Ketua KPU Arief Budiman (tengah) bersama Direktur Perencanaan Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ario Bimo (kiri), dan Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Priyo Budi Santoso (kanan) bertumpu tangan seusai melakukan rapat persiapan debat pasangan calon presiden dan wakil presiden di Gedung KPU, Jakarta, Jumat 28 Desember 2018. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
TEMPO.CO, Jakarta-Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Sigit Pamungkas menilai keputusan Komisi Pemilihan Umum mengirim daftar pertanyaan kepada calon presiden-wakil presiden sebelum debat pilpres sebagai hal aneh.
"Menurut saya aneh sebuah debat pertanyaannya disampaikan lebih dulu kepada paslon. Mestinya itu otentik muncul dalam proses debat itu," kata Sigit di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Sabtu, 5 Januari 2019.
KPU memutuskan memberikan daftar pertanyaan debat kepada kedua kandidat calon presiden-wakil presiden. Keputusan itu telah disepakati oleh tim sukses Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan tim sukses Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Ketua KPU Arief Budiman sebelumnya mengatakan diberikannya daftar pertanyaan itu kepada kandidat agar penyampaian visi misi dapat maksimal. Dia berujar para kandidat juga dapat menyiapkan data secara detail.
Sigit menilai alasan itu tak relevan. Mantan komisioner KPU ini berujar visi misi capres-cawapres sudah disampaikan secara detail dalam dokumen yang dilaporkan kepada KPU. Dia menambahkan pertanyaan debat pilpres sebelumnya tak disusun oleh panelis.
Panelis hanya bertugas menyusun isu-isu strategis dari tema yang diangkat untuk diserahkan kepada moderator. Selanjutnya, kata Sigit, moderatorlah yang bertugas memformulasikan pertanyaan untuk disampaikan kepada capres-cawapres.
Dalam debat kali ini, menurut Arief Budiman, panelis akan menyusun sekitar 20 pertanyaan. Penyusunan daftar pertanyaan ini direncanakan rampung sebelum 10 Januari.
Debat pilpres pertama akan digelar pada 17 Januari 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Tema yang diangkat ialah hukum, HAM, korupsi, dan terorisme. Debat akan disiarkan secara langsung oleh Televisi Republik Indonesia, Kompas TV, Radio Republik Indonesia, dan Rajawali TV.
