Panelis: Pertanyaan Debat Pilpres Tidak Memojokkan Pasangan Calon

Selasa, 8 Januari 2019 00:09 WIB

(dua dari kanan) Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ahmad Taufan Damanik memaparkan outlook pemajuan dan penegakan hak asasi manusia 2018 di kantornya, Jakarta Pusat, 22 Januari 2018. Tempo / Friski Riana

TEMPO.CO, Jakarta-Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ahmad Taufan Damanik mengatakan daftar pertanyaan debat pilpres 2019 bukan pertanyaan yang memojokkan pasangan calon. Taufan merupakan salah satu dari enam ahli yang ditunjuk menjadi panelis debat pertama oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Kami sepakat jangan ada pertanyaan memojokkan," kata Taufan kepada Tempo, Senin, 7 Januari 2019.

Taufan menuturkan daftar pertanyaan justru disusun agar para calon dapat membeberkan gagasan mereka ihwal isu-isu strategis di Indonesia. Para kandidat, kata Taufan, diharapkan dapat mengeksplor dan mengelaborasi gagasan mereka agar lebih dipahami publik.

Baca: Debat Pilpres 2019, Panelis: Rumusan Pertanyaan Sudah Selesai

Debat pertama mengangkat tema seputar hukum, HAM, korupsi, dan terorisme. Debat dilaksanakan pada 17 Januari 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, dan disiarkan langsung oleh Televisi Republik Indonesia Radio Republik Indonesia, Kompas TV, dan Rajawali TV.

KPU mendapuk delapan pakar menjadi panelis yang bertugas merumuskan pertanyaan. Mereka ialah Guru Besar Hukum Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, mantan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan, Ahmad Taufan Damanik, ahli hukum tata negara Bivitri Susanti, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo, dan pakar hukum tata negara Margarito Kamis.

KPU juga memutuskan menyampaikan daftar pertanyaan yang disusun panelis kepada capres-cawapres. KPU beralasan, penyampaian daftar pertanyaan itu agar para kandidat lebih detail dalam menyampaikan visi misi.

Simak: KPU Bocorkan Pertanyaan Debat Pilpres, Beragam Respons Muncul

Menurut Taufan daftar pertanyaan yang telah disusun panelis tak berbicara mengenai kasus secara spesifik. Namun, dia memastikan daftar pertanyaan itu merangkum apa yang selama ini menjadi perhatian publik.

"Sama sebetulnya dengan apa yang sekarang jadi perdebatan. Concern publik tertangkap, bagaimana Indonesia ke depan, supaya demokrasi kita itu bisa lebih berbobot misalnya, lembaga hukumnya lebih berwibawa," ujar Taufan.

Taufan mengimbuhkan pertanyaan debat pilpres sudah rampung disusun pada Sabtu pekan lalu. Namun, ujarnya, daftar tersebut masih akan difinalkan pada 9 atau 10 Januari. Setelahnya, panelis akan memberikan penjelasan kepada moderator ihwal pertanyaan itu. "Karena nanti pertanyaan kan moderator yang menyampaikan," kata Taufan.

Berita terkait

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

11 jam lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

14 jam lalu

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

17 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

1 hari lalu

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

Pilkada 2024 digelar pada 27 November agar paralel dengan masa jabatan presiden terpilih.

Baca Selengkapnya

Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

1 hari lalu

Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

KPU menanggapi permohonan sengketa pileg yang dilayangkan oleh PPP. Partai ini menuding KPU mengalihkan suara mereka di 35 dapil.

Baca Selengkapnya

Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

1 hari lalu

Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

Tito Karnavian mengingatkan KPU tentang potensi pidana jika terjadi kebocoran data pemilih Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

1 hari lalu

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengakui sistem noken pada pemilu 2024 agak aneh. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

Tim Prabowo-Gibran mengatakan gugatan PDIP ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap KPU RI tidak akan mempengaruhi pelantikan pemenang Pilpres

Baca Selengkapnya

Dianggap Tak Serius Hadapi Sidang Sengketa Pileg oleh MK, Komisioner KPU Kompak Membantah

1 hari lalu

Dianggap Tak Serius Hadapi Sidang Sengketa Pileg oleh MK, Komisioner KPU Kompak Membantah

Komisioner KPU menegaskan telah mempersiapkan sidang di MK dengan sungguh-sungguh sejak awal.

Baca Selengkapnya

Mendagri Tito Serahkan DP4 ke KPU untuk Susun DPT Pilkada 2024

1 hari lalu

Mendagri Tito Serahkan DP4 ke KPU untuk Susun DPT Pilkada 2024

Penyerahan DP4 ini dilakukan secara simbolis oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya