TEMPO.CO, Jakarta - Guru Besar Hukum Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, mengatakan para panelis debat pertama pemilihan presiden 2019 sudah merumuskan pertanyaan untuk debat pilpres yang digelar pada 17 Januari mendatang. "Kemarin sudah kita coba rumuskan. Sudah selesai, tapi masih perlu penajaman dan ada konfirmasi," kata Hikmahanto kepada Tempo, Ahad, 6 Januari 2019.
Baca: Pengamat Heran Pertanyaan Debat Pilpres Dikirim kepada Kandidat
Hikmahanto mengatakan, konfirmasi dari rumusan pertanyaan perlu dilakukan para panelis dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). "Karena mereka bukan atas nama pribadi, tapi atas nama institusi. Jadi mereka harus konfirmasi ke lembaganya apa sudah oke atau tidak," katanya.
Menurut Hikmahanto, rumusan pertanyaan yang akan diserahkan ke KPU bukan mentah-mentah dari individu para panelis. Prosesnya, ia menjelaskan, para panelis yang ditunjuk Komisi Pemilihan Umum melakukan brainstorming terhadap tema debat, yaitu hukum, HAM, korupsi, dan terorisme. Kemudian, para panelis melakukan pembicaraan, membuat daftar pertanyaan, dan merangkum daftar pertanyaan.
"Dilihat lagi, mungkin ada yang dihilangkan (pertanyaannya), ada yang oke, dipertajam, dan sebagainya. Nah sehingga hasilnya bukan pertanyaan individu, tapi pertanyaan dari panelis yang ditunjuk KPU. Di situ untuk menjaga netralitas," kata dia.
Baca: KPU Bakal Beri Jokowi dan Prabowo Kisi-kisi Debat Pilpres
Pertanyaan yang sudah diformulasikan nantinya akan diserahkan kepada KPU pada 10 Januari 2019. Hikmahanto menuturkan, KPU akan menyampaikan daftar pertanyaan itu kepada masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, rumusan pertanyaan juga akan dibahas bersama moderator agar mereka mengetahui konteks pertanyaan.
"Jangan sampai moderator salah persepsi, jawaban jadi tidak fokus. Karena esensinya, paslon bisa sampaikan sesuatu pada publik yang menjadi bekal mereka memilih nanti," ujarnya.
Para panelis yang ditunjuk KPU untuk merumuskan pertanyaan dalam debat pertama di antaranya, Hikmahanto; mantan Ketua Mahkamah Agung, Bagir Manan; Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik; ahli tata negara, Bivitri Susanti dan Margarito Kamis; dan Ketua KPK Agus Rahardjo.
