan Prabowo tak muncul dalam debat pilpres. Sebab, kata Yati, format dan aturan debat yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum justru tak membuka ruang untuk itu.

Yati menyoal tiga aturan KPU, yakni diberikannya pertanyaan debat kepada capres-cawapres, urungnya pemaparan visi misi yang difasilitasi KPU, dan tak diangkatnya isu spesifik dalam pertanyaan yang disusun panelis. Menurut dia, ketiga keputusan KPU ini malah mereduksi esensi debat dan berpotensi membuat isu HAM tak mendapat tempat.

Advertising
Advertising

Yati pun mencontohkan pengembalian sembilan berkas penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ihwal kasus pelanggaran HAM masa lalu oleh Kejaksaan Agung pada 27 November lalu. Menurut dia, isu ini seharusnya mendapat perhatian khusus dalam debat.
Simak juga :
KPU Larang Calon Beri Pertanyaan Kasus Tertentu saat Debat Capres

"Harusnya isu ini di-highlight secara khusus untuk menguji komitmen kedua pasangan, bagaimana agar tidak berlarut-larut," ujar Yati tentang materi Debat Capres jilid pertama tersebut.

Berita terkait

Total Aset BFI Finance Indonesia Rp 24,2 Triliun per Kuartal I 2024

2 hari lalu

Total Aset BFI Finance Indonesia Rp 24,2 Triliun per Kuartal I 2024

BFI Finance mencatat laba bersih terkumpul pada kuartal I sebesar Rp 361,4 miliar.

Baca Selengkapnya

Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

4 hari lalu

Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

Nama Mayor Teddy dikenal publik setelah menjadi ajudan Prabowo dan menimbulkan kontroversi karena hadir di debat capres masih aktif anggota TNI.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kontroversi Mayor Teddy di Debat Capres Berseragam Kubu 02, Putusan MK Sebut Tak Langgar Netralitas TNI

4 hari lalu

Kilas Balik Kontroversi Mayor Teddy di Debat Capres Berseragam Kubu 02, Putusan MK Sebut Tak Langgar Netralitas TNI

Menurut putusan MK, kontroversi Mayor Teddy dan netralitas TNI saat hadir di debat capres sudah diselesaikan Bawaslu dan tidak melanggar UU Pemilu.

Baca Selengkapnya

KPU Launching Pendaftaran PPK, Ternyata Segini Gajinya dan Ada Santunan

5 hari lalu

KPU Launching Pendaftaran PPK, Ternyata Segini Gajinya dan Ada Santunan

Ketua KPU Depok, Wili Sumarlin mengatakan Depok memiliki 11 kecamatan, sehingga kebutuhan PPK 55 anggota. Tiap kecamatan 5 orang.

Baca Selengkapnya

Gugatan Anies dan Ganjar Ditolak MK, Prabowo-Gibran Tetap Pemenang Pilpres 2024

5 hari lalu

Gugatan Anies dan Ganjar Ditolak MK, Prabowo-Gibran Tetap Pemenang Pilpres 2024

Prabowo-Gibran tetap menjadi Pemenang Pilpres 2024 setelah MK membacakan putusan yang menolak gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.

Baca Selengkapnya

Anies Minta Anak Muda Tak Putus Asa dengan Proses Politik

5 hari lalu

Anies Minta Anak Muda Tak Putus Asa dengan Proses Politik

Anies Baswedan menyampaikan terima kasih kepada anak-anak muda yang telah memberi warna baru pada pilpres kali ini.

Baca Selengkapnya

Potensi Terbelah Putusan Mahkamah Konstitusi

5 hari lalu

Potensi Terbelah Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi dinilai sulit mengabulkan permohonan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud dalam sengketa pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Sengketa Pilpres atau PHPU 2019, Putusan MK Tolak Seluruh Permohonan Prabowo - Sandiaga Uno

6 hari lalu

Kilas Balik Sengketa Pilpres atau PHPU 2019, Putusan MK Tolak Seluruh Permohonan Prabowo - Sandiaga Uno

Sengketa Pilpres 2024 tengah dibacakan MK. Pada PHPU 2019, putusan MK menolak seluruh permohonan Prabowo - Sandiaga Uno.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Putusan Sengketa Pilpres 2014 dan 2019

7 hari lalu

Kilas Balik Putusan Sengketa Pilpres 2014 dan 2019

MK akan membacakan putusan sengketa Pilpres 2024 pada Senin, 22 April 2024. Seperti apa putusan MK terkait sengketa Pilpres 2014 dan 2019?

Baca Selengkapnya

Ekonom Optimistis MK Benarkan Politisasi Bansos, Prediksi 3 Kemungkinan Putusan

8 hari lalu

Ekonom Optimistis MK Benarkan Politisasi Bansos, Prediksi 3 Kemungkinan Putusan

Ekonom yakin majelis hakim MK akan membenarkan adanya politisasi bansos dengan 3 kemungkinan putusan.

Baca Selengkapnya